www.transriau.com
10:40 WIB - Muhammad Maliki Mendaftar ke PDI Perjuangan Calon Bupati Rokan Hilir | 10:30 WIB - Gubri Intruksikan Bupati dan Walikota Inventaris Lahan yang Terbakar | 10:25 WIB - Ketua PKK Riau Hj. Misnarni Kunjungi Posko Kesehatan Kesehatan di Pekanbaru | 14:29 WIB - Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau | 15:39 WIB - Jumat Berkah, Satpolairud Polres Rohil Bagikan Sembako Kepada Warga Kurang Mampu | 10:12 WIB - Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
  Minggu, 22 09 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Kronologi OTT Gubernur Kepri, Nurdin Basirun

Jumat, 12/07/2019 - 09:55:14 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun (tengah) tiba di Gedung KPK, Kamis (11/7/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan
TERKAIT:
 
  • Kronologi OTT Gubernur Kepri, Nurdin Basirun
  •  

    KPK menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, sebagai tersangka dalam dua kasus. Kader NasDem itu diduga menerima suap dan gratifikasi terkait izin prinsip dan lokasi reklamasi Kepri tahun 2018-2019. 

    Nurdin diduga menerima suap sebesar 11 ribu dolar Singapura dan Rp 45 juta untuk meloloskan perizinan lokasi pemanfaatan laut dan reklamasi di pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri. 

    Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua tersangka penerima suap lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Edy Sofyan, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kepri, Budi Hartono. Ketiganya diduga menerima suap dari pihak swasta bernama Abu Bakar. 

    Penetapan keempat tersangka berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (10/7/2019). 


    Berikut kronologi penangkapannya:

    Rabu (10/7/2019)

    Pukul 13.30 WIB

    KPK menerima laporan masyarakat terkait penyerahan uang di Pelabuhan Sri Bintan, Tanjung Pinang. Setelah ditelusuri kebenarannya, tim Satuan Tugas (Satgas) KPK mengamankan Abu Bakar di lokasi itu. 

    Di saat bersamaan, anggota tim KPK lainnya turut mengamankan Budi Hartono saat hendak keluar dari area pelabuhan. Dari tangan Budi, KPK menyita uang sebesar 6 ribu dolar Singapura. 

    "Setelah itu, KPK membawa Abu Bakar dan Budi Hartono ke Polres Tanjung Pinang untuk pemeriksaan lanjutan," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (11/7/2019). 

    Pukul 18.30 WIB

    KPK meminta dua staf dinas kelautan Kepri, MSL dan ARA, untuk ikut diperiksa. 

    Pukul 19.30 WIB

    Secara paralel, tim mengamankan Nurdin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepri, NWN, di rumah dinas Nurdin. Saat digeledah, KPK mengamankan sebuah tas berisi sejumlah uang; 43.942 dolar Singapura, 5.303 dolar AS, lima euro, 407 Ringgit Malaysia, 500 Riyal, dan Rp 132.610.000. 

    KPK lalu membawa Nurdin dan NWN ke Polres Tanjung Pinang untuk diperiksa. 

    Kamis, 11 Juli

    Pukul 10.35 WIB

    Ketujuh orang yang diamankan dan diperiksa di Polres Tanjung Pinang diterbangkan dari Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah ke Jakarta untuk diperiksa di Gedung KPK. 

    Pukul 14.25 WIB

    Para pihak yang diamankan tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. 

    Pukul 21.00 WIB

    KPK menetapkan Nurdin, Edy, dan Budi sebagai tersangka. 

    Kasus ini diduga berawal saat Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kepri untuk dibahas di paripurna DPRD Kepri. Terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin reklamasi, salah satunya Abu Bakar. 

    Abu Bakar memohon izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Playu, Batam, pada Mei 2019, untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare. Padahal, Tanjung Playu adalah area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung. 

    "NBA (Nurdin) kemudian memerintahkan BUH (Budi) dan EDS (Eddy) untuk membantu ABK (Abu Bakar) supaya izin ABK disetujui," tutur Basaria. 

    Dari situlah, Nurdin diduga menerima uang dari Abu Bakar, baik secara langsung ataupun melalui Eddy selaku perantara. Yakni, pada 30 Mei sebesar 5.000 dolar Singapura dan Rp 45 juta. "Setelah itu keesokan harinya terbit izin prinsip reklamasi untuk AB," kata Basaria. 

    Pada 10 Juli 2019, Nurdin kembali menerima uang sebesar 6.000 dolar Singapura. 

    Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Nurdin disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Sementara Edy dan Budi yang juga penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Adapun Abu Bakar selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. *



    Sumber : Kumparan.com



     
    Berita Terkini:
  • Muhammad Maliki Mendaftar ke PDI Perjuangan Calon Bupati Rokan Hilir
  • Gubri Intruksikan Bupati dan Walikota Inventaris Lahan yang Terbakar
  • Ketua PKK Riau Hj. Misnarni Kunjungi Posko Kesehatan Kesehatan di Pekanbaru
  • Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
  • Jumat Berkah, Satpolairud Polres Rohil Bagikan Sembako Kepada Warga Kurang Mampu
  • Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
  • HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
  • HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
  • Syamsuar : Terima Kasih Tim Satgas
  • Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
  • Anggota PWI Pelalawan, Resmi Daftar Bacalon Bupati Pelalawan Pilkada 2020
  • Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
  • Pemprov Riau Terkesan Lambat Antisipasi Korban Kabut Asap
  • Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
  • Sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024 Dilantik
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Sabtu, 21/09/2019 - 14:29 WIB
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
    Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
    Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
    HM Wardan Resmikan Mushola RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang
    Bupati Wardan Hadiri Istighosah Kubro dan Tablik Akbar
    Wabup Inhil Ikuti Festival Subak Karang Asam dan Internasional Coconut Festival 2019
    Bupati Inhil Hadiri Rakor Penanggulangan dan Pencegahan Karlahut Bersama Panglima TNI
    Bupati Wardan Turun Langsung Padamkan Api dan Bagikan Masker Kepada Petugas
    KUA PPAS APBD Inhil Tahun Anggaran 2020 Ditandatangani Sebesar Rp2,3 Triliun
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved