PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar menyampaikan beberapa upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikannya, saat menghadiri rapat paripurna DPRD Riau dalam rangka memperingati Hari Jadi ke 65 Provinsi Riau, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Selasa (9/8/2022).

Ia mengungkapkan, Pemprov Riau terus melakukan peningkatan kualitas Guru dengan penguatan kompetensi bagi pendidik serta peningkatan kualitas guru melalui diklat penguatan kompetensi sebanyak 1.792 tenaga pendidik dan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah SMA/SMK/SLB tahun 2020 sebanyak 253.059 siswa dan tahun 2021 sebanyak 258.944 siswa.

Selain itu, upaya mendukung pendidikan berkualitas di Riau, sebut Gubri, bahwa Pemprov Riau juga memberikan beasiswa S1, S2 dan S3 dalam dan luar negeri untuk guru dan anak Riau berprestasi dan tidak mampu, pada tahun 2021 sebanyak 5.956 orang, dan pada tahun 2022 sebanyak 7.491 orang.

"Dengan kebijakan yang dilakukan pada sektor pendidikan ini memberikan dampak terhadap capaian kinerja rata-rata lama sekolah sebesar 9,19 tahun pada tahun 2021 yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 9,14 tahun,"  kata Gubri.

Sementara itu, Gubri Syamsuar menerangkan, sebagai upaya menyelamatkan generasi muda di Provinsi Riau, Pemprov Riau juga berupaya melakukan  pencegahan bahaya narkoba.

Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2022 tentang Integrasi Pendidikan Anti Narkoba pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus, program ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

"Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, Pemprov Riau juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2022 tentang penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi,"

Ia menjelaskan,  Peraturan Gubernur Riau nomor 6 Tahun 22 tentang penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi ini, dilakukan melalui kemitraan dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja.

"Tentunya sekolah yang menjadi sasaran vokasi yaitu kepada Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Lembaga Kursus dan Pelatihan serta Lembaga Pelatihan Kerja,"

Menurutnya, kebijakan ini dimaksudkan untuk menciptakan, link and match antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Saat ini, lanjut Gubri, Provinsi Riau telah memiliki SMK pusat keunggulan sebanyak 43 Sekolah Menengah Kejuruan se Provinsi Riau sekaligus telah bekerjasama dengan perusahaan besar, menengah dan kecil.

"Pemerintah Provinsi Riau juga telah bekerjasama dengan PHR dalam peningkatan kualitas manajerial Kepala SMK maupun peserta didik, serta juga telah bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi termasuk Perguruan Tinggi Vokasi," tuturnya.

"Kerjasama dengan perguruan tinggi vokasi ini, bertujuan untuk meningkatkan sinegritas dari stakeholder terkait, untuk mencetak tenaga kerja tamatan SMK berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia industri," tutupnya. (Fd)