www.transriau.com
10:05 WIB - Anggota DPRD Riau H. Sari Antoni Raih Gelar Magister Manajemen di Pascasarjana Unilak | 21:43 WIB - PTPN V Semarakkan Festival Rakyat Bagholek Godang | 21:36 WIB - Pemerintah Beri Penghargaan Terhadap 12 Tokoh Pejuang | 21:17 WIB - Pemerintah Wujudkan Riau Hijau | 21:06 WIB - Gubernur Syamsuar Wujud Pendidikan Berkualitas di Riau | 21:00 WIB - Doa dan Harapan Gubernur Terdahulu
  Kamis, 11 08 2022 | Jam Digital
Follow:
 
Kronologi OTT Gubernur Kepri, Nurdin Basirun

Jumat, 12/07/2019 - 09:55:14 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (tengah) tiba di Gedung KPK, Kamis (11/7/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan
TERKAIT:
   
 

KPK menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, sebagai tersangka dalam dua kasus. Kader NasDem itu diduga menerima suap dan gratifikasi terkait izin prinsip dan lokasi reklamasi Kepri tahun 2018-2019. 

Nurdin diduga menerima suap sebesar 11 ribu dolar Singapura dan Rp 45 juta untuk meloloskan perizinan lokasi pemanfaatan laut dan reklamasi di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri. 

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua tersangka penerima suap lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Edy Sofyan, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kepri, Budi Hartono. Ketiganya diduga menerima suap dari pihak swasta bernama Abu Bakar. 

Penetapan keempat tersangka berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (10/7/2019). 


Berikut kronologi penangkapannya:

Rabu (10/7/2019)

Pukul 13.30 WIB

KPK menerima laporan masyarakat terkait penyerahan uang di Pelabuhan Sri Bintan, Tanjung Pinang. Setelah ditelusuri kebenarannya, tim Satuan Tugas (Satgas) KPK mengamankan Abu Bakar di lokasi itu. 

Di saat bersamaan, anggota tim KPK lainnya turut mengamankan Budi Hartono saat hendak keluar dari area pelabuhan. Dari tangan Budi, KPK menyita uang sebesar 6 ribu dolar Singapura. 

"Setelah itu, KPK membawa Abu Bakar dan Budi Hartono ke Polres Tanjung Pinang untuk pemeriksaan lanjutan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (11/7/2019). 

Pukul 18.30 WIB

KPK meminta dua staf dinas kelautan Kepri, MSL dan ARA, untuk ikut diperiksa. 

Pukul 19.30 WIB

Secara paralel, tim mengamankan Nurdin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepri, NWN, di rumah dinas Nurdin. Saat digeledah, KPK mengamankan sebuah tas berisi sejumlah uang; 43.942 dolar Singapura, 5.303 dolar AS, lima euro, 407 Ringgit Malaysia, 500 Riyal, dan Rp 132.610.000. 

KPK lalu membawa Nurdin dan NWN ke Polres Tanjung Pinang untuk diperiksa. 

Kamis, 11 Juli

Pukul 10.35 WIB

Ketujuh orang yang diamankan dan diperiksa di Polres Tanjung Pinang diterbangkan dari Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah ke Jakarta untuk diperiksa di Gedung KPK. 

Pukul 14.25 WIB

Para pihak yang diamankan tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. 

Pukul 21.00 WIB

KPK menetapkan Nurdin, Edy, dan Budi sebagai tersangka. 

Kasus ini diduga berawal saat Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kepri untuk dibahas di paripurna DPRD Kepri. Terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin reklamasi, salah satunya Abu Bakar. 

Abu Bakar memohon izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Playu, Batam, pada Mei 2019, untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal, Tanjung Playu adalah area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung. 

"NBA (Nurdin) kemudian memerintahkan BUH (Budi) dan EDS (Eddy) untuk membantu ABK (Abu Bakar) supaya izin ABK disetujui," tutur Basaria. 

Dari situlah, Nurdin diduga menerima uang dari Abu Bakar, baik secara langsung ataupun melalui Eddy selaku perantara. Yakni, pada 30 Mei sebesar 5.000 dolar Singapura dan Rp 45 juta. "Setelah itu keesokan harinya terbit izin prinsip reklamasi untuk AB," kata Basaria. 

Pada 10 Juli 2019, Nurdin kembali menerima uang sebesar 6.000 dolar Singapura. 

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Nurdin disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Edy dan Budi yang juga penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun Abu Bakar selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. *



Sumber : Kumparan.com



 
Berita Terkini:
  • Anggota DPRD Riau H. Sari Antoni Raih Gelar Magister Manajemen di Pascasarjana Unilak
  • PTPN V Semarakkan Festival Rakyat Bagholek Godang
  • Pemerintah Beri Penghargaan Terhadap 12 Tokoh Pejuang
  • Pemerintah Wujudkan Riau Hijau
  • Gubernur Syamsuar Wujud Pendidikan Berkualitas di Riau
  • Doa dan Harapan Gubernur Terdahulu
  • Peringatan Hari Jadi ke 65 Riau, DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna
  • Telah Banyak Pembangunan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
  • Gubernur Syamsuar Minta PHR Percepat Proses Pemberian PI 10 Persen Untuk Riau
  • Tepat HUT Riau ke 65 Tahun, BSP Resmi Kelola WK CPP 100 Persen
  • Sebanyak 8.000 Guru Honorer Riau Sedang Diperjuangkan Gubernur Jadi PPPK
  • Syamsuar Jemput Langsung Para Mantan Gubernur Hadiri Puncak Hari Jadi ke 65 Provinsi Riau
  • PTPN V Rangkul 5.000 Petani Sertifikasi ISPO
  • Rangkaian Agenda Acara Hari Jadi ke 65 Provinsi Riau Tahun 2022
  • Bank Riau Kepri Syariah Segera diresmikan Oleh Wapres Pekan Depan
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Innalillahiwainnaillahi Rojiun..... Anggota DPRD Riau Rosfian Meninggal Dunia 
    6 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    10 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 05/06/2022 - 19:55 WIB
    Koalisi Indonesia Bersatu Membawa Kesejukan Untuk Riau Lebih Baik
    PHR WK Rokan Luncurkan ProKlim di Riau
    Datuk Setia Amanah Kukuhkan Pimpinan LAMR
    Gubri Borong Anugerah Adinata Syari'ah 2022
    Riau Peringkat 1 di Sumatra, Investasi APRIL Terbesar
    Membangun Dari Desa, Apa Saja yang telah dilaksanakan Gubernur Syamsuar
    DPRD Pelalawan Sampaikan Aspirasi Masyarakat Dalam Paripurna
    Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil
    Cegah Karhutla di Masa Pandemi
    PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
    Logo HUT Riau-64 Penuh Makna
    Memulai Karir di Pemerintah dari Penghulu
    Afrizal Sintong, Bupati Baru Rokan Hilir
    Gubernur Riau Siapkan Ruang Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Asrama Haji
    Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong, RAPP Dukung Pemulihan Ekonomi Sektor Hutan Tanaman Industri
    Puluhan Karangan Bunga Berdatangan ke Sekretariat DPC Demokrat Pekanbaru
    Santer Isu Bakal Bertarung di Pilwako, Dua Anggota DPRD Riau Terlihat Hadiri Festival Rebana
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved