Pasangan Firdaus-Rusli Effendi yang punya komitmen kuat mendukung masuknya arus investasi di Riau.Bahkan, tanpa ragu, DR Firdaus menggaransi akan memberikan sebanyak mungkin kemudahan dalam pelayanan kepada para investor yang hendak masuk ke Provinsi Riau bila kelak diberikan kepercayaan memimpin Riau.

Hal tersebut kembali ditegaskannya, Kamis (13/4/2018) malam lalu. Disebutkan Firdaus, investasi masuk itu wajib. Tanpa investasi, ekonomi Riau tidak akan tumbuh dan Riau terus akan tergerus pada level pertumbuhan terendah seperti yang terjadi dewasa ini.

''Ya, kalau kita mau jujur, kekuatan pemerintah untuk membangun dan membuka lapangan pekerjaan tidak lebih dari 10 persen dari kebutuhan anggaran. Sementara sisanya, 90 persen selama ini ditalangi oleh peran pihak swasta, investasi,'' ungkap Firdaus.

''Tidak mungkin suatu daerah akan tumbuh kalau pemerintahnya tidak pro pada investasi. Kalau kita hanya berharap pada APBD, kekuatan kita hanya 10 persen itu saja, kita tidak bisa melakukan percepatan dan akselerasi untuk membangkitkan potensi yang ada di kawasan-kawasan strategis di Riau. Karena itulah, mendukung investasi itu wajib,'' tegas tokoh yang baru-baru ini dianugerahi dua gelar, yakni pemimpin visioner dan tokoh inspiratif Indonesia itu.

Ditambahkan, investasi yang didukung tersebut tentunya mengacu pada potensi kawasan yang ada di Riau, pro masyarakat dan pro lingkungan. Semisal perkebunan sawit dan pabrik kepala sawit, kita akan berikan kelonggaran dan kemudahan kalau pihak perusahaan juga membangun industri hilir di Riau.

''Sayangkan, kalau sawitnya ada di Riau tapi cuma diolah untuk menghasilkan CPO. Kita ingin industri yang lebih padat karya dan mampu memenuhi banyak harapan pasar. Bisa berupa kosmetik, industri bahan makanan, obat-obatan, termasuk mendukung pada pengembangan industri terbaharukan,'' kata Firdaus.

Riau punya 1,2 juta hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang bisa diberdayakan untuk mendukung masuknya arus investasi. ''Karena itulah, kita akan gandeng kembali para investor untuk bersama membangun Riau. Riau butuh serapan tenaga kerja yang cukup besar untuk bangkit dari kondisi kelesuan ekonomi saat ini. Kita punya sawit, harganya masih bagus dan masih bisa ditingkatkan dengan value added yang lebih menantang lagi,'' kata Firdaus.

Dia juga mengungkapkan Riau mempunyai industri pulp and paper yang cukup besar dan potensial yang bisa menyerap banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Riau.

''Kita akan dukung supaya tetap bisa tumbuh dan maju. Begitu pun dengan sektor minyak dan gas, perkebunan kelapa, karet Semua itu harus mampu membangkitkan kesejahteraan rakyat Riau dan kuncinya tentunya investasi. Dari investasi, terbuka lapangan pekerjaan,'' imbuh dia.

Firdaus mengaku dalam serangkaian kunjungannya ke beberapa daerah di Riau, dia melihat banyak peluang yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan. Termasuk untuk kawasan industri yang saat ini belum digarap maksimal untuk sebanyak mungkin memberikan peluang dan lapangan kerja pada masyarakat.

''Insha Allah, bila dipercayakan, kita akan kembali bangkitkan kejayaan Riau. Kita tak bicara muluk-muluk hingga 10 persen. Kembali ke angka 8-9 persen saja, itu sudah cukup berpengaruh untuk menggerakkan roda perekonomian di Riau, meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat,'' kata dia.

Untuk mendukung itu, pemerintah juga punya komitmen untuk meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Riau secara relevan. ''Pendidikan gratis, dari SD sampai SMA dan SMK. Bagi anak-anak Riau yang kuliah dan berprestasi, akan kita berikan beasiswa, baik untuk S1, S2 dan S3. Bahkan untuk S2 dan S3, kita menyasar mahasiswa yang mau dikuliahkan ke universitas-universitas terkemuka di dunia dan dibiayai hingga selesai,'' kata Firdaus.

Dikatakan Firdaus, upaya-upaya konkrit menuntaskan persoalan Riau itu memang mutlak dilakukan, bila ingin keluar dari kondisi kelesuan ekonomi saat ini.

Ketika disinggung tentang permasalahan belum tuntasnya RTRW yang menjadi penghambat masuknya arus investasi, Firdaus mengungkapkan tidak mutlak harus menghentikan upaya pemerintah.

''RTRW belum selesai, tapi bukan berarti investasi tak masuk. Kita sudah berkonsultasi dengan banyak pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, BKPM, Kementerian Agraria dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan selalu ada alternatif. Kreativitas dan inovasi juga diperlukan untuk menjawab persoalan itu,'' lugasnya. (rls)