www.transriau.com
20:24 WIB - Presiden RI Serahkan SK Kehutanan Sosial | 19:24 WIB - Presiden Joko Widodo Tinjau Jalan Tol Pekanbaru-Dumai | 21:24 WIB - Dirjen Bina Marga Respon Positif Semua Usulan Bupati Kampar | 21:02 WIB - Proses Verifikasi Faktual SMSI di Dewan Pers Masih Berjalan | 17:43 WIB - Anggota DPRD Riau Laksanakan Reses | 16:58 WIB - Paripurna DPRD Riau diwarnai Intrupsi dan Tak Selesai Hingga 3 Jam
  Sabtu, 22 Februari 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Paripurna DPRD Riau Pandangan Umum Fraksi Perubahan Perda No. 8 Tahun 2011

Senin, 19/03/2018 - 14:28:38 WIB

Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian pandangan umum frkasi terhadap perubahan kedua atas peraturan daerah No. 8 tahn 2011 tentang pajak daerah Kamis (15/3/2018)
TERKAIT:
 
  • Paripurna DPRD Riau Pandangan Umum Fraksi Perubahan Perda No. 8 Tahun 2011
  •  

    Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian pandangan umum frkasi-fraksi terhadap perubahan kedua atas peraturan daerah No. 8 tahn 2011 tentang pajak daerah pada hari Kamis (15/3/2018)

    Rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua DPRD riau Sunaryo, didampingi oleh KEtua DPRD riau Septina Primawati. Sementara dari eksekutif dihadiri oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi dan Kepala OPD lingkungan pemerintahan provinsi Riau

    Sebagaimana diketahui Pemprov Riau mengajukan penurunan pajak bahan kendaraan bermotor jenis Pertalite sebesar 7,5 persen. Dimana, sebelumnya 10 persen

    Fraksi-fraksi DPRD Riau Pertamina agar transparan mengenai data penggunaan BBM di provinsi Riau

    Fraksi Golkar menjadi satu-satunya pihak yang menyatakan mendukung penurunan pajak diangka 7,5 persen.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pandangan umum Fraksi Golkar juru bicara Ramos Teddy Sianturi

    Sedangkan sejumlah fraksi lainnya meminta untuk untuk diturunkan lagi dari angka tersebut.

    Hal itu disampaikan masing-masing fraksi melalui paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah, Kamis (15/3/2018).

    Sebagaimana diketahui, pihak Pemprov Riau beberapa waktu lalu mengajukan penurunan pajak pertalite sebanyak 7,5 persen.

    Namun dari pihak DPRD Riau masih banyak yang menginginkan agar diturunkan lagi. Bahkan ada juga yang menyatakan ingin agar diturunkan sampai 0 persen.

    Melalui juru bicara Ramos Teddy Sianturi, pihak Golkar menyatakan menyambut baik rencana penurunan pajak pertalite tersebut.

    Ramos juga menjelaskan, bahwa kenaikan harga pertalite beberapa waktu lalu adalah berdasarkan kenaikan harga minyak dunia.

    "BBM non subsidi 10 persen sudah diberlakukan sejak tahun 2011 lalu. Mari kita cari solusi dan jalan keluar bersama. Hasil simulasi beberapa waktu lalu yang kita laksanakan bersama Banpenda untuk penurunan 7,5 persen, patut kita dukung," kata Ramos.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pandangan umum Fraksi PKB juru bicara Yusuf Sikumbang

    Dari Fraksi PKB misalnya, juru bicara Fraksi PKB, Yusuf Sikumbang mengatakan, Riau sebagai penyumbang pendapatan dari sektor migas terbesar di Indonesia, tapi ketersediaan BBMnya langka dan harganya pun mahal.

    "Kami ingin pertanyakan, dengan penurunan 7,5 persen tersebut, apakah akan menjadi solusi persoalan minyak di Riau? Apalagi itu hanya turun Rp 200 saja," kata Yusuf dalam kesempatan itu.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pandangan umum Fraksi PAN juru bicara Syamsurizal

    Sementara itu, dari Fraksi PAN, melalui juru bicara Syamsurizal, pihak PAN menyampaikan, pihaknya menolak penurunan sampai angka 7,5 persen tersebut, lantaran ironis jika Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yangbdiajukan 7,5 persen tersebut diterapkan di Riau, karena Riau merupakan daerah yang kaya akan minyak. Harusnya masyarakat mendapatkan minyak dengan mudah dan tentunya harga murah.

    "Di Negara lain penghasil minyak, rakyatnya sejahtera, tapi di Riau masyarakat jauh dari kata sejahtera. Masyarakat justru lebih mahal membeli minyak, jangan sampai anak ayam mati di lumbung padi," ujarnya.

    Syamsurizal juga dengan tegas menyampaikan pihaknya menolak tarif pajak PBBKB sebesar 7,5 persen, dan pihaknya meminta Pemprov Riau menerapkan tarif pajak 5 persen.

    "Sedangkan terkait PAD yang menurun kita minta pemprov Riau mencari sumber pendapatan lain, kan banyak sektor lain tidak hanya dari PBBKB saja," ujarnya.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pandangan umum Fraksi Demokrat juru bicara Nasril

    Sementara itu, Nasril yang mewakili Fraksi Demokrat menyampaikan, pihaknya mempertanyakan dasar kajian 7,5 persen penurunan pajak pertalite tersebut.

    "Jika dibanding daerah lain yang lebih sedikit APBDnya, Jambi dan Bengkulu, yang APBDnya lebih kecil, namun mampu menurunkan pajak BBM lebih rendah. Namun Riau yang memiliki APBD jauh lebih besar, tapi hanya mampu menurunkan 7,5 persen," imbuhnya.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pandangan umum Fraksi PPP juru bicara M. Arfah

    Sedangkan Arfah yang mewakili Fraksi PPP menyampaikan, pihaknya juga menolak PBBKB sebesar 7,5 persen. Menurutnya angka besaran pajak itu tidak terlalu signifikan menguntungkan masyarakat.

    "Lima persen saja dirasa sudah cukup signifikan. Soal kurangnya PAD, Pemprov Riau diharapkan cari sumber lain," imbuhnya.

    Fraksi-fraksi DPRD Riau Pertamina agar transparan mengenai data penggunaan BBM di provinsi Riau. (Adv)



     
    Berita Terkini:
  • Presiden RI Serahkan SK Kehutanan Sosial
  • Presiden Joko Widodo Tinjau Jalan Tol Pekanbaru-Dumai
  • Dirjen Bina Marga Respon Positif Semua Usulan Bupati Kampar
  • Proses Verifikasi Faktual SMSI di Dewan Pers Masih Berjalan
  • Anggota DPRD Riau Laksanakan Reses
  • Paripurna DPRD Riau diwarnai Intrupsi dan Tak Selesai Hingga 3 Jam
  • Yuyun Hidayat Hadiri Musrenbang Kecamatan Tambang
  • Sukarmis Protes Jadwal Paripurna Molor
  • Kunjungan Presiden ke Riau, DPRD Minta Perhatikan Kebutuhan Masyarakat
  • Musrenbang Siak Hulu, OPD Diminta Jemput Bola
  • Kecamatan Kampar Utara Paparkan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021
  • UIR dan Pemko Dumai Teken MoU Tri Dharma Perguruan Tinggi
  • Komite I DPD RI Terima Aspirasi Revisi UU Pilkada
  • DPRD Akan Bantu Gubri Evaluasi BUMD
  • Gubri: Ada BUMD di Riau Cari Bayar Konsultan Saja Payah
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Rabu, 29/01/2020 - 19:03 WIB
    Sempena HPN 2020 dan HUT PWI ke 74
    Bakti Sosial Donor Darah, PWI Riau Kumpulkan Dari 96 Kantong Darah
    MA Putuskan Sengketa Pilkades Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan Riau
    Dirut PTPNV : "Mimpi Menjadikan Perusahaan Kelas Dunia”
    PTPN V Menuju 100 Persen Sertifikasi ISCC Untuk Seluruh Unit
    Bakal Calon Bupati Pelalawan Budi Artiful Jalin Silahturrahmi Dengan Wartawan
    SKK Migas - Chevron dan UIR Bangun Migas Center Pertama di Riau
    Gangguan Tidur Karena Cemas Pada Ibu Hamil
    Petani Karet Desa Airpanas Rokan Hulu Merasa Lega Setelah MoU Dengan PT BRI AGRO dan PTPN V
    Junior PTPN 5 U11, Raih Juara Pemain Terbaik dan Top Skorer Pada FOPSSI di Yogyakarta
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved