PEKANBARU - Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI turun ke Riau melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait penyelesaian lahan. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan dihadiri Gubernur Riau Syamsuar, Kapolda Riau, BPN Riau dan instansi terkait lainnya.

Ahmad Doli mengatakan, bahwa tahun 2021 pihaknya fokus mengatasi pertanahan, dan Komisi II sudah membentuk tiga panja. Pertama Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan, kedua Panja Tata Ruang, dan ketiga Panja Evaluasi Pengukuran HGU, HGB dan HPL.

"Kita juga sudah inventarisir, dan menemukan beberapa modus terkait HGU, HGB dan HPL ini. Pertama, ada modus dimana negara atau pemerintah memberikan hak sekian hektare ke perusahaan tetapi kondisinya itu tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa dikategorikan ditelantarkan. Sehingga itu menjadi tanah yang tidak ada manfaatnya bagi pendapatan negara. Kemudian ada juga sebagai pihak yang mendapat hak itu mengagunkan ke bank dan mendapatkan kredit kemudian tak diurus. Itu yang pertama kita tertibkan," Kata Ahmad Doli kepada wartawan di gedung daerah provinsi Riau Senin, (13/9/2021)

Ahmad Doli menyebutkan, ada perusahaan diberi hak tanah 10.000 hektare, tetapi dalam perjalanannya itu digarap lebih dari 10.000 hektare. Bahkan mencapai 100.000 ribu hektare. Itu yang akhirnya berhimpitan dengan hak rakyat dan perusahaan lain kemudian bisa menjadi konflik. Padahal lahan yang digarap itu belum tentu masuk ke pendapatan negara, baik untuk pusat dan daerah.

Salah satunya masalah lahan yang diinvetarisir pihaknya yakni, konflik PT Duta Palma dengan masyarakat.

"Panja ini dibentuk untuk memastikan setiap jengkal tanah di republik ini harus punya manfaat buat negara dan rakyat. Karena itu kita akan cari solusinya," Ungkapnya. (Fd)