Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Propinsi Riau menerima kunjungan kerja sebanyak 17  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Komisi V bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Teknologi (ST2P) Kawasan Teknopark di Kecamatan Langgam, Kamis (13/2/2020).

Kunjungan Anggota DPR RI ini bertujuan untuk melakukan Peninjauan infrastruktur dan transportasi. Kedatangan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir Ridwan Bae beserta anggota  disambut langsung oleh Bupati Pelalawan H.M Harris.

Bupati Pelalawan H.M. Harris mengatakan, bahwa Kabupaten Pelalawan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Induk yakni Kabupaten Kampar. Setelah lepas dari Kabupaten induk banyak kekurangan yang dihadapi daerah ini, tepatnya pada tahun 2006 silam, Kabupaten Pelalawan telah dinyatakan oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari 12 daerah tertinggal di Indonesia. 

Dimana ketertinggalan tersebut di lihat dari lima indikator yang masih sangat lemah yakni permasalahan pelayanan kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya bidang pendidikan, infrastruktur desa, rendahnya rasio elektrifikasi dan meningkatnya angka kemiskinan. 

Namun, melalui upaya pendekatan pembangunan yang dilakukan secara perlahan, maka saat ini Kabupaten Pelalawan telah berhasil keluar dari predikat ketertinggalan tersebut.

”Ya, dengan masuknya Kabupaten Pelalawan dalam kategori daerah tertinggal, di tahun 2011-2016 Pelalawan memiliki tujuh program strategis yakni Pelalawan cerdas, Pelalawan sehat, Pelalawan makmur, Pelalawan lancar, Pelalawan terang, Pelalawan eksotis dan Pelalawan inovatif. Alhamdulillah, secara perlahan-lahan dengan melibatkan masyarakat untuk keluar dari keterpurukan tesebut, saat ini daerah kita sudah berkembang pesat dan siap bersaing dengan daerah lainnya yang sudah maju,”ujar Harris

Bupati Pelalawan dua periode ini mengatakan bahwa Pelalawan kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA), potensi tersebut terdapat salah satunya dengan wisata unggulan yang sudah bertaraf nasional dan internasional yakni wisata Bono. Saat ini kondisi wisata tersebut masih kurang sarana dan prasarana. 

” Selain itu juga, saat ini kita lagi mengembangkan kawasan Teknopolitan di Kecamatan Langgam dilahan seluas 3.754 hektare, dikawasan terdapat tujuh zona yakni zona Kawasan Research dan Development seluas 80 hektar zona A. Kawasan Perguruan Tinggi seluas 100 hektar zona A. Kawasan Industri dan UKM seluas 600 hektar zona B. Kawasan Permukiman seluas 140 hektar zona C. Fasilitas Sosial dan Umum 80 hektar zona D. Kawasan Perkantoran 40 hektar zona D. Kawasan Jasa dan Komersial 40 hektar zona E.Kawasan Mixed Use seluas 40 hektar zona E. Kawasan Rekreasi seluas 40 hektar zona F. Ruang Terbuka Hijau seluas 600 hektar zona F. Kawasan Olah Raga seluas 40 hektar zona F. Kawasan Ruang Terbuka Hijau seluas 1.589 hektar zona F. Infrastruktur seluas 175 hektar zona G. Dengan masih banyak kekurangan infrastruktur pembangunan, dengan adanya kunjungan dari anggota DPR RI dapat mendukung dan membantu untuk memajukan daerah ini, “Harap Bupati H.M.Harris.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir Ridwan Bae mengatakan, bahwa Kabupaten Pelalawan merupakan daerah sangat strategis di Provinsi Riau dan Provinsi ini juga salah satu daerah penyumbang devisa terbesar dari hasil alam, sudah selayaknya pemerintah pusat kasih perhatian lebih untuk negeri lancang kuning ini. Dengan pengajuan yang disampaikan, pihaknya siap membantu membangun Kabupaten Pelalawan.

"Sudah sepantasnya Riau khususnya Kabupaten Pelalawan mendapat lebih pembagian hasil terhadap daerah ini. Daerah ini tidak mustahil menjadi daerah sangat maju,peluang ini ada. Kita siap memperjuangkan pelalawan,"kata Ridwan. (Tom)