www.transriau.com
19:42 WIB - Gubri Gelar Coffee Morning Bersama Wartawan | 10:50 WIB - Wakil Ketua DPRD Riau Buka Turnamen Bulu Tangkis Pangkalan Malako CUP I | 15:13 WIB - Dewan Minta PT. Riau Petroleum Serius Mempersiapkan Diri Kelola PI 10 Persen Blok Rokan | 14:25 WIB - FKPMR Sampaikan Pokok-Pokok Pikirian Pengelolaan Blok Rokan | 12:25 WIB - Pengurus SMSI Riau 2020-2025 Terbentuk, Novrizon Burman dipercaya Sebagai Ketua | 13:05 WIB - Raja Haryono dan Khairizal Tampung Aspirasi Masayarakat Kecamatan Lirik
  Rabu, 19 Februari 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Empat Poin di RUU KPK yang Tidak Disetujui Jokowi

Jumat, 13/09/2019 - 11:33:48 WIB

TERKAIT:
 
  • Empat Poin di RUU KPK yang Tidak Disetujui Jokowi
  •  

    Presiden Jokowi sudah mengirimkan surat ke DPR soal revisi Undang-Undang KPK yang menandakan proses perubahan aturan itu akan terus berlangsung. Namun, dalam draft revisi yang diterimanya, Jokowi mengaku ada beberapa poin tidak disetujuinya.

    Jokowi menyatakan, ada empat poin yang tidak disetujuinya dalam revisi Undang-Undang KPK. Poin-poin itu adalah perlu adanya izin dari pengadilan untuk penyadapan, penyelidik dan penyidik harus dari polisi atau jaksa, harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk penuntutan, serta pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diurus lembaga selain KPK.

    Menurut Jokowi, KPK harus tetap bisa menyadap tanpa persetujuan pengadilan. Permintaan persetujuan jelang penyadapan dianggap malah berpotensi membuat kebocoran informasi.

    "KPK cukup meminta izin dari dewan internal untuk menjaga kerahasiaan," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

    Wacana penyidik dan penyelidik KPK harus berstatus polisi atau jaksa juga tidak disetujui Jokowi. Dia berpendapat, aparatur sipil negara seharusnya juga diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari lembaga antirasuah.

    "Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekruitmen yang benar," sebut Jokowi.

    Rencana DPR mengubah sistem penuntutan untuk terdakwa korupsi yang ditangani KPK ikut tidak disetujui Jokowi. Jalannya proses penuntutan di KPK dipandang Jokowi sudah baik dan tidak perlu diubah.

    Terakhir, soal adanya lembaga lain yang mengurus LHKPN pun tidak disetujui Jokowi. Untuk poin ini Jokowi tidak menjelaskan alasannya.

    "Saya minta LHKPN tetap diurus KPK," kata Jokowi.

    Selain empat poin tersebut, Jokowi juga memberikan beberapa catatan di beberapa hal dalam revisi Undang-Undang KPK. Hanya saja bagian mana saja yang diberi catatan, tidak disebutkan.

    Terkait revisi Undang-Undang KPK, Jokowi meminta publik menilainya secara objektif. Kader PDIP ini juga menegaskan pemerintah tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan peran sentral KPK.

    "Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. dan saya ingin KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi dan lebih kuat dari lembaga lembaga lain," jelas Jokowi.

    Perubahan Undang-Undang KPK sudah disetujui DPR. Jokowi sudah menerbitkan surat presiden yang meminta Kementerian Hukum dan HAM serta Kemen PAN RB membahas regulasi itu dengan parlemen.

    Sumber : kumparan.com






     
    Berita Terkini:
  • Gubri Gelar Coffee Morning Bersama Wartawan
  • Wakil Ketua DPRD Riau Buka Turnamen Bulu Tangkis Pangkalan Malako CUP I
  • Dewan Minta PT. Riau Petroleum Serius Mempersiapkan Diri Kelola PI 10 Persen Blok Rokan
  • FKPMR Sampaikan Pokok-Pokok Pikirian Pengelolaan Blok Rokan
  • Pengurus SMSI Riau 2020-2025 Terbentuk, Novrizon Burman dipercaya Sebagai Ketua
  • Raja Haryono dan Khairizal Tampung Aspirasi Masayarakat Kecamatan Lirik
  • Polda Riau Ungkap Jaringan Perdagangan Kulit dan Organ Harimau
  • Gubri Sambut Mahasiwa Riau Asal Wuhan
  • Putri Terbaik Dari Kabupaten Bengkalis Juara di Amerika Serikat
  • Asri Auzar: Bismillah, Saya Maju Bersama H. Fuad Untuk Membangun Kampung Halaman
  • Kader Demokrat Menjadi Prioritas Diusung di Pilkada 2020
  • Mendagri Tunjuk Muhammad Plt Bupati Bengkalis
  • Menaker RI, Ida Fauziyah Buka Sekolah Legislator Bagi Kader DPW Riau dan Kepri
  • Setelah 10 Hari Dirawat di RSUD Kuansing, Bocah Penderita Radang Selaput Otak Dirujuk ke Pekanbaru
  • KPK Kembali Periksa Zulkifli Hasan Kasus Alih Fungsi Hutan di Riau Tahun 2014
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Rabu, 29/01/2020 - 19:03 WIB
    Sempena HPN 2020 dan HUT PWI ke 74
    Bakti Sosial Donor Darah, PWI Riau Kumpulkan Dari 96 Kantong Darah
    MA Putuskan Sengketa Pilkades Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan Riau
    Dirut PTPNV : "Mimpi Menjadikan Perusahaan Kelas Dunia”
    PTPN V Menuju 100 Persen Sertifikasi ISCC Untuk Seluruh Unit
    Bakal Calon Bupati Pelalawan Budi Artiful Jalin Silahturrahmi Dengan Wartawan
    SKK Migas - Chevron dan UIR Bangun Migas Center Pertama di Riau
    Gangguan Tidur Karena Cemas Pada Ibu Hamil
    Petani Karet Desa Airpanas Rokan Hulu Merasa Lega Setelah MoU Dengan PT BRI AGRO dan PTPN V
    Junior PTPN 5 U11, Raih Juara Pemain Terbaik dan Top Skorer Pada FOPSSI di Yogyakarta
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved