www.transriau.com
12:44 WIB - IOH Bangun 22 Sites di Musi Banyuasin | 16:18 WIB - Tinjau Maqari, Gubri Ingin Generasi Muda Riau Jadi Penghafal Al-Quran | 14:03 WIB - Bupati Rohil Afrizal Sintong Apresiasi Kadiskominfotik | 13:54 WIB - Dukung Misi Bupati, Dinas Pertanian Rohil Terus Laksanakan Berbagai Program | 11:24 WIB - Wabup Rohil Sulaiman Ajak ASN Terus Tingkatkan Disiplin dan Berikan Pelayanan Terbaik | 09:34 WIB - PTPN V Gerak Cepat Lindungi Karyawan dan Masyarakat Pasca Kemunculan Harimau Sumatera
  Kamis, 09 Februari 2023 | Jam Digital
Follow:
 
Pak Syam Membangun Riau
Awal Mula Menancap Pada 2019 Membangun Infrastruktur

Sabtu, 17/12/2022 - 19:07:39 WIB
Datuk Seri Setia Amanah, Drs. H. Syamsuar, M.Si Gubernur Provinsi Riau
TERKAIT:
   
 

SUDAH bukan rahasia, infrastruktur adalah jawaban bagi banyak persoalan pembangunan. Buruknya infrastruktur juga mengakibatkan laju pembangunan tersendat-sendat. Roda ekonomi sulit bergerak karena mobilitas penduduk terganjal. Ini sudah barang tentu bukanlah hal yang mudah. Perlu kultur infrastruktur yang baik agar lompatan pembangunan dapat terjadi. Perlu tapak yang kuat agar tak mudah goyah.

Bulan Februari tahun 2019 adalah awal mula Gubernur Riau H Syamsuar menancapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Melaksanakan misinya yakni wewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Program pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pendukung program di sektor lain. Dengan adanya pembangunan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman (PUPRPKPP) Provinsi Riau dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakaryaan, perumahan, kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau.

Syamsuar berkomitmen dalam pengembangan infrastruktur yang ada di Provinsi Riau, terutama dalam meningkatkan infrastruktur daerah-daerah terisolir dan daerah perbatasan Riau. Selama tiga tahun menerajui Provinsi Riau, beliau telah banyak melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bisa dinikmati masyarakat.

Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan nadi bagi mobilitas masyarakat. Sebagai penunjang transportasi darat jaringan jalan dan jembatan yang baik dapat berdampak baik pada sektor ekonomi suatu daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas pemerintah mengingat semakin besar jumlah penduduk.

Pada tahun 2019, kondisi jalan baik pada ruas jalan kewenangan provinsi sepanjang 1332,93 Km atau 47,61 persen dari panjang keseluruhan yaitu 2779,81 Km. Dinas PUPR Provinsi Riau sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur pada tahun 2019 telah membangun infrastruktur jalan sepanjang 44,79 Km, dan  pemeliharaan jalan di Riau sepanjang 408,36 Km. Sedangkan untuk pembangunan jembatan, pada tahun 2019 sebanyak 7 unit.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas termasuk jembatan yang telah dibangun Pemerintah Provinsi Riau atas arahan Guberur Riau Syamsuar itu telah dinikmati masyarakat provinsi Riau di 12 kabupaten/kota. Kondisi jalan di Provinsi Riau terus menuju kemantapan. Pada tahun 2019 kondisi jalan mantap sepanjang 1.706,55 Km dengan persentase 60,95 dan jalan tidak mantap sepanjang 1.092,76 KM dengan persentase 39,03 persen.

Tahun Pertama Bangun 1.783 RLH

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Pembangunan Rumah layak Huni (RLH) untuk pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi penduduk kurang mampu atau miskin merupakan upaya yang akan diharapkan mampu menekan angka kemiskinan. Selain itu dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin khususnya untuk masyarakat yang tidak memiliki penghasilan atau tidak berpenghasilan.

Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni maka Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan kegiatan pembangunan rumah layak huni. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak huni di Provinsi Riau, Dinas PUPR Riau berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 tahun 2019 tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni.

Rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pemenuhan hak rumah layak huni di Provinsi Riau sangat progresif dan ini dibuktikan pada awal mula Syamsuar memimpin Riau pada tahun 2019 realisasikan bangunan rumah layak huni sebanyak 1.783 unit.

Prasarana Utilitas Umum (PSU)

Pembangunan PSU di kawasan permukiman sangat menjadi perhatian H Syamsuar. Sebab menurutnya kelengkapan dasar fisik di lingkungan hunian yang memenuhi standar merupakan kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Sarana PSU lingkungan hunian menurutnya lagi berungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sementara utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.

Ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman.

Tahun 2019 awal mula H Syamsuar menjadi orang nomor satu di Riau telah melakukan kegiatan PSU berupa kegiatan pembangunan jalan lingkungan di kawasan permukiman sebanyak 9.162 m serta membuat ruang terbuka non hijau, sanitasi, air minum, rumah ibadah, jaringan listrik, dan penerangan jalan umum.

Pemenuhan Akses Air Bersih Masyarakat

H Syamsuar tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan rumah layak huni. Kebutuhan air bersih atau air layak minum juga menjadi perhatian serius. Untuk pemenuhan akses air bersih atau air minum bagi masyarakat dilakukan pembangunan baru yaitu pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis (Durolis). Di mana pada tahun 2019 dilakukan pembangunan 1 unit SPAM jaringan perpipaan. Pembangunan ini untuk mendukung layanan air minum perpipaan di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Bengkalis atau dikenal dengan SPAM Regional Durolis.

Data Kementerian PUPR menyebutkan, bahwa secara keseluruhan SPAM Regional Durolis memiliki kapasitas sebesar 1.500 liter per detik dengan target penerima manfaat 150.000 Sambungan Rumah (SR). Pembangunan SPAM Regional Durolis diinisiasi oleh Pemprov Riau sebagai bagian dalam perwujudan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan dasar publik bidang air minum.

Dikatakan Syamsuar, dukungan infrastruktur diberikan Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA untuk intake Sungai Rokan dan jaringan transmisi air baku. Sementara untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), reservoir, perpipaan Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan offtake dikerjakan Ditjen Cipta Karya dan jaringan ke rumah penduduk dan SR akan dibangun oleh  masing-masing kabupaten/kota penerima manfaat.

Layanan SPAM skala regional diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan domestik agar masyarakat menikmati air minum berkualitas dengan harga terjangkau, berkesinambungan selama 24 jam, serta meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan air minum. Sumber air yang digunakan dalam pembangunan SPAM Regional Durolis berasal dari Sungai Rokan sebagai  sumber air baku satu-satunya yang layak digunakan untuk pelayanaan air minum di ketiga wilayah tersebut.

Pembangunan SPAM Regional Durolis dilanjutkan dengan pembangunan offtake Duri dan jaringan distribusi ke offtake Dumai 1 unit 3.550 m dan tahun 2021 pembangunan offtake Kabupaten Bengkalis 150 liter per detik (1 unit) 400 m. Serta tahun 2021 dilakukan pembangunan SPAM pemukiman 2.213 SR. Serta SPAM Kerjasama BUMD-BUMN-Swasta (SPR Riau dan PP Tirta Riau), pada tahun 2021 pemasangan SPAM daerah Pekanbaru-Kampar melayani 102.000 rumah di 5 kecamatan (Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Siak Hulu dan Tambang) dan pada capaian proyek 40 persen di Oktober 2022 maka air akan bisa mengalir kepada pelanggan secara bertahap.

Tahun 2020 Masa Sulit

Tepat setahun setelah dilantik H Syamsuar sebagai Gubernur Riau dan Wakilnya Edi Natar Nasution dilantik oleh presiden Joko Widodo, pada tahun 2020 di Indonesia terjadi pandemi Covid-19, tidak terkecuali Provinsi Riau. Sejak awal Maret tahun 2020 telah menyebabkan berbagai dampak sosial dan ekonomi, baik dalam skala nasional maupun provinsi. PDRB Provinsi Riau tahun 2020 menduduki peringkat ke-6 di antara 34 provinsi di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 memberikan anggaran ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada APBD Murni sebesar Rp.1.396.084.071.071.45 namun seiring waktu dan terjadinya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Provinsi Riau juga mengalami dan berimbas pada APBD Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, sehingga terjadilah pergeseran anggaran sampai 5 kali. Artinya anggaran untuk pembangunan infrastruktur  di Dinas PUPRPKPP terjadi perubahan menjadi Rp.720.073..776.645,00.

Meski anggaran sedikit Syamsuar tetap menjalankan misinya pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan jalan terus diupayakan karena sebagai infrastruktur, maka jalan adalah salah satu prioritas pembangunan Provinsi Riau yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024.

Syamsuar selalu berupaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur khususnya sarana, prasarana umum seperti jalan, jembatan, dan sarana lain yang rusak. Untuk sejumlah sarana dan prasarana yang rusak, katanya, akan dilakukan penanganan secara bertahap dan sesuai skala prioritas.

‘’Kita akan terus melakukan pembangunan dan perbaikan, namun tentunya harus secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov Riau dan menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan,’’ katanya.

SKB Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan yaitu berisikan tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.
 
