Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengeloaan Dana Desa, Kejaksaan Negeri Pelalawan melakukan kegiatan penerangan hukum bagi para Kepala Desa (Kades) dalam pengelolaan anggaran dana desa. 

Kegiatan ini diadakan di Gedung Serbaguna Kantor Dinas Pemperdayan Masyarakat Desa (DPMD) pada hari Selasa,  28 Juli 2020 yang pesertanya dihadiri dari para Kades dan Camat yang ada di Pangkalan Kerinci, Pelalawan dan Langgam. 

Kajari Pelalawan Nophy Tennophero Suoth,  SH,  MH mengatakan kegiatan ini adalah upaya agar bisa melakukan pencegahan  secara preventif maupun persuasif agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. 

Sasaran penerangan hukum yakni aspek hukum pengolahan keuangan desa dalam mewujudkan desa bebas korupsi.

"Sudah sewajarnya mereka kita beri penerangan hukum pengolahan dana desa agar tidak menyalahi aturan yang ada. Kita akan selalu mendampingi, mengawal serta memberi  saran saran hukum terhadap pengolahan dana desa, " ujar Nophy. 

Dilanjutkan Kajari, kepala desa memegang peranan penting dalam menjalankan roda pembangunan di desa. Mereka mempunyai berbagai kebijakan dan wewenang keuangan dana desa.

Ditambahkan Nophy kepala desa yang ragu dalam penggunaan anggaran dana desa,  bisa datang untuk konsultasi atau minta pendampingan hukum dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran dana desa. 

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Kerinci Deni Pane, menyampaikan pentingnya mengikuti kepesertaan BPJS, kaitannya dengan desa adalah bahwa di desa itu telah banyak perangkat maupun tenaga kerja baik sukarelawan yang belum di ikusertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi lewat kegiatan seperti ini kita sosialisasikan mengenai program BJ Jamsostek. 

Tampak hadir dalam acara tersebut Kajari Pelalawan Nophy Tennophero Suoth,  SH,  MH, Kasi Intel Sumriadi SH, Kadis PMD Drs. Zamur Das,  Kepala BPJS Deni Pane dan Para Camat dan Kades. (Tom)