www.transriau.com
20:06 WIB - Gubri Imbau Masyarakat Riau Tunda Mudik | 14:53 WIB - JNE Bantu Relawan PMI Cegah Penyebaran Virus Corona | 11:25 WIB - KPU RI Kaji Opsi Penundaan Pilkada 2020 hingga Tahun 2021 | 11:00 WIB - Fraksi PKS Pekanbaru Sumbang Gaji untuk Penanganan Virus Corona | 10:55 WIB - DPRD Pekanbaru Bagikan Masker dan Vitamin kepada Wartawan | 20:44 WIB - Fakhrizal : Masyarakat Jangan Terpancing Isu Kenaikan Harga Barang dan Kelangkaan Bahan Pokok
  Senin, 30 Maret 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Paripurna DPRD Riau Pandangan Umum Fraksi Perubahan Perda No. 8 Tahun 2011

Senin, 19/03/2018 - 14:28:38 WIB

Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian pandangan umum frkasi terhadap perubahan kedua atas peraturan daerah No. 8 tahn 2011 tentang pajak daerah Kamis (15/3/2018)
TERKAIT:
 
  • Paripurna DPRD Riau Pandangan Umum Fraksi Perubahan Perda No. 8 Tahun 2011
  •  

    Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka penyampaian pandangan umum frkasi-fraksi terhadap perubahan kedua atas peraturan daerah No. 8 tahn 2011 tentang pajak daerah pada hari Kamis (15/3/2018)

    Rapat paripurna dipimpin oleh wakil ketua DPRD riau Sunaryo, didampingi oleh KEtua DPRD riau Septina Primawati. Sementara dari eksekutif dihadiri oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi dan Kepala OPD lingkungan pemerintahan provinsi Riau

    Sebagaimana diketahui Pemprov Riau mengajukan penurunan pajak bahan kendaraan bermotor jenis Pertalite sebesar 7,5 persen. Dimana, sebelumnya 10 persen

    Fraksi-fraksi DPRD Riau Pertamina agar transparan mengenai data penggunaan BBM di provinsi Riau

    Fraksi Golkar menjadi satu-satunya pihak yang menyatakan mendukung penurunan pajak diangka 7,5 persen.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pandangan umum Fraksi Golkar juru bicara Ramos Teddy Sianturi

    Sedangkan sejumlah fraksi lainnya meminta untuk untuk diturunkan lagi dari angka tersebut.

    Hal itu disampaikan masing-masing fraksi melalui paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah, Kamis (15/3/2018).

    Sebagaimana diketahui, pihak Pemprov Riau beberapa waktu lalu mengajukan penurunan pajak pertalite sebanyak 7,5 persen.

    Namun dari pihak DPRD Riau masih banyak yang menginginkan agar diturunkan lagi. Bahkan ada juga yang menyatakan ingin agar diturunkan sampai 0 persen.

    Melalui juru bicara Ramos Teddy Sianturi, pihak Golkar menyatakan menyambut baik rencana penurunan pajak pertalite tersebut.

    Ramos juga menjelaskan, bahwa kenaikan harga pertalite beberapa waktu lalu adalah berdasarkan kenaikan harga minyak dunia.

    "BBM non subsidi 10 persen sudah diberlakukan sejak tahun 2011 lalu. Mari kita cari solusi dan jalan keluar bersama. Hasil simulasi beberapa waktu lalu yang kita laksanakan bersama Banpenda untuk penurunan 7,5 persen, patut kita dukung," kata Ramos.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pandangan umum Fraksi PKB juru bicara Yusuf Sikumbang

    Dari Fraksi PKB misalnya, juru bicara Fraksi PKB, Yusuf Sikumbang mengatakan, Riau sebagai penyumbang pendapatan dari sektor migas terbesar di Indonesia, tapi ketersediaan BBMnya langka dan harganya pun mahal.

    "Kami ingin pertanyakan, dengan penurunan 7,5 persen tersebut, apakah akan menjadi solusi persoalan minyak di Riau? Apalagi itu hanya turun Rp 200 saja," kata Yusuf dalam kesempatan itu.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pandangan umum Fraksi PAN juru bicara Syamsurizal

    Sementara itu, dari Fraksi PAN, melalui juru bicara Syamsurizal, pihak PAN menyampaikan, pihaknya menolak penurunan sampai angka 7,5 persen tersebut, lantaran ironis jika Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yangbdiajukan 7,5 persen tersebut diterapkan di Riau, karena Riau merupakan daerah yang kaya akan minyak. Harusnya masyarakat mendapatkan minyak dengan mudah dan tentunya harga murah.

    "Di Negara lain penghasil minyak, rakyatnya sejahtera, tapi di Riau masyarakat jauh dari kata sejahtera. Masyarakat justru lebih mahal membeli minyak, jangan sampai anak ayam mati di lumbung padi," ujarnya.

    Syamsurizal juga dengan tegas menyampaikan pihaknya menolak tarif pajak PBBKB sebesar 7,5 persen, dan pihaknya meminta Pemprov Riau menerapkan tarif pajak 5 persen.

    "Sedangkan terkait PAD yang menurun kita minta pemprov Riau mencari sumber pendapatan lain, kan banyak sektor lain tidak hanya dari PBBKB saja," ujarnya.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pandangan umum Fraksi Demokrat juru bicara Nasril

    Sementara itu, Nasril yang mewakili Fraksi Demokrat menyampaikan, pihaknya mempertanyakan dasar kajian 7,5 persen penurunan pajak pertalite tersebut.

    "Jika dibanding daerah lain yang lebih sedikit APBDnya, Jambi dan Bengkulu, yang APBDnya lebih kecil, namun mampu menurunkan pajak BBM lebih rendah. Namun Riau yang memiliki APBD jauh lebih besar, tapi hanya mampu menurunkan 7,5 persen," imbuhnya.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pandangan umum Fraksi PPP juru bicara M. Arfah

    Sedangkan Arfah yang mewakili Fraksi PPP menyampaikan, pihaknya juga menolak PBBKB sebesar 7,5 persen. Menurutnya angka besaran pajak itu tidak terlalu signifikan menguntungkan masyarakat.

    "Lima persen saja dirasa sudah cukup signifikan. Soal kurangnya PAD, Pemprov Riau diharapkan cari sumber lain," imbuhnya.

    Fraksi-fraksi DPRD Riau Pertamina agar transparan mengenai data penggunaan BBM di provinsi Riau. (Adv)



     
    Berita Terkini:
  • Gubri Imbau Masyarakat Riau Tunda Mudik
  • JNE Bantu Relawan PMI Cegah Penyebaran Virus Corona
  • KPU RI Kaji Opsi Penundaan Pilkada 2020 hingga Tahun 2021
  • Fraksi PKS Pekanbaru Sumbang Gaji untuk Penanganan Virus Corona
  • DPRD Pekanbaru Bagikan Masker dan Vitamin kepada Wartawan
  • Fakhrizal : Masyarakat Jangan Terpancing Isu Kenaikan Harga Barang dan Kelangkaan Bahan Pokok
  • UPZ UIR Transfer Dana Bantuan Pendidikan ke Rekening Mahasiswa
  • Kisah Sukses Mantan Tukang Sapu yang Berhasil Menjadi Miliarder
  • Update Corona di Indonesia 1.285 Positif, 114 Meninggal dan 64 Orang Sembuh
  • Pemkab Bengkalis Segera Akan Laksanakan Rafid Test Covid-19
  • Sebanyak 195 ODP Baru Covid-19 Tiba di Bengkalis
  • Gubri Pastikan Tidak Ada Penutupan Penerbangan Domestik
  • 6.800 Rapid Test Siap Dibagikan Untuk Kabupaten dan Kota di Riau
  • Gubri Tinjau Persiapan RSD Madani Pekanbaru dan RSJ Tampan
  • Pemprov Riau Siapkan 300 Ruang Isolasi untuk Tangani Virus Corana
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 29/03/2020 - 20:17 WIB
    Kisah Sukses Mantan Tukang Sapu yang Berhasil Menjadi Miliarder
    Pemkab Bengkalis Segera Akan Laksanakan Rafid Test Covid-19
    Sebanyak 195 ODP Baru Covid-19 Tiba di Bengkalis
    Gubri Pastikan Tidak Ada Penutupan Penerbangan Domestik
    6.800 Rapid Test Siap Dibagikan Untuk Kabupaten dan Kota di Riau
    Gubri Tinjau Persiapan RSD Madani Pekanbaru dan RSJ Tampan
    ODP Covid-19 di Riau Bertambah Jadi 5.436 Orang
    Maklumat Muhammadiyah Terkait Ibadah Bulan Ramadhan Bila Virus Corona Tak Mereda
    Seluruh ODP di Kabupaten Bengkalis diperbolehkan Pulang untuk Karantina Mandiri
    Pencegahan Virus Corona
    Gubri Terima Kunjungan Tim PCR
    Polda Riau Gandeng Unilak Produksi Hand Sanitizer Untuk Masyarakat
    Pencegahan Virus Corona
    Pemprov Riau Perpanjang Libur Sekolah SMA/SMK Sederajat
    Dampak Virus Corona
    Bapenda Riau Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
    ODP Covid-19 di Kampar Meningkat Capai 978 Orang, 2 orang PDP
    Walikota Pekanbaru Dr. Firdaus, S.T., M.T. Berikan Orasi Ilmiah dihadaparn Ribuan Mahasiswa UNP
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved