PELALAWAN - Pasca normalisasi Sungai Pinang yang berada di Desa Sungai Ara yang menyebabkan konflik antara pihak perusahaaan dengan Gerakan Pemuda Peduli Lingkungan (GP3), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra, telah memanggil semua pihak, bahkan DLH telah turun langsung kelokasi.

Menurut Eko pada media Selasa, (19/10/2021) DLH telah memanggil Kepala Desa Sungai Ara, masyarakat Sungai Ara dan Ketua Gerakan Pemuda Peduli Pelalawan (GP3), serta pihak perusahaan.

Lanjutnya, kegiatan normalisasi Sungai Pinang merupakan permintaan Kepala Desa Sungai Ara, namun pihak perusahaan belum melaporkan kegiatan ini kepada DLH.

Eko menyarankan sebaiknya pihak perusahaan mengurus legalitas perizinan terlebih dahulu kegiatan di daerah tersebut ke dinas LHK pelalawan agar pekerjaan di sana berjalan dengan lancar. 

"Perusahaan seharusnya melaporkan semua ini ke DLH, misalkan, akan melakukan kegiatan pembersihan sungai, pembuangan sampahnya di sini dan memakai alat apa. Itu harus dilaporkan agar tak menimbulkan kejadian seperti ini di belakang hari," katanya. 

Menurutnya, setiap kegiatan lingkungan pasti akan menimbulkan dampak. Tapi dampak itu pasti harus diminimalisir sejauh mungkin. Nanti dalam surat SPPL akan diberitahukan sampai sejauh mana dampak yang ditimbulkan perusahaan akibat kegiatan lingkungan tersebut. 

Bahkan Eko, telah mengundang pihak Ketua GP3 Julhendri dan Kades Sungai Ara Hariono serta perwakilan pemilik lahan dan perwakilan nelayan, untuk bertemu dengan Bupati Pelalawan H. Zukri, pada hari Selasa, (19/10/2021).

Dalam kesempatan itu, Zukri menengahi persoalan ini yang telah sampai ke Pemkab Pelalawan. 

"Seharusnya Dinas LHK harus mendudukkan semuanya, baik itu perusahaan yakni PT. SAU, masyarakat Sungai Ara dan Ketua GP3 serta pihak Kepala Desa. Sehingga dengan begitu, persoalan itu akan mudah diselesaikan," ungkap Zukri.

Terpisah, Kades Sungai Ara, Hariono, dikonfirmasi soal ini, mengatakan bahwa nampaknya ada oknum yang mencoba menahan alat berat milik perusahaan yang akan membersihkan kanal tersebut. 

"Normalisasi sungai ini atas permohonan dari desa seizin pemilik-pemilik lahan. Pemilik lahan tidak ada persoalan, bahkan merasa terbantu atas pencucian sungai tersebut, dan pencucian ini menghindari kebakaran hutan karena tahun 2020 pernah kejadian karhutla di Sungai Pinang, dan kita membantu pihak perusahaan untuk mencuci kanal," ujarnya. 

Lanjutnya, setelah pencucian sungai itu maka secara otomatis debit air pun akan berjalan lancar. Sehingga hal itu diharapkan, ikan yang berada di sungai dapat berkembang biak. Kalau penutupan sungai itukan hanya penyeberangan alat saja, tidak ada penutupan atau pelebaran sungai.

Untuk alat perusahaan sendiri masyarakat tak terima karena ulah oknum sementara pemilik lahan ingin dipekerjakan secepatnya karena ini berdasarkan permintaan bersama atau Desa, karena karhutla inikan sangat berbahaya.

Menurutnya, persoalan polemik antara masyarakat itu merupakan hal biasa. Tapi kalau inikan sifatnya urgent karena musim kemarau karena kalau musim penghujan tidak akan bisa lagi, makanya Desa menjaga cepat. Dari Dinas LH sendiri akan ditindaklanjuti cepat karena hakekatnya Dinas LH telah memanggil semua pihak yang terkait dalam persoalan ini. 

"Untuk tindakan selanjutnya, masyarakat berharap pekerjaannya cepat dilaksanakan kembali agar akses masuk ke kanal mereka bisa masuk dan mengolah lahan mereka kembali," katanya. 

Ketua Kelompok Nelayan Desa Sungai Ara, Abdullah, menyatakan hal yang sama bahwa apa yang dilakukan perusahaan selain mampu antisipasi karhutla juga memperlancar debit air. 

"Dan sekarang mereka katanya melapor terdampak, padahal sebenarnya kami tidak terdampak. Jadi dalam laporan mereka kan, ratusan nelayan terdampak mata pencahariannya sementara kami tidak ada apa-apa. Jadi mereka melapor itu membawa nama kami sebagai nelayan, disitu yang kami tidak terima. Padahal di Desa Sungai Ara itu ada enam (6) kelompok dan saya sebagai salah satu ketua kelompoknya. Ini bukan masalah untuk memperlancar usaha kami tapi pengaduan orang itu ratusan nelayan terancam gitu sementara kami tidak mengatakan terancam. Jadi kenapa mereka tidak naik karena semua mewakilkan ke saya semua enam kelompok itu. Saya bilang ke mereka semua, apa benar kalian terdampak? Kalau benar memang terdampak, mari kita sama-sama berjuang. Tapi nyatanya mereka bilang tak ada yang terdampak. Jadi dijual nama nelayan itu untuk kepentingan pribadi," tegasnya. 

Ketua Gerakan Peduli Pemuda Pelalawan (GP3) Pelalawan, Julhendri mengatakan terkait Normalisasi Sungai Pinang ada beberapa tuntutan pihaknya ke perusahaan soal sagu hati. Namun pihaknya dari GP3 akan mengawal terhadap kerusakan lingkungan dan perusahaan juga wajib memenuhi izin-izin pengerjaan tersebut. 

"Kita meminta perusahaan untuk memperbaiki lingkungan dan meminta bantuan bibit perusahaan untuk memulihkan kondisi Sungai Pinang," tukasnya. (Tom)