Meski fokus pada penanganan Covid 19, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau terus mempercepat dan mengupayakan kegiatan berjalan dengan baik. Memang kegiatan di PUPRPKPP banyak yang tertunda, karena kondisi pandemi Covid-19, terutama pada beberapa kegiatan fisik karena anggarannya juga harus digeser untuk pengamanan Covid-19. Namun sesuai kegiatan yang berjalan saat ini masih bisa diupayakan dengan maksimal.

“Ada beberapa kegiatan merupakan kegiatan prioritas. Seperti perbaikan infrastruktur jalan dan beberapa kegiatan lainnya yang menyangkut kebutuhan masyarakat dan perekonomian masyarakat tetap kita laksanakan,” kata Arif Hidayat, Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau.

Lima Pergeseran Anggaran

Pemerintah Provinsi Riau selama 2020 hanya bisa melakukan pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 25,93 kilometer, atau hanya sekitar 51 persen dari target. Karena dampak pandemi Covid-19. 

“Pembangunan jalan terbangun sepanjang 25,93 kilometer dari target semula 53,51 kilometer. Untuk pemeliharaan jalan di Riau, tahun 2020 hanya sebanyak 1.058,22 Km sedangkan targetnya semula 38,15 Km terahir pembangunan jembatan sebanyak enam unit, hanya terealisasi lima unit,” kata Arif Hidayat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP)  Provinsi Riau.

Ia mengatakan, kinerja pembangunan dan pemeliharaan jalan serta 2020 tidak bisa mencapai target karena anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) banyak berkurang.

Hal itu disebabkan Pemprov Riau melakukan banyak pergeseran alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2020 untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Bahkan sampai lima kali. Semula pada APBD Murni tersedia anggaran sebesar Rp.1.396.084.071.071.45, kemudian dilakukan pencermatan dan dirasonalisasi menjadi Rp.720.073..776.645,00.

Wabah virus Covid-19 sangat berdampak kepada arah kebijakan dan program yang telah direncanakan pemerintah selama satu tahun. Artinya, rencana pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan rumah layak huni yang sudah dianggarkan pada tahun 2019 untuk dilaksanakan pada tahun 2020 mengalami perubahan bahkan terpaksa tidak dilaksanakan.

Selama wabah pandemi Covid-19 pemerintah harus merubah kebijakannya untuk kesehatan dan pemulihan kesehatan masyarakat. Wabah Covid-19 ini cukup lama hampir dua tahun lamanya. Tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah pada tahun sulit ini. Pemerintah melalui intrusksi presiden fokus pada penanggulangan Covid-19. Namun setidaknya pemerintah masih dapat mambangun Rumah Layak Huni pada tahun 2020 itu sebanyak 207 unit.

Pemerintah Provinsi Riau telah membangun pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada tahun 2020 itu dengan capain, yaitu jalan lingkungan sepanjang 2.375. Pemerintah provinsi juga melakukan pembangunan kawasan kumuh. sepanjang tahun 2020 telah berhasil membangun kawasan kumuh menjadi baik sebanyak 2 kawasan.

Bangunan Infrastruktur Pertanian

Perekonomian masyarakat Riau sebagaian besar ditopang dari hasil pertanian. Apalagi di masa pandemi Covid-19. Aktivitas pekerja di sektor industri, pabrik banyak yang dirumahkan bahkan di-PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja mengalami pengurangan aktivitas. Otomatis juga menurunnya hasil. Tidak hanya di pabrik-pabrik atau perusahaan, di kantor-kantor pemerintahan juga mengurangi atau merumahkan pegawainya sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Sebagai bentuk komitmen mendorong perekonomian di Riau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan beberapa program untuk mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan di Riau.

Program peningkatan ekonomi kerakyatan ini juga sekaligus untuk menanggulangi kemiskinan di Provinsi Riau. Untuk itu, adapun beberapa program yang telah dilaksanakan yaitu, pertama berkenaan sektor perkebunan dan pertanian. Walaupun di tengah kondisi pandemi saat ini, kita terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas.

Terkait pembangunan infrastruktur pertanian, Pemerintah Provinsi Riau telah membangun dan melakukan pemeliharaan Jaringan Irigasi (DI) Permukaan dan Jaringan Irigasi Rawa (DIR) pada tahun 2020 DI (115.000 m) dan DIR (112.000 m). Pemprov Riau telah memiliki Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebun di Provinsi Riau.

Nilai tukar petani (NTP) pada sektor pertanian mengalami peningkatan 100,27 (2019), 130,34 (2020), menjadi 148,38 (2021). Pada nilai ekspor komoditas pertanian juga mengalami peningkatan 16,57 persen dari Rp.33,6 triliun tahun 2020.

