www.transriau.com
20:07 WIB - Tol Pekanbaru-Dumai Gratis Lagi Hingga 10 November 2020 | 19:44 WIB - Satu Calon Walikota dan Dua Pejabat ASN Jadi Tersangka Pilkada | 19:35 WIB - Radio Swara Kampar Masuk Nominasi Host Presenter Terbaik Indonesia Persada Id | 18:58 WIB - Raja Faisal, S.Sos Kasubbag Humas DPRD Riau Cepat dan Tepat Menyikapi Masalah | 18:32 WIB - Gubri Bersama Forkopimda Ikuti Hari Sumpah Pemuda ke-92 Secara Virtual | 17:31 WIB - Petani Sawit Riau Komit Bermitra dengan PTPN V
  Sabtu, 31 Oktober 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Kajati Riau Uji Sahih RUU Kejaksaan Bersama Pascasarjana UIR

Kamis, 01/10/2020 - 17:04:22 WIB
Kajati Riau Dr. Mia Amati saat memberi sambuatan di sesi penutupan FGD
TERKAIT:
 
  • Kajati Riau Uji Sahih RUU Kejaksaan Bersama Pascasarjana UIR
  •  

    PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi Riau bekerjasama dengan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menguji sahih Rancangan Undang Undang Perubahan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. FGD yang berlangsung selama empat jam lebih pada Rabu (30/09 2020) dibuka oleh Direktur PPs Prof Dr H Yusri Munaf SH, MHum dan menghadirkan Dr Muzakkir SH, MHum (Dosen Fakultas Hukum UII) sebagai pembicara utama.

    Turut dalam diskusi terbatas yang dipandu Dr Musa, SH, MH dan H Husnu Abadi, SH, MHum, PhD sejumlah dosen dan praktisi hukum. Antara lain Yusri Sabri SH, MH, Abdul Haris Rusli, SH, MH dan Toni Pribadi SH MH (Advokat/Peradi), Dr Zulkarnain Sanjaya, SH MH dan Dr Heni Susanto, SH, MH (Fakultas Hukum UIR), Dr Erdianto Effendi dan Dr Maxsasai Indra SH MH (Fak. Hukum Universitas Riau), Muhammad Darwis SH MH (UIN Susqa), Robert Libra SH MH (Fak. Hukum Unilak), Dr Irfan Ardiansyah SH MH (STIH Persada Bunda. Kajati Riau Dr Mia Amiati bersama Staf juga terlibat aktif menyimak jalannya FGD dari Kejaksaan Tinggi Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Sementara Rektor Prof Dr Syafrinaldi dan Dekan Fakultas Hukum UIR Dr Admiral SH MH juga melakukan hal sama melalui saluran youtube yang ditayang on live. 

    Dalam paparan bertajuk, 'Pengingsutan Paradigma Kewenangan Kejaksaan Dalam Ketentuan RUU Perubahan Kejaksaan RI' Muzakkir mengulas beberapa point terkait kewenangan jaksa. Seperti masalah independensi kejaksaan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya, domonus litis, kejaksaan sebagai badan peradilan, 
    kejaksaan sebagai single prosecutors, kewenangan penyadapan dan pengawasan.

    Dalam pandangan Muzakkir, tidak ada perubahan secara total atas kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan. Namun ia mengaku memberi attensi atas rancangan undang-undang itu karena masalah revisi ini terkait juga dengan Rancangan Undang Undang KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) dimana dirinya ikut serta dalam tim. 

    ''RUU KUHAP mau tidak mau menggeser sejumlah kewenangan kejaksaan yang menjadi bagian dari RUU Kejaksaan,'' kata ahli pidana UII Yogyakarta itu.

    Ia kemudian merujuk kepada Pasal 24 UUD 1945 terutama terkait dengan kewenangan kekuasaan kehakiman. Menurutnya, kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945 diatasi oleh dua lembaga tinggi, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jaksa merupakan supporting dari kekuasaan kehakiman yang separoh bodynya ada di kekuasaan kehakiman dan separoh lainnya berada di eksekutif. ''Ketika jaksa menjalankaan kekuasaan di peradilan maka itu berarti ia menjalani kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif,'' tukas Muzakkir.

    Konsekuensinya jaksa harus menundukkan diri kepada Pasal 24 UUD 1945, yakni merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Merdeka dari kekuasaan manapun. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Ia tidak tunduk kepada atasan dan harus bekerja secara profesional sebagai jaksa penuntut umum. Serta pro pada penegakan hukum.

    Sebagai penuntut, Muzakkir menyatakan, Jaksa memiliki karakter sama seperti hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Ia bertugas mensuplay material perkara kepada peradilan, dan mensandarkan tuntutannya kepada 'Demi Ketuhanan Yang Maha Esa'. ''Output dari tuntutan jaksa harus menjadi input bagi peradilan,'' ucap Muzakkir.

