Namun,begitu ancaman Karhutla masih menjadi ancaman lantaran wilayah Riau yang saat ini masih dilanda musim kemarau.

"Karhutla sudah padam. Sekarang tindakan yang dilakukan adalah upaya pencegahan agar kebakaran tidak terjadi lagi,"kata Danrem, usai memimpin rapat di Posko Penanggulangan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Komandan Satgas menginginkan agar tindakan pencegahan dapat dilakasanakan. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menggelar operasi yustisi atau operasi penjaringan pendatang. Dari beberapa data dan kasus yang ditemukan tim satgas dilapangan, banyak warga yang berasal dari luar Provinsi Riau didatangkan untuk membuka lahan-lahan baru diareal hutan atau gambut dengan cara membakar.

"Mereka ini memang sudah diorganisir untuk datang dan dibayar untuk membuka lahan dengan cara membakar,"katanya.

Danrem mengatakan dengan operasi yustisi yang dilakukan nantinya diyakini akan mampu menekan para pendatang ilegal yang menghuni wilayah hutan.

Operasi yustisi secara khusus memang menjadi tugas dari Pemerintah Daerah (Pemda). Tetapi BNPB, sambung Danrem telah siap membantu pelaksanaan operasi yustisi tersebut untuk menekan kasus kebakaran hutan di Riau.

Danrem menjelaskan, sejauh ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah Kepala Daerah terkait rencana itu. Responnya cukup positif karena operasi yustisi ini menjadi penting untuk memilah mana yang memang warga Riau dan mana warga pendatang ilegal yang tidak punya identitas jelas,"tegasnya. Mereka yang terjaring operasi yustisi itu nantinya juga harus diambil tindakan yang jelas.

"Pemda harus memiliki kebijakan untuk itu. apakah dikembalikan ke daerah asalnya atau mau diapakan, itu harus jelas,"kata Danrem. ***(trc)