Terkait persoalan pengurangan tenga honorer di lingkungan Pemkab Pelalawan, Fraksi Golkar sepakat agar tenaga honorer tak "dirumahkan". Kesepakatan ini dibuat setelah berkoordinasi dengan Seluruh pihak mulai dari DPD Golkar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sejumlah tenaga honorer.

" Ya wacana awal untuk merumahkan tenaga honorer awalnya menjadi satu-satunya jalan untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemangkasan DBH dan nanti juga turut dipangkas Dana Alokasi Khusus (DAK). Kekurangannya ada sekitar 15 Milyar. Namun dipenghujung habisnya masa SK honorer, Kita terus melakukan koordinasi dan komunikasi kesemua pihak dan memutuskan agar honorer tak perlu dirumahkan. Ini sudah Kita sampaikan dalam pandangan Fraksi," papar Ketua DPRD Pelalawan Nasarudin, SH. MH kepada sejumlah awak media, Rabu (4/5/2016) di Pangkalan Kerinci        

Dikatakan Nasarudin,untuk menutupi kekurangn anggaran pemangkasan DBH  262 milyar dengaan sisanya berkisar 15 milyar akan ditutupi melalui pengurangan gaji honorer. "Ya kalau honorer yang bersentuhan langsung ke pelaayanan maka akan digaji sebesar 1,5 juta Sementara honorer yang dibagiaan administrasi digaji sebesar 1,2 juta," paparnya.  

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Pelalawan Baharudin,SH Menurutnya, kebijakan Bupati yang urung merumahkan tenag honorer sangat didukung Fraksi Golkar dengn berbagai pertimbangan. "Saat ini kondisi ekonomi masyarakat juga semakin susah tentu harus ada solusi yang tidak merugikan sepihak," ucapnya.

Namun demikian, sambung Baharudin,evaluasi kinerja tenaga honorer tetap harus dilakukan. "Dengan tidak jadinya Pemkab Pelalawan merumahkan sejumlah tenaga honorer,makanya dituntuk kinerja dan loyalitas yang lebih. Intinya evaluasi juga harus berjalan dengan memberlakukan sanksi indisipliner berupa pemotongn gaji atau bahkan pemecatan," tutupnya. (Aprianto)