    Muzakkir lalu mengulas sejumlah pergeseran kewenangan kejaksaan yang terdapat RUU. Hal senada disampaikan peserta FGD. Abdul Harris Rusli, misalnya, sependapat bila jaksa adalah penuntut tunggal. Tetapi ia tidak setuju dengan materi RUU yang juga memberi jasa hukum kepada jaksa. Ini berbeda dengan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara. ''Soal penahanan, kami minta supaya kewenangannya diberikan kepada hakim. Bukan kepada jaksa. Sebab penahanan itu merupakan perampasan hak seseorang, dan hal tersebut hanya dapat diberikan kewenangannya kepada hakim,'' ucap Advokat Haris.

    Begitupun Zulkarnain Sanjaya. Selain menyoroti masalah keadilan retributif yang telah bergeser ke keadilan restoratif, Dosen Fakultas Hukum UIR ini mengusulkan perlunya dipertimbangkan kembali pemberian kewenangan penyadapan kepada jaksa. Sebab masalah ini terkait dengan hak asasi manusia. ''Jaksa harus tetap profesional bertugas, jangan sampai pelaksanaan tugasnya melanggar hukum,'' imbuh Zulkarnain.

    Direktur PPs UIR Prof Yusri Munaf mengatakan, semua pemikiran yang berkembang selama FGD akan menjadi masukan untuk pembahasan perubahan RUU Kejaksaan. ''Ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai akademisi dan penegak hukum dalam memberi pemikiran terbaik bagi bangsa dan negara,'' kata Yusri Munaf. rls



     
    Berita Terkini:
  • Tol Pekanbaru-Dumai Gratis Lagi Hingga 10 November 2020
  • Satu Calon Walikota dan Dua Pejabat ASN Jadi Tersangka Pilkada
  • Radio Swara Kampar Masuk Nominasi Host Presenter Terbaik Indonesia Persada Id
  • Raja Faisal, S.Sos Kasubbag Humas DPRD Riau Cepat dan Tepat Menyikapi Masalah
  • Gubri Bersama Forkopimda Ikuti Hari Sumpah Pemuda ke-92 Secara Virtual
  • Petani Sawit Riau Komit Bermitra dengan PTPN V
  • Reno Afriadi, SH Kasubbag Produk Hukum DPRD Riau Sosok yang Smart
  • BPNB Sumbar Angkat Pangek Sumpu pada Festival Kuliner Tradisional 2020 di Tanjungpinang
  • Seluruh Struktur Partai dan Simpatisan Siap Gerak Menangkan Zukri - Nasar
  • Sekda Pelalawan Penuhi Panggilan Kejari
  • Rumah Yatim Salurkan Bantuan Bahan Pokok untuk Warga Rumbai Pesisir Riau
  • Agung Nugroho Akan Jabat Pimpinan DPRD Riau
  • Karmila Sari: Pengabdian Saya Untuk Golkar dan Riau
  • Agung Nugroho: Fraksi Demokrat Lengkap dan Semakin Kuat Perjuangkan Aspirasi Masyarakat
  • Ir H. Syahroni Tua Resmi dilantik Menjadi Anggota DPRD Riau
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    7 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 27/10/2020 - 22:22 WIB
    Reno Afriadi, SH Kasubbag Produk Hukum DPRD Riau Sosok yang Smart
    PTPN V Sabet Lima Penghargaan K3 Nasional 2020
    Kapolda dan DPRD Riau Persilahkan Masyarakat Sampaikan Aspirasi Lewat Dialog
    Ratusan Mahasiswa Turun ke Gedung DPRD Riau Menuntut Tolak UU Cipta Lapangan Kerja
    Riau Basis Golkar, Pilkada 2020 Target Kemenangan Harus 80 Persen
    PTPN V Lakukan Budidaya 1,5 Juta Bibit Sawit Unggul Percepat PSR
    Ikhsan Laporkan Kesiapan Partai Golkar Menangkan Pilkada 2020
    Profil
    Asri Auzar Saksi Sejarah dan Pejuang Terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir
    Sekretaris DPRD Riau
    Muflihun Sosok yang Pandai Menjaga Pertemanan
    Media Center Pekanbaru Masuk Nominasi Terbaik Peringkat 7 di Indonesia
    Pekanbaru Raih Juara I Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru untuk Sektor Hotel
    DPM-PTSP Pekanbaru Tetap Buka Layanan dimasa New Normal
    Lepaskan Jabatan Pimpinan DPRD Riau Demi Membangun Pelalawan
    Zukri: Hidup Harus Bisa Membantu Banyak Orang Terutama Orang Miskin
    Masjid Daarul Abrar DPRD Riau Kembali Disemprot Disinfektan
    Catatan Fitrah Dayun
    Bang Kri, Sang Pemberani
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved