Partai Golkar Riau tetap memprioritaskan nama Indra Gunawan Eet untuk maju pada Pilkada Bengkalis bulan Desember 2020 ini. Bahkan nama Indra Gunawan yang saat ini menjabat Ketua DPRD Riau dan sekretaris DPD I Partai Golkar Riau ini sedang diproses di DPP Partai Golkar untuk segera diterbitkan surat keputusan dukungan.
“SK dukungan untuk Indra Gunawan - Samsu Dalimunte sebagai bupati dan wakil bupati Bengkalis masih diproses DPP," kata Wakil Ketua DPD Partai Golkar Riau, Ikhsan, ST., MT saat dikonfirmasi pada Rabu, 19 Agustus 2020 via telepon selulernya.
Menurut Ikhsan, tahap pertama surat keputusan dukungan telah diberikan DPP Golkar kepada calon kepala daerah Inhu, Kuansing, Pelalawan dan Siak. Selanjutnya dalam minggu ini DPP akan memberikan lagi SK dukungan kepada lima daerah yang akan mengikuti pilkada serentak tahun 2020 di provinsi Riau yaitu Dumai, Rohil, Rohul, Meranti dan Bengkalis.
"Indra Gunawan prioritas. Golkar ingin kader terbaiknya menjadi bupati atau wakil bupati pada Pilkada tahun ini,” sebut Ikhsan.
Ditambahkan Ikhsan dari sembilan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada tahun ini, Golkar menargetkan kemenangan 60%. Artinya, Enam daerah di Riau yang menggelar pesta demokrasi harus menang.
Untuk itu, Partai Golkar menegaskan kepada seluruh kader dan simpatisan, siapapun calon yang diusung oleh DPP Golkar harus mendukung penuh.
Indra Gunawan sendiri berkiprah sebagai anggota DPRD hampir 20 tahun ia jalani. menjadi anggota DPRD Bengkalis sejak 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019. Pemilu tahun 2019-2024 dia naik kelas terpilih sebagai anggota DPRD Riau serta duduk sebagai Pimpinan tertinggi yaitu Ketua DPRD Riau.
Pengalaman menjadi wakil rakyat jugalah yang membuat Eet memahami apa yang harus dilakukannya untuk memajukan Bengkalis. Kendati demikian ia kembali untuk ingin menjadi eksekutor, tak hanya sebagai kontrol seperti sebelumnya. Bahkan Eet berencana meninggalkan jabatanya sebagai ketua DPRD Provinsi Riau untuk maju dalam pilkada Bengkalis sebagai Bupati.
“Kembali ke Bengkalis, saya ingin membangun negeri, saya sedih melihat kondisi masyarakat. Masih ada kampung yang tinggal, ada program kerakyatan tak jalan, rumah layak huni tak tepat sasaran, insfrastruktur dasar tak jalan, perkebunan pertanian perikanan terputus, dan jalan tanah. Saya terpanggil dan ingin mengabdi ke masyarakat. Di DPRD itu lembaga legislator, mengawasi dan mengontrol. Kalau eksekutif langsung, saya ingin mengabdikan diri saya membangun negeri melalui jalur eksekutif. Hal ini juga tidak terlepas dari permintaan masyarakat,"Jelas Eet. (Fd)