Indeks ketahanan pangan juga meningkatkan yaitu 62,37 pada tahun 2019, 64,13 pada tahun 2020. Produksi komoditi sektor pertanian dan perkebunan di Provinsi Riau di antaranya kelapa sawit (CPO), kelapa dan karet. Pemprov Riau juga telah memberikan bantuan berupa alat pasca panen, bantuan bibit dan peremajaan, bantuan pupuk, bantuan mesin pengolahan.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada tahun 2020 di masa Indonesia dilanda pandemi Covid-19, sektor pertanian pertumbuhannya terus meningkat. Pertanian tidak boleh berhenti dan harus terus bergerak dalam upaya memproduksi pangan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajak untuk melakukan gerakan penyediaan pangan daerah.

Pemerintah tidak bisa bekerja sendirinya, gerakan penyediaan pangan daerah juga berupa program jaga kampung dari Polda Riau, program kerja Korem 031/ Wirabima bidang teritorial khususnya tentang kegiatan pembinaan ketahanan pangan. Berikutnya, manfaatkan potensi lahan serta dikembangkan melalui investasi berupa perkembangan food estate.

Pengembangan potensi pangan lokal selain beras seperti unggulan Riau yaitu olahan pangan sagu dan non beras lainnya. Berdasarkan Kementerian Pertanian beberapa hari yang lalu produksi padi tahun 2020 meningkat sekitar 14,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.***





 
Berita Terkini:
  • IOH Bangun 22 Sites di Musi Banyuasin
  • Tinjau Maqari, Gubri Ingin Generasi Muda Riau Jadi Penghafal Al-Quran
  • Bupati Rohil Afrizal Sintong Apresiasi Kadiskominfotik
  • Dukung Misi Bupati, Dinas Pertanian Rohil Terus Laksanakan Berbagai Program
  • Wabup Rohil Sulaiman Ajak ASN Terus Tingkatkan Disiplin dan Berikan Pelayanan Terbaik
  • PTPN V Gerak Cepat Lindungi Karyawan dan Masyarakat Pasca Kemunculan Harimau Sumatera
  • Dihadiri Ratusan Wartawan, Bupati Rohil Buka Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Simatrik
  • PTPN V Apresiasi Karyawan Usai Hattrick Kinerja Keuangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
  • Gubernur Syamsuar Terima Audiensi Kepala BMKG Pusat, Ini Pembahasannya
  • PHR Dukung Pengembangan Tahura Minas
  • Gubri Syamsuar Resmikan Perkutaan Sitepu
  • Sebanyak 57 Jamaah Asal Bengkalis akan berangkat Umroh dan mengikuti Muhasabah Akbar di Tanah Suci
  • Antisipasi Barang Terlarang, Lapas Bagansiapiapi Kembali Razia Kamar Lapas
  • Pimpin DPD KNPI Provinsi Se Indonesia, Nasaruddin Didaulat Membacakan Rekomendasi Rakernas
  • Peduli Ekonomi Desa, Gubernur Syamsuar Terima Penghargaan dari Menteri Desa PDTT
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 Innalillahiwainnaillahi Rojiun..... Anggota DPRD Riau Rosfian Meninggal Dunia 
    3 Ustadz Mas’ud Tahidin Kupas Soal Motivasi Kerja di Al Munawwarah UIR
    4 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    5 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    6 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    7 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    8 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
     
    TRANS PILIHAN
    Sabtu, 17/12/2022 - 19:07 WIB
    Pak Syam Membangun Riau
    Awal Mula Menancap Pada 2019 Membangun Infrastruktur
    Pak Syam Membangun Riau
    Energi Demi Desa Mandiri
    Ribuan Masyarakat Rohul Ikuti Jalan Sehat Bersama Partai Golkar
    Koalisi Indonesia Bersatu Membawa Kesejukan Untuk Riau Lebih Baik
    PHR WK Rokan Luncurkan ProKlim di Riau
    Datuk Setia Amanah Kukuhkan Pimpinan LAMR
    Gubri Borong Anugerah Adinata Syari'ah 2022
    Riau Peringkat 1 di Sumatra, Investasi APRIL Terbesar
    Membangun Dari Desa, Apa Saja yang telah dilaksanakan Gubernur Syamsuar
    DPRD Pelalawan Sampaikan Aspirasi Masyarakat Dalam Paripurna
    Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil
    Cegah Karhutla di Masa Pandemi
    PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
    Logo HUT Riau-64 Penuh Makna
    Memulai Karir di Pemerintah dari Penghulu
    Afrizal Sintong, Bupati Baru Rokan Hilir
    Gubernur Riau Siapkan Ruang Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Asrama Haji
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved