PELALAWAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan melaksanakan rapat Paripurna laporan hasil reses anggota Dewan pada hari Senin, (25/10/2021). turut hadir dalam paripurna tersebut Wakil Bupati Pelalawan Nasaruddin,SH MH dan para Kepala OPD.

Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Daerah Pemilihan I Pangkalan Kerinci sebagaimana disampaikan Faizal, SE, M.Si secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan mendasar diantaranya banyaknya infrastruktur jalan yang belum memadai.

Selain itu juga aspirasi lainnya renovasi infrastruktur seperti gedung sekolah, sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum lengkap. Belum tertatanya tempat pembuangan sampah di Kota Pangkalankerinci.

Serta pembangunan gedung-gedung penunjang seperti aula dan gedung serba guna untuk ibu-ibu PKK, serta kurangnya tenaga pengajar di sekolah.

“Diharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menempatkan pelaksanaan proyek secara merata di emua daerah Kabupaten Pelalawan agar pembangunan di daerah ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan,”kata Faizal.

Selain itu Faizal meminta keseriusan Pemerintah Daerah perlunya tindakan dan sanksi yang tegas kepada Dinas terkait dan kontraktor yang tidak melaksanakan dan menjalankan proyek sesuai dengan bestek atau menyimpang dari prosedur yang telah disepakati.

Sementara anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Daerah Pemilihan II yang terdiri dari Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Bandar Petalangan, Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar melaporkan kunjungan resesnya diantaranya bidang sumber daya Manusia, bidang Ekonomi, bidang Budaya dan Pariwisata, bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan bidang Pembangunan.

Dari hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Pelalawan Dapil II ini, bidang infrastruktur, jalan, listrik, air bersih, jembatan dan perekonomian rakyat sangat tertinggal didaerah ini.

“Karena itu, Pmerintah Daerah diminta untuk memfokuskan pembangunandan perhatian yang lebih banyak di Daerah Pemilihan II yang terdiri dari Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Petalangan, Kecamatan Teluk Meranti dan Kecamatan Kuala Kampar,” ungkap Yose Indrawan.

Untuk hasil Reses III anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Daerah Pemilihan III yang terdiri dari Kecamatan Ukui dan Kecamatan Kerumutan yang dibacakan Parji, yang menjadi keluhan masyarakat tidak terlepas dari masalah seputar infrastruktur jalan aspal, tapal batas wilayah, pemekaran sebuah wilayah atau daerah.

“Secara umum dapat disimpulkan bahwa permasalahan mendasar adalah banyaknya infrastruktur yang belum tersedia, seperti penambahan gedung sekolah dan sarana jalan yang masih minim,” ungkap Parji.

Kemudian hasil reses anggota dewan dapil IV yaitu Kecamatan Pangkalan Kuras dan Pangkalan Lesung diperlukan perhatian pemerintah terhadap kualitas proyek, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan tidak terkesan asal-asalan serta harus ada skala prioritas.

“Yang paling prioritas itu, mohon tindak lanjut masalah air bersih di Kelurahan Pangkalan Lesung,”Abdul Nasib, SE juru bicara anggota dewan dapil IV.

Selanjutnya yang terakhir hasil reses anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Daerah Pemilihan V Kecamatan Langgam dan Bandar Seikijang. Aspirasi dari masyarakat sama dengan kecamatan lainnya yang ada di kabupaten Pelalawan yaitu masalah infrastruktur jalan yang belum memadai, pengaspalan jalan, pembuatan drainase, pemekaran sebuah wilayah atau daerah, kurangnya tenaga pengajar di sekolah, kurangnya tenaga kesehatan, beberapa kegiatan pembangunan yang belum tersentuh serta sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

Untuk itu juru bicara anggota dewan dapil V Yulmida, S, Pd.I, mengharapkan agar Pemerintah Daerah menempatkan pelaksanaan proyek secara merata sehingga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pelalawan.

Juga perlu dicari solusi yang tepat terhadap permasalahan honorer guru honor yang kecil dan kekurangan tenaga guru yang dibutuhkan sekolah-sekolah di Kabupaten Pelalawan serta tenaga kesehatan (Bidan) di Puskesdes.

“Secara umum dapat disimpulkan, permasalahan mendasar banyaknya infrastruktur jalan belum memadai. Renovasi infrastruktur seperti gedung sekolah yang belum terlaksanakan. Kurangnya pembangunan infrastruktur kepentingan umum seperti turap. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum lengkap. (Adv)