Terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berupa asap (jerebu) telah merambah ke berbagai wilayah di Nusantara, Presiden RI, Ir Joko Widodo mengundang sejumlah Kepala Daerah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke Istana Negara, Jakarta untuk mengikuti rakornas pengendalian karhutla.

Sebagaimana diketahui, beberapa bulan belakangan, karhutla menjadi masalah terbesar di Indonesia. Musim kemarau menyebabkan lahan gambut di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan terbakar. Faktor lain disebabkan juga oleh banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab, membuka lahan dengan cara dibakar.

Rakornas dihadiri Gubernur, Bupati/ Walikota, Pangdam, Kapolda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan Provinsi di wilayah rawan karhutla, dan instansi terkait yang diundang pada rakornas ini.

Dalam arahannya Presiden Joko Widodo meminta Gubernur, Pangdam dan Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu oleh Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya karhutla.

“Usahakan jangan sampai kejadian, baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi ini.

Presiden mengingatkan, bahwa aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu.

“Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar dibackup (upaya ini, red) karena kerugian ekonomi besar sekali.

“Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Walikota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” sambung Presiden.

Ia juga mengingatkan, masing-masing punya struktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas dan ada Babinsa. Menurutnya karhutla segera diketahui oleh pihak tim keamanan di desa tersebut.

"Ada Pangdam baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya. Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” tutur Presiden.

Jadi, lanjut Presiden, yang pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor dan terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut.

"Kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah, dijaga terus terutama di musim kering. Kemudian yang ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar," urai Orang Nomor Satu di RI ini.

Dirinya juga meminta langkah-langkah penegakan hukum. Berdasarkan pantauannya, hingga saat inu hukum untuk pelaku karhutla berlaku tanpa kompromi.

Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Drs HM Wardan MP saat dimintai keterangannya usai acara menyebut bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam mencegah hal-hal yang memicu terjadinya karhutla ini.

Menurutnya berbagai cara harus dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya karhutla serta pencegahannya, baik dengan cara penyuluhan, kampanye, maupun sosialisasi.

“Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, tidak akan efektif dan tidak akan berhasil optimal, tanpa peran serta dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” ungkap Pemimpin Kabupaten paling selatan di Provinsi Riau ini.

Sebelum menutup keterangannya, Bupati berucap akan sangat serius dalam penanganan karhutla yang terjadi di Kabupaten Inhil khususnya. (hms)