www.transriau.com
22:42 WIB - Gubri Terima DIPA Tahun 2020 Sebesar Rp25,2 Triliun | 09:32 WIB - DPMPTSP Kampar Berdayakan UMKM Melalui Kemitraan Perusahaan guna mendorong Investasi Daerah | 19:18 WIB - Sengketa Pilkades Desa Nipah Sendanu Resmi Didaftarkan ke Pengadilan TUN Pekanbaru | 15:52 WIB - Tiga Negara Meriahkan Festival Bumi Sri Gemilang 2019 | 11:45 WIB - Bupati HM.Wardan Ikuti Rakoornas Forkopimda Se-Indonesia | 21:58 WIB - Hari Pertama Pekan Olahraga Korpri, Tim Badminton Riau Menang Lawan Kemendagri & Badan Atom Nasional
  Sabtu, 16 November 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Siak Menyesuaikan Kebijakan Nasional

Senin, 17/06/2019 - 17:07:36 WIB

TERKAIT:
 
  • Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Siak Menyesuaikan Kebijakan Nasional
  •  

    Bupati Siak Alfedri membuka secara resmi pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Senin pagi (17/6/2019). Dalam arahannya, Alfedri menyebut seiring terjadinya perubahan kebijakan nasional misalnya dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, turut mempengaruhi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.

    Tak hanya itu, Menurut Alfedri hal lain yang mendasari perlunya dilaksanakan perubahan RPJMD adalah penyesuaian struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

    “Khususnya pada RSUD Tengku Rafi’an yang sebelumnya merupakan Perangkat Daerah berubah menjadi UPTD pada Dinas Kesehatan, dan rencana penggabungan Sekretariat KORPRI ke BKPSDM. Karena perubahan struktur organisasi tersebut, dokumen RPJMD yang telah ditetapkan juga harus dilakukan perubahan dengan tetap mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebutnya.

    Dikatakannya, Musrenbang Perubahan RPJMD merupakan suatu tuntutan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai Amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

    “Saat ini Pemerintah Kabupaten Siak sedang melakukan penyesuaian dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2016-2021, Pemkab Siak berkomitmen untuk mewujudkan dokumen perencanaan yang transparan, akuntabel, terarah dan tanggap terhadap perubahan” jelas pemimpin Negeri Istana itu.

    Untuk itu Musrenbang RPJMD yang dilakukan tersebut kata dia bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, indikator tujuan/sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.

    “Dalam rangka pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, perlu dilakukan penajaman dan penyelarasan terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja daerah serta target capaian setiap tahunnya. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengurangan jumlah program dimana sebelum perubahan terdapat 184 program akan dirubah menjadi 174 program untuk efisiensi dan efektifitas  pemanfaatan sumber daya yang kita miliki” kata Alfedri.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan  memperhatikan RPJM Nasional maupun RPJM Provinsi serta memuat strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, program pembangunan daerah, program  Perangkat Daerah, kerangka pendanaan pembangunan yang bersifat indikatif serta kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

    Agar perubahan RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 terlaksana dengan baik, Alfedri dalam kesempatan itu menghimbau jajarannya untuk memperhatikan beberapa poin arahan, diantaranya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahannya. 

    “Kompilasikan  data  perencanaan  dengan  baik  dan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Misalnya dengan menelaah RTRW dan RTRW kabupaten/kota tetangga serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam penelaahan rencana pola ruang. Analisis   pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan kedepan dan isu strategis dengan tepat” pintanya. 

    Namun demikian, ia juga meminta perumusan penjelasan Visi Misi perlu terus dikembangkan sesuai dengan prinsip pembangunan daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat dijabarkan secara efektif, serta mensinergikan dengan kebijakan perencanaan provinsi maupun pusat.

    “Penyusunan RPJMD harus dapat memberikan gambaran secara jelas Visi, Misi, tujuan, sasaran strategi serta arah kebijakan pembangunan yang telah kami janjikan kepada masyarakat. Titik kritis dalam penyusunan RPJMD ini adalah bagaimana mendorong terbangunnya keserasian terkait proses, konteks, dan kontent dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

    Terkait Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, Alfedri juga menyebut hal penting dan strategis dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dalam RPJPD yaitu spirit menjadikan Kabupaten Siak sebagai Pusat Budaya Melayu di Indonesia yang maju dan sejahtera Tahun 2025. Untuk mencapai Visi yang dimaksud, setiap Perangkat Daerah diminta dapat menterjemahkan kedalam program pembangunan pada dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. 

    “Berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya mengharapkan setiap Perangkat Daerah untuk  dapat  memahami Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021, yaitu terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta menjadi Tujuan Pariwisata  di Sumatera“ tutupnya.

    Orientasi kebijakan pembangunan untuk mewujudkan Visi yang dimaksud diarahkan pada pelaksanaan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan, yaitu Peningkatan infrastruktur dasar, pendidikan, kualitas kesehatan masyarakat secara merata, pengembangan kawasan strategis seperti KITB, kawasan pariwisata, dan kawasan pertanian, penanggulangan kemiskinan, pengembangan dan pelestarian budaya melayu, Pembangunan berwawasan lingkungan, Pengembangan  UKM dan ekonomi kreatif dan Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima. (Yan)



     
    Berita Terkini:
  • Gubri Terima DIPA Tahun 2020 Sebesar Rp25,2 Triliun
  • DPMPTSP Kampar Berdayakan UMKM Melalui Kemitraan Perusahaan guna mendorong Investasi Daerah
  • Sengketa Pilkades Desa Nipah Sendanu Resmi Didaftarkan ke Pengadilan TUN Pekanbaru
  • Tiga Negara Meriahkan Festival Bumi Sri Gemilang 2019
  • Bupati HM.Wardan Ikuti Rakoornas Forkopimda Se-Indonesia
  • Hari Pertama Pekan Olahraga Korpri, Tim Badminton Riau Menang Lawan Kemendagri & Badan Atom Nasional
  • Perdana Pemprov Riau Lelang Kendaraan Dinas Sebanyak 46 Unit Secara Online
  • DPMPTSP Pekanbaru Raih Predikat Layanan Prima dