www.transriau.com
12:59 WIB - Kecamatan Kampar Utara Paparkan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021 | 12:38 WIB - UIR dan Pemko Dumai Teken MoU Tri Dharma Perguruan Tinggi | 06:55 WIB - Komite I DPD RI Terima Aspirasi Revisi UU Pilkada | 06:51 WIB - DPRD Akan Bantu Gubri Evaluasi BUMD | 14:25 WIB - Gubri: Ada BUMD di Riau Cari Bayar Konsultan Saja Payah | 16:23 WIB - Bupati Kampar Minta Pasien dilayani Dengan Ramah dan Tulus
  Rabu, 19 Februari 2020 | Jam Digital
Follow:
 
SE BKN Masa Tugas Plt Tiga Bulan dan Dapat diperpanjang Paling Lama Tiga Bulan

Jumat, 16/08/2019 - 09:45:21 WIB

TERKAIT:
 
  • SE BKN Masa Tugas Plt Tiga Bulan dan Dapat diperpanjang Paling Lama Tiga Bulan
  •  

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Harian Wibisana telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, pada tanggal 30 Juli 2019. Surat Edaran ini ditujukan kepada pejabat yang berada di instansi pusat dan instansi daerah.

    Pada poin ketiga tentang Isi Surat Edaran, pasal B ayat 11 yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama (3) Tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama (3) Tiga bulan dan ayat 15 yakni Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    Mengacu pada isi surat edaran tersebut, dengan jelas bahwa Pelaksana Tugas (Plt) maksimal tugasnya hanya enam (6) bulan.

    Di Pemerintahn Kabupaten Pelalawan terdapat lima jabatan Plt Kepala Dinas. Bahkan masa tugasnya sudah lebih dari enam bulan. Kelima Plt tersebut yaitu Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Budi Surlaini, Kepala Dinas Pendidikan, Jalal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hendri Gunawan, Kepala Dinas Kesehatan, Asril, Kadis Pemperdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3PPKB) Dahnil.

    Terkait SE Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Tengku Muklis mengaku surat edaran BKN yang terbaru itu sudah sampai ke Pemkab Pelalawan dan itu sudah diberlakukan.

    "Kalau masalah teknis, untuk lebih jelasnya tanyakan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)," Ungkap Sekda

    Sementara itu Kepala BKPPD Drs. Edi Suriandi kepada wartawan ketika diminta tanggapannya Kamis, (15/8/2019) mengatakan produk aturan itu biasanya ada pembatasan, produk aturan tersebut tidak ditegaskan kapan berlakunya, dan tidak menyatakan diberlakukan mundur untuk Plt yang dilantik tahun kemarin.

    "Kalau ketentuan itu menyatakan ada mekanisme diberlakukan sekian bulan dan bisa diperpanjang untuk sekian kali, ya untuk berikutnya mekanisme itu pasti kita ikuti. Tentu tindaklanjutnya kalau memang masa ketentuan sudah terlampaui tentu jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan," Kata Edi

    Ditambahkan Edi terkait Pejabat Plt, tentu kedepan harus dicari pejabat definitif. Kalau pejabat definitif itukan pertama harus memenuhi persyaratan. Persyaratannya banyak, persyaratan bagi yang bersangkutan dan juga persyaratan dalam mekanisme mendudukan yang bersangkutan.

    "Pasti kita melihat, bahwa kebutuhan pejabat, ya kalau memang sekarang belum bisa definitif tentu Plt, Plt sekarang sudah keluar SK nya. Pejabat yang ada sekarang itukan masih produk lama, aturan ini diberlakukan tidak mundur. Yang selanjutnya, bagaimanapun juga Pemerintah Daerah pasti mempersiapkan untuk mencari pejabat yang definitif, itu sebabnya kita ada mekanisme, nanti assesment segala macamnya", ujarnya.

    Menurut Edi, secara keseluruhan, aturan itukan yang membuat Pusat, daerah inikan beda-beda, Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu beda-beda, tingkat keberadaan SDM juga beda-beda, jadi disatu sisi, aturan ini juga tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah. Ada daerah kalau ternyata orang yang memenuhi syarat belum duduk, mekanisme pengisiannya belum dilaksanakan, tentu mau tidak mau ini tetap berjalan sementara waktu.

    "Ya kondisi sambil mempersiapkan pejabat yang memenuhi syarat, itukan tetap dijalankan. Artinya gini, oh sekarang Plt harus diisi pejabat definitif, ya harus assesment, ya assesmentnya kita persiapkan, selesai assesment ini pasti digantikan", jelasnya.

    Disinggung kapan akan dilakukan assesment terhadap pejabat, Edi menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan melaksanakan assesment tersebut pada tahun ini, namun kapan pastinya belum bisa ditentukan.

    "Kalau bulan kapan akan dilaksanakan assesment saya belum bisa memastikan, karena ada mekanisme-mekanisme yang harus dilengkapi oleh BKPPD, terutama persyaratan-persyaratan, ASN juga meminta persyaratan-persyaratan, tapi sekarang sedang dalam proses dengan Menpan untuk mempersiapkan persyaratan tadi, kalau itu belum siap kita tidak bisa melaksanakan assesment, tapi dipastikan tahun ini kita upayakan melaksanakan assesment", ujar Edi Suriandi. (Edi)



     
    Berita Terkini:
  • Kecamatan Kampar Utara Paparkan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021
  • UIR dan Pemko Dumai Teken MoU Tri Dharma Perguruan Tinggi
  • Komite I DPD RI Terima Aspirasi Revisi UU Pilkada
  • DPRD Akan Bantu Gubri Evaluasi BUMD
  • Gubri: Ada BUMD di Riau Cari Bayar Konsultan Saja Payah
  • Bupati Kampar Minta Pasien dilayani Dengan Ramah dan Tulus
  • Azwan : Untuk Membangun Perlu Kreatif dan Inovatif
  • Gubri Gelar Coffee Morning Bersama Wartawan
  • Wakil Ketua DPRD Riau Buka Turnamen Bulu Tangkis Pangkalan Malako CUP I
  • Dewan Minta PT. Riau Petroleum Serius Mempersiapkan Diri Kelola PI 10 Persen Blok Rokan
  • FKPMR Sampaikan Pokok-Pokok Pikirian Pengelolaan Blok Rokan
  • Pengurus SMSI Riau 2020-2025 Terbentuk, Novrizon Burman dipercaya Sebagai Ketua
  • Raja Haryono dan Khairizal Tampung Aspirasi Masayarakat Kecamatan Lirik
  • Polda Riau Ungkap Jaringan Perdagangan Kulit dan Organ Harimau
  • Gubri Sambut Mahasiwa Riau Asal Wuhan
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Rabu, 29/01/2020 - 19:03 WIB
    Sempena HPN 2020 dan HUT PWI ke 74
    Bakti Sosial Donor Darah, PWI Riau Kumpulkan Dari 96 Kantong Darah
    MA Putuskan Sengketa Pilkades Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan Riau
    Dirut PTPNV : "Mimpi Menjadikan Perusahaan Kelas Dunia”
    PTPN V Menuju 100 Persen Sertifikasi ISCC Untuk Seluruh Unit
    Bakal Calon Bupati Pelalawan Budi Artiful Jalin Silahturrahmi Dengan Wartawan
    SKK Migas - Chevron dan UIR Bangun Migas Center Pertama di Riau
    Gangguan Tidur Karena Cemas Pada Ibu Hamil
    Petani Karet Desa Airpanas Rokan Hulu Merasa Lega Setelah MoU Dengan PT BRI AGRO dan PTPN V
    Junior PTPN 5 U11, Raih Juara Pemain Terbaik dan Top Skorer Pada FOPSSI di Yogyakarta
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved