Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Senin pagi (1/10/2018) mengadakan rapat bersama untuk menyatukan pemahaman terkait masalah teknis pemilu 2019, khususnya Kampanye yang sering  muncul di lapangan.

Rusidi Rusdan, Ketua Bawaslu  Prov Riau didampingi formasi anggota lengkap, Neil Antariksa, Gema Wahyu Adinata, Amiruddin Sijaya dan Hasan bertandang ke KPU Riau guna memenuhi memenuhi undangan KPU.

Diskusi dilakukan di ruangan lt.2 Kantor KPU Prov Riau di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Pukul 16.00 Wib.

Nurhamin, Ketua KPU Riau juga hadir lengkap dengan para Komisioner KPU Riau membuka diskusi.

Ilham Yasir, komisioner KPU Riau menyampaikan masalah hasil mediasi yang telah diputuskan Bawaslu Riau dalam Mediasi Sidang Penyelesaian Proses Pemilu.

"Terkait BA Putusan tadi, Kami (KPU Riau) akan melakukan pengumuman kepada Media massa dengan mencantumkan nama caleg dan nomor urut caleg dari partai Gerindra dan Garuda", tukas ilham.

Terkait masalah DCT, KPU akan segera melakukan Rakor Pencermatan bersama-sama antara KPU Riau, Bawaslu Riau, Peserta Pemilu, dan Disdukcapil.

KPU Riau merencanakan akan melauncing Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) tahun 2019 pada tanggal 7 Oktober 2018 jam 14.00 Wib. Selain itu KPU juga akan membuka Posko ditiap tingkatan. 

Dimana, akhir September 2018, terdapat 19.782 Data Pemilih Ganda. Hari ini data yang harus sama-sama dicermati sebanyak 32.556 data pemilih. Di tanggal 17 oktober 2018 KPU Riau akan merencanakan gerakan turun bersama ke tiap-tiap desa.

Terkait kewenangan PPS, KPU  Riau meminta Bawaslu menerangkan tanggung jawab mereka yang sesuai dengan UU maupun peraturan Bawaslu itu sendiri.

Terkait masalah spanduk yang terpasang di jalan Sudirman, Pekanbaru atas nama Defi Warman yang dianggap telah melakukan pelanggaran.

Nurhamin menyatakan bahwa untuk desain yang terdapag di Baliho tersebut, KPU belum menerima desaign tersebut, dan tidak ada laporan ke KPU permaslahan desain tersebut.

Zona Kampanye tidak terdapat dalam undang-undang maupun peraturan yang ada hanya jadwal, sehingga KPU Riau dan Bawaslu Riau bersepakat untuk ditiadakan. 

"Selanjutnya Kita akan tentukan terlebih dahulu kepada LO partai, stakeholder yang terkait permasalahan titik pemasangan APK, kemudian Batasan Pertemuan Terbatas dan Pertemuan tatap muka harus ditentukan berapa jumlah maksimal jumlah orang dalam tatap muka. Apakah 10 orang yang ditemui harus mengurus surat izin," Kata Rusidi Rusdan Ketua Bawaslu Riau

"Tentunya kita harus satu pemahaman dulu yang nantinya akan menjadi pedoman kita tentang hal-hal ini." harap Rusidi

Nurhamin menambahkan, agar tercipta kerjasama yang solid antara KPU dan Bawaslu, akan dibuat surat instruksi ke instansi kita masing-masing. Ada baiknya antara KPU dan Bawaslu di jajaran Kabupaten/Kota kebawah harus duduk dan diskusi bersama juga

"Khusus untuk Pemutakhiran Daftar Pemilih, Kami akan melakukan sinkronisasi terlebih dahulu kepada KPU. Apakah data yang kami terima hari ini yang kamu sebut data anomali (data yang masih belum jelas) sudah dibersihkan." tanya Neil Antariksa, Koordinator Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal Bawaslu Riau.

Neil meminta kepada KPU Riau agar permasalahan data ini harus kita lakukan pembersihan segera. Siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dalam hal itu. 

Terkait Kampanye, selain Bawaslu dan KPU tentu berkaitan juga dengan pihak lain yaitu Komisi Penyiaran Informasi (KPI), tambah Neil.

Berikut poin-poin kesepakatan Bawaslu - KPU Riau :

Pertama, Peserta Pemilu harus menyerahkan Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye ke KPU,   Alat Peraga Kampanye yan tidak dilaporkan oleh parpol dan caleg kepada KPU bukan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bawaslu berhak mencopotnya.

Kedua,  Bawaslu Riau akan menginventarisasi Alat Peraga Kampanye yang melanggar  dan menyampaikannya ke Peserta pemilu dan terus melakukan sosialisasi bersama kepada LO Parpol. 

Ketiga, Bawaslu meminta KPU juga meginventarisasi masalah Daftar pemilih dan Kampanye untuk di rekapitulasi dan dievaluasi pada pertemuan selanjutnya. 

Keempat, Bawaslu dan KPU akan melakukan Evaluasi berkala terhadap masalah masalah yang timbul pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan kampanye bersama pemangku kepentingan. (trc)