PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dalam pidato upacara Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau mengatakan, telah banyak pembangunan yang telah dicapai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski di tengah wabah pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi Provinsi Riau mulai bangkit, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Riau 4,88 persen pada triwulan II 2022.

Pertumbuhan ekonomi Riau ini ditopang dari sektor industri pengolahan yang didominasi oleh komoditi turunan kelapa sawit yang tumbuh sebesar 26,19 persen, pertambangan dan penggalian kontribusi sebesar 24,4 persen, selanjutnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kontribusi sebesar 24,34 persen.

"Alhamdulillah komoditi unggulan (kelapa sawit), sebagai penopang utama perekonomian Provinsi Riau dan aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali," kata Gubri.

Selain pertumbuhan ekonomi, capaian realisasi investasi di Provinsi Riau untuk tahun 2021 sebesar Rp 53,02 triliun, peringkat 5 Nasional dan peringkat 1 di luar Pulau Jawa. Capaian realisasi investasi tersebut mencapai 107,98 persen dari target yang telah ditetapkan kepada Provinsi Riau untuk tahun 2021, yaitu sebesar Rp 49,1 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 61.388 orang.

Untuk tahun 2022, telah ditetapkan target sebesar Rp 60,46 triliun kepada Provinsi Riau, dan saat ini realisasi Investasi sampai dengan triwulan II (Januari - Juni 2022) telah mencapai 73,41 persen dari target 60,46 triliun (peringkat 5 Nasional) dengan nilai realisasi investasi Rp 44,4 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 32.385 orang.

Keunggulan Provinsi Riau juga dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar kelima di Indonesia atau terbesar pertama di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 5, 22 persen terhadap PDB Nasional.

Disamping itu, capaian indikator makro pembangunan Provinsi Riau tahun 2021, tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2021 sebesar 72,94 poin kategori tinggi atau peringkat ke tujuh secara nasional, capaian ini meningkat sebesar 0,23 poin dibandingkan tahun 2020.

Untuk tingkat kemiskinan, Provinsi Riau juga menurun, yaitu sebesar 6,78 persen (Maret 2022) dibanding dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya 7,12 persen.

Demikian pula halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau sebesar 4,40 persen (per Februari 2022) lebih rendah dari capaian Nasional sebesar 5,83 persen.

Kemudian, pada tahun 2021 indeks daya saing daerah Provinsi Riau dengan capaian 2,9890 poin (kategori tinggi) meningkat dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 2,2399 poin (kategori sedang).

Untuk Indek Kebudayaan Provinsi Riau, pada tahun 2019 berada pada peringkat ke 7 Nasional dan pada tahun 2020 pada peringkat 4 Nasional.

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kemandirian desa, Pemerintah Provinsi Riau terus berkomitmen memberikan Bantuan Keuangan terhadap 1.591 desa yang dimulai dari tahun 2019 hingga saat ini.

Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diharapkan lebih banyak terwujudnya desa mandiri.

Untuk diketahui, sebelum adanya BKK desa, jumlah desa mandiri di Provinsi Riau tahun 2019 hanya sebanyak 10 desa, desa maju sebanyak 163 desa, desa berkembang sebanyak 951 desa dan desa tertinggal sebanyak 422 desa, dan desa sangat tertinggal 45 desa.

"Akan tetapi, pada tahun 2022 setelah adanya program BKK kepada desa, jumlah desa mandiri sebanyak 159 desa, desa maju sebanyak 517 desa, desa berkembang sebanyak 805, desa tertinggal menurun menjadi 87 desa dan desa sangat tertinggal menurun menjadi 24 desa," terangnya.

Jika dilihat dari perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM), perkembangan desa maju dan desa mandiri mengalami penambahan yang signifikan jika dilihat dari tahun 2019 hingga 2022, dengan rata-rata pertumbuhan desa maju sebesar 48,59 persen per tahun, sedangkan untuk kategori desa mandiri tumbuh sebesar 211,0 persen per tahun.

Demikian juga halnya dengan perkembangan BUMDesa di Provinsi Riau. Pada tahun 2018, jumlah BUMDesa di Provinsi Riau sebanyak 1.192 BUMDesa, dan setelah program Bantuan Keuangan Khusus kepada desa diluncurkan pada tahun 2019 hingga saat ini perkembangan BUMDesa pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.591 BUMDesa dengan klasifikasi BUMDesa maju sebanyak 202. Kemudian, BUMDesa berkembang sebanyak 386, BUMDesa tumbuh sebanyak 442 dan BUMDesa dasar 561 Unit.

"Saat ini hanya dua Provinsi yakni Riau dan Jawa Tengah yang telah melaksanakan klasifikasi keberadaan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa," paparnya.

Ditengah sejumlah capaian tersebut, mantan Bupati Siak dua periode ini tidak menapikan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.

"Kita tidak ingin berpuas dengan apa yang telah dicapai. Kami berharap dengan dukungan semua pihak kedepannya Provinsi Riau jauh lebih baik," tukasnya. (Fd)