Dalam mendukung program strategi nasional dibidang kesehatan, Pemkab Siak melalui dinas sosial sudah mengangarkan dana jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Siak yang tidak mampu. hal ini dikatakan oleh Plt. Bupati Siak H. Alfedri saat membuka acara Integrasi dari BPJS ke JKN KIS bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai di Ruang Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak Rabu (28/20/2018)
Alfedri juga menjelaskan, Berdasarkan data yang di keluarkan oleh dinas sosial pada tahun 2017 masyarakat miskin terpadu yang terdata berjumlah 19,374 ribu orang. yang kesemuanya termasuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang asumsinya jika mereka tidak dilayani melalui program JKN maka kita sudah menyiapkan dananya lebih kurang 6 Milyar di dinas kesehatan.
"Kita tahun lalu sudah menganggarjan dana, yang peruntukannya membantu masyarakat yang miskin untuk berobat. mereka dilayani untuk berobat secara geratis dan di tanggung sepenuhnya oleh pemkab. Namun jika masih ada data penduduk miskin yang tertinggal, kita akan melakukan perpikasi dan mempalidasi data penduduk miskin kembali, sehingga kita pastikan semuanya masuk."
Tambah Alfedri lagi, Jaminan Kesehatan secara geratis ini sudah sejak dulu kami terapkan di kabupaten siak, masyarakat baik miskin mapun yang mamu di permudah untuk berobat secara geratis. tetapi sesuai Peraturan Mentri Dalam Negri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2017 bahwa yang wajib di bantu oleh pemda adalah penduduk miskin secara terpadu.
”Tetapi kita tetap membantu masyarakat miskin yang sakit, untuk di bawa kerumah sakti dilakukan perobatan. seperti beberapa waktu lalu kita telah membantu masyarakat sakai dari Minas yang terkena kangker, dari informasi kepala kampung kemudian kita lakukan operasi dan semua biayanya pemkab yang nanggung. terang Alfedri"
Terkait tentang Integrasi BPJS ke JKN KIS ini dirinya sudah menyurati kepada masing masing pimpinan OPD untuk memerintahkan kepada stafnya melakukan pembaharuan data ASN dan honerer serta tertib admintrasi sebagai peserta JKN-KIS . agara setiap ASN melakukan penggantian kartu ASKES menjadi menjadi kartu indonesia sehat, kemudian ia juga menghimbau kepada ASN yang belum memasukan Admintrasi anak ke tiga sebagai peserta KIS.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Toni Chandra mengatakan, kita juga menyiapkan anggaran berjumlah 6 milyar dana ini juga termasuk untuk iuran yang tujuannnya, Untuk mengantisipasi peserta BPJS yang tidak dilayani melalui program JKN ini.
"Sepertyi contoh dia betul-betul orang miskin tetapi dia belum masuk di Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN dah cara mengantisipasinya dana yang stenbay tadi kita arahkan untuk bantuan perobatan mereka," terang Toni. (Yan)
