Danny Darussalam Tax Center menyatakan pemerintah perlu meniru strategi dan kesadisan Niccolo Machiavelli dalam mengejar " />
www.transriau.com
19:36 WIB - JNE Manfaatkan Kekuatan Cloud untuk Mencapai Visinya dalam Ekonomi Baru | 22:42 WIB - Gubri Terima DIPA Tahun 2020 Sebesar Rp25,2 Triliun | 09:32 WIB - DPMPTSP Kampar Berdayakan UMKM Melalui Kemitraan Perusahaan guna mendorong Investasi Daerah | 19:18 WIB - Sengketa Pilkades Desa Nipah Sendanu Resmi Didaftarkan ke Pengadilan TUN Pekanbaru | 15:52 WIB - Tiga Negara Meriahkan Festival Bumi Sri Gemilang 2019 | 11:45 WIB - Bupati HM.Wardan Ikuti Rakoornas Forkopimda Se-Indonesia
  Senin, 18 November 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Kejar Pajak Google Cs, Indonesia Bisa Tiru Kesadisan Machiavelli
SN
Jumat, 14/10/2016 - 18:23:25 WIB

TERKAIT:
 
  • Kejar Pajak Google Cs, Indonesia Bisa Tiru Kesadisan Machiavelli
  •  

    Danny Darussalam Tax Center menyatakan pemerintah perlu meniru strategi dan kesadisan Niccolo Machiavelli dalam mengejar pajak Google, Facebook dan kawan-kawan. Selama ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kesulitan mengejar pajak perusahaan over the top (OTT).

    Pengamat Perpajakan Danny Darussalam Tax Center, Darussalam mengatakan, jika Google berani melawan pemerintah dengan melakukan aggressive tax planning, maka otoritas pajak harus menggunakan cara yang lebih agresif untuk membuat mereka tunduk pada aturan perpajakan di Indonesia.

    "Otoritas pajak harusnya juga secara agresif mengejar perpajakan kita. Kalau dia melakukan aggressive tax planning. Seperti strategi Machiavelli. Jadi harus dilawan," ujarnya, dalam acara Media Gathering DJP di Malang, Jawa Timur, Jumat (14/10/2016).

    Menurut Darussalam, Inggris menjadi salah satu negara yang pernah meniru kesadisan Machiavelli untuk mengejar kewajiban Google membayar pajak. Hal ini dilakukan dengan membuat jenis pajak baru untuk perusahaan OTT seperti Google.

    "Inggirs memberikan satu pendekatan dengan menciptakan satu jenis pajak baru untuk OTT," imbuhnya.

    Darussalam menjelaskan, jenis pajak baru tersebut adalah di luar cakupan Pajak Penghasilan (PPh). Sehingga, Google tidak bisa berlindung lagi di bawah tax treaty.

    Google, kata dia, dikenakan pajak 25% dari jumlah keuntungan yang diterima jika ketahuan secara sengaja tidak membentuk Badan Usaha Tetap (BUT). Tolak ukurnya adalah, jika keuntungan dari Google dialihkan ke negara yang memberikan tarif pajak lebih rendah 80% dari yang dikenakan di Inggris.

    "Google pun takut. Dia agresif, pemerintah Inggris juga agresif. Sehingga, banyak perusahaan OTT sejenis mengubah struktur bisnisnya di negara sumber agar jadi BUT. Karena takut dikenakan mungkin, pemeritah juga bisa lakukan seperti itu. Jadi intinya, agresif dilawan dengan aturan yang agresif juga," tandasnya. *



































    Sumber: sindonews.com



     
    Berita Terkini:
  • JNE Manfaatkan Kekuatan Cloud untuk Mencapai Visinya dalam Ekonomi Baru
  • Gubri Terima DIPA Tahun 2020 Sebesar Rp25,2 Triliun
  • DPMPTSP Kampar Berdayakan UMKM Melalui Kemitraan Perusahaan guna mendorong Investasi Daerah
  • Sengketa Pilkades Desa Nipah Sendanu Resmi Didaftarkan ke Pengadilan TUN Pekanbaru
  • Tiga Negara Meriahkan Festival Bumi Sri Gemilang 2019
  • Bupati HM.Wardan Ikuti Rakoornas Forkopimda Se-Indonesia
  • Hari Pertama Pekan Olahraga Korpri, Tim Badminton Riau Menang Lawan Kemendagri & Badan Atom Nasional
  • Perdana Pemprov Riau Lelang Kendaraan Dinas Sebanyak 46 Unit Secara Online
  • DPMPTSP Pekanbaru Raih Predikat Layanan Prima dari Kemenpan RB
  • Bupati HM Wardan Meresmikan Rumah Tahfidz Quran Anwar Ulum Desa Kembang Mekarsari Kecamatan Keritang
  • DPRD dan Pemkab Kampar Tandatangani Nota Kepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2020 Sebesar Rp2.598 Triliun
  • Pemkab Rohil Raih Penghargaan Opini Tanpa Pengecualian Atas LKPD Tahun 2018
  • Bupati Ajak Masyarakat Wujudkan Rohil Yang Maju
  • Ketua PKK Inhil Bersama Jamaah Masjid Miftahul Huda Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H
  • Raja Perlis dan Riau Berjasama Bidang Ekonomi Islam
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 18/10/2019 - 07:26 WIB
    Bakal Calon Bupati Pelalawan Budi Artiful Jalin Silahturrahmi Dengan Wartawan
    SKK Migas - Chevron dan UIR Bangun Migas Center Pertama di Riau
    Gangguan Tidur Karena Cemas Pada Ibu Hamil
    Petani Karet Desa Airpanas Rokan Hulu Merasa Lega Setelah MoU Dengan PT BRI AGRO dan PTPN V
    Junior PTPN 5 U11, Raih Juara Pemain Terbaik dan Top Skorer Pada FOPSSI di Yogyakarta
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
    Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
    Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
    HM Wardan Resmikan Mushola RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved