Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)  Provinsi Riau menyatakan lima sikap terhadap Dewan Pers. Lima sikap tersebut menyikapi rencana dewan pers untuk merubah tanggal Hari Pers Nasional.

Berikut lima sikap PWI Provinsi Riau.

1.PWI RIAU BERSIKUKUH mempertahankan pasal 1 ayat 1Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985, tanggal 23 Januari 1985, yang isinya ’’9 Februari Ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional’’. 

2. PWI RIAU MENDESAK Dewan Pers dan masyarakat Pers Indonesia untuk menghormati sejarah Hari Pers Nasional (HPN) serta tidak mengutak-atik Tanggal Peringatan HPN yang sudah diperingati 33 Tahun lamanya. 

3. PWI RIAU MENDESAK Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) membuat MOSI TIDAK PERCAYAkepada Dewan Pers, khususnya terhadap eksistensi Ketua Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo. 

4.PWI RIAU MENDESAK Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo mundur dari jabatannya karena membuat gaduh pers nasional, nyata-nyata mengabaikan sejarah berdirinya pers tanah air serta berpotensi melanggar UU Pers Nomor 40/1999.

5. PWI RIAU MENDESAK Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperjuangkan Revisi Statuta Dewan Pers dan menetapkan pola rekruitmen anggota Dewan Pers dengan sistem proporsional. 

Ketua PWI Riau Zulmansyah Sekedang mengatakan pernyataan sikap tersebut dibuat berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus pukul 13.00-14.00, 18 April 2018, di Sekretariat PWI Riau Jalan Arifin ahmad,  yang menyikapi undangan Dewan Pers Nomor 195/DP/K/4/2018 tentang Rapat Terbatas dengan agenda usulan Revisi Tanggal Hari Pers Nasional (HPN) pada rapat Dewan Pers, Rabu, 18 April 2018 (Hari ini-red) di Jakarta. Rencana Dewan pers dinilai telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat pers Indonesia.

Untuk itu kata Zulmansyah,   PWI Provinsi  Riau sangat menyesalkan dan menolak keras rencana Rapat Dewan Pers tersebut.  Sebab,  selama ini Hari Pers Nasional (HPN)  telah berjalan dengan baik.  Bahkan presiden Indonesia sudah enam kali ganti,  dan tidak ada masalah apalagi merubah kepres terkait hari pers.

"Kita tidak setuju rencana Dewan Pers  terutama terhadap ketua Yosef Adi Prasetio yang ingin mengutak atik sejarah pers. Baru dua tahun menjabat sudah berencana merubah tanggal hari pers.    Sedangkan presiden Indonesia sudah enam kali ganti,  namun tidak pernah membuat gaduh pers nasional.  Jadi harus kita hargai sejarah pers," ujar Zulmansyah. *