Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) memiliki peran yang cukup penting atas kesejahterahaan masyarakat Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah atas pengendalian laju pertumbuhan penduduk
Berbagai langkah dan program yang dilakukan dalam pengendalian penduduk oleh DPPKB Kota Pekanbaru. Salah satunya melakukan sosialisasi pendewasaan perkawinan dengan usia perkawinan minimal 25 tahun, menyosialisasikan bahwa punya anak cukup dua dengan menggunakan Keluarga Berencana (KB) dan berbagai macam program lainnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Muhammad Amin mengatakan, pengendalian penduduk sangat penting dilakukan dalam upaya mengurangi angka pertumbuhan penduduk dan mencegah angka kemiskinan. Untuk itu berbagai program dan upaya telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, tentunya dengan bekerja sama dengan dinas terkait.
Ia menjelaskan selain pertumbuhan penduduk dari angka kelahiran, pertambahan penduduk secara mikro juga terjadi dari hasil migrasi masyarakat luar Kota Pekanbaru. Karena diketahui saat ini Pekanbaru sendiri merupakan Daerah dengan potensi investasi terbaik di Sumatera. Maka dari itu peran pihaknya terhadap laju pertumbuhan penduduk harus di maksimalkan
Pekanbaru merupakan pusat perdagangan dan pusat pariwisata, maka banyak yang datang ke Kota Pekanbaru saat ini adalah para pekerja maupun pebisnis. Dengan demikian saat ini pertumbuhan penduduk di Pekanbaru sangat terkendali. “Kedepan kita akan kendalikan pertumbuhan penduduk dengan program-program yang ada,”ujarnya, Rabu (14/6/2017).
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkup Pemerintah Kota Pekanbaru bertekad memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat juga dalam mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi Kota Smart city yang Madani. Salah satunya adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Kota Pekanbaru
Sesuai dengan nomenklaturnya peran Dinas ini mempunyai dua makna yakni Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Artinya, Dinas Pengendalian Penduduk ini memiliki makna secara kualitas dan kuantitas. Begitu juga Keluarga Berencana yang maknanya jelas tentang kelahiran anak di dalam keluarga. Sehingga keduanya ini tentu tidak bisa dipisahkan dalam pengendalian kependudukan di Kota Pekanbaru di masa yang akan datang. Sedangkan secara kuantitas maknanya bagaimana untuk mengendalikan penduduk. Salah satunya dengan adanya pengunaan KB bagi para ibu.
Amin menjelaskan, saat ini laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru berkisar 4,06. Sementara jumlah itu disebabkan angka kelahiran. "Untuk mengendalikan penduduk tentu dari angka kelahiran yang terjadi setiap saat di Pekanbaru. Makanya kita yang menangani masalah kependudukan ini harus bekerja dengan maksimal. Sehingga berapa jumlah data angka kelahiran bisa kita ketahui secara detil, " ungkap Amin.
Ditambahkan Amin, selain itu pengendalian secara kualitas, adalah meningkatkan kerjasama dengan OPD, sehingga bisa menunjang kinerja dari Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, terutama dalam pendataan kependudukan di Kota Pekanbaru.
"Kita berharap masukan dan dukungan baik dari masyarakat maupun semua OPD di llingkungan Pemko Pekanbaru. Jadi apa yang kita harapkan menjadikan Pekanbaru smart city madani akan terwujud, " harap Amin.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (Disdalduk KB) Drs. H. Muhammad Amin, M.si. Menyambut Kedatangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia Dr.Ir.Dwi Listyawardani, M.Sc.Dip.Com Deputi Bidang KBIa menambahkan, saat ini sudah terjalin dan harus terjalin kerja sama yang baik antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dan dinas lainnya seperti Dinas Kesehatan, Sosial dan lain-lain.
Selain itu, dalam pengendalian pertumbuhan penduduk maka akan mengurangi sampah yang ada. Karena berdasarkan rumus dari Dinas LHK, makin banyak atau padatnya penduduk maka akan meningkatkan sampah. "Jika kita bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk maka bisa mengendalikan sampah yang ada," terangnya. (adv-DPPKB/diskominfo)