Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian pandangan umum frkasi-fraksi terhadap perubahan kedua atas peraturan daerah No. 8 tahn 2011 tentang pajak daerah pada hari Kamis (15/3/2018)

Rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua DPRD riau Sunaryo, didampingi oleh KEtua DPRD riau Septina Primawati. Sementara dari eksekutif dihadiri oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi dan Kepala OPD lingkungan pemerintahan provinsi Riau

Sebagaimana diketahui Pemprov Riau mengajukan penurunan pajak bahan kendaraan bermotor jenis Pertalite sebesar 7,5 persen. Dimana, sebelumnya 10 persen

Fraksi-fraksi DPRD Riau Pertamina agar transparan mengenai data penggunaan BBM di provinsi Riau

Fraksi Golkar menjadi satu-satunya pihak yang menyatakan mendukung penurunan pajak diangka 7,5 persen.


Pandangan umum Fraksi Golkar juru bicara Ramos Teddy Sianturi

Sedangkan sejumlah fraksi lainnya meminta untuk untuk diturunkan lagi dari angka tersebut.

Hal itu disampaikan masing-masing fraksi melalui paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah, Kamis (15/3/2018).

Sebagaimana diketahui, pihak Pemprov Riau beberapa waktu lalu mengajukan penurunan pajak pertalite sebanyak 7,5 persen.

Namun dari pihak DPRD Riau masih banyak yang menginginkan agar diturunkan lagi. Bahkan ada juga yang menyatakan ingin agar diturunkan sampai 0 persen.

Melalui juru bicara Ramos Teddy Sianturi, pihak Golkar menyatakan menyambut baik rencana penurunan pajak pertalite tersebut.

Ramos juga menjelaskan, bahwa kenaikan harga pertalite beberapa waktu lalu adalah berdasarkan kenaikan harga minyak dunia.

"BBM non subsidi 10 persen sudah diberlakukan sejak tahun 2011 lalu. Mari kita cari solusi dan jalan keluar bersama. Hasil simulasi beberapa waktu lalu yang kita laksanakan bersama Banpenda untuk penurunan 7,5 persen, patut kita dukung," kata Ramos.


Pandangan umum Fraksi PKB juru bicara Yusuf Sikumbang

Dari Fraksi PKB misalnya, juru bicara Fraksi PKB, Yusuf Sikumbang mengatakan, Riau sebagai penyumbang pendapatan dari sektor migas terbesar di Indonesia, tapi ketersediaan BBMnya langka dan harganya pun mahal.

"Kami ingin pertanyakan, dengan penurunan 7,5 persen tersebut, apakah akan menjadi solusi persoalan minyak di Riau? Apalagi itu hanya turun Rp 200 saja," kata Yusuf dalam kesempatan itu.


Pandangan umum Fraksi PAN juru bicara Syamsurizal

Sementara itu, dari Fraksi PAN, melalui juru bicara Syamsurizal, pihak PAN menyampaikan, pihaknya menolak penurunan sampai angka 7,5 persen tersebut, lantaran ironis jika Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yangbdiajukan 7,5 persen tersebut diterapkan di Riau, karena Riau merupakan daerah yang kaya akan minyak. Harusnya masyarakat mendapatkan minyak dengan mudah dan tentunya harga murah.

"Di Negara lain penghasil minyak, rakyatnya sejahtera, tapi di Riau masyarakat jauh dari kata sejahtera. Masyarakat justru lebih mahal membeli minyak, jangan sampai anak ayam mati di lumbung padi," ujarnya.

Syamsurizal juga dengan tegas menyampaikan pihaknya menolak tarif pajak PBBKB sebesar 7,5 persen, dan pihaknya meminta Pemprov Riau menerapkan tarif pajak 5 persen.

"Sedangkan terkait PAD yang menurun kita minta pemprov Riau mencari sumber pendapatan lain, kan banyak sektor lain tidak hanya dari PBBKB saja," ujarnya.


Pandangan umum Fraksi Demokrat juru bicara Nasril

Sementara itu, Nasril yang mewakili Fraksi Demokrat menyampaikan, pihaknya mempertanyakan dasar kajian 7,5 persen penurunan pajak pertalite tersebut.

"Jika dibanding daerah lain yang lebih sedikit APBDnya, Jambi dan Bengkulu, yang APBDnya lebih kecil, namun mampu menurunkan pajak BBM lebih rendah. Namun Riau yang memiliki APBD jauh lebih besar, tapi hanya mampu menurunkan 7,5 persen," imbuhnya.


Pandangan umum Fraksi PPP juru bicara M. Arfah

Sedangkan Arfah yang mewakili Fraksi PPP menyampaikan, pihaknya juga menolak PBBKB sebesar 7,5 persen. Menurutnya angka besaran pajak itu tidak terlalu signifikan menguntungkan masyarakat.

"Lima persen saja dirasa sudah cukup signifikan. Soal kurangnya PAD, Pemprov Riau diharapkan cari sumber lain," imbuhnya.

Fraksi-fraksi DPRD Riau Pertamina agar transparan mengenai data penggunaan BBM di provinsi Riau. (Adv)