Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Provinsi Riau Dadang Eko Purwanto, mengakui pejabat di intansi yang dipimpinnya pada ingin mengundurkan diri dari jabatannya.

"Rata-rata pejabat eselon di PUPR ingin mengundurkan diri. Ini aneh sekali, nampak betul ketakutan pegawai dampak dari kasus Ruang Terbuka Hijau (RTH)," kata Dadang, Sabtu (11/11/2017) di Pekanbaru

Apalagi kedepan, lanjut Dadang, Pemprov Riau akan menerapkan single salary system. Dimana pegawai hanya menerima sumber masukan dari ‎satu sumber.

"Kalau sebelumnya kan seorang pejabat pemegang hasil kegiatan ada honornya. Kedepan tidak lagi. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan kawan-kawan," paparnya.

Meski ‎demikian, Dadang akan berupaya meyakinkan para pegawainya agar tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). "Kalau memang tidak mau juga, tentu ini akan menyalahi Tupoksinya melaksanakan kegiatan di PUPR, yang harus direncanakan, dikerjakan dan diterima," ujarnya.

Berapa pejabat yang mengadu akan mengundurkan diri dari jabatannya, Dadang belum mengetahui berapa jumlahnya, dengan alasanya dirinya masih di Jakarta dan baru menerima laporan saja. "Tapi rata-rata mau mengundurkan diri," ‎tukasnya.

Seseorang pejabat eselon III di salah satu OPD di lingkup Pemprov Riau yang enggan disebutkan namanya mengakui kondisi bekerja saat ini memang pejabat selalu di posisi dilema.

"‎Misalnya saya ada proyek kegiatan dan menurut saya sudah jalan sesuai prosedur. Namun dalam perjalanan kita nggak tahu ada orang yang memainkan proyek tersebut, otomatis saya sebagai pejabat penanggungjawab ikut kena juga," ujarnya.

"Makanya kita berpikir biarlah bekerja biasa-biasa saja tidak ada pegang kegiatan. Daripada ada kegiatan yang akhirnya malah menyusahkan, lebih baik tidak ada kegiatan. Karena moyoritas pejabat sekarang memang takut," pungkasnya. *

Cakaplah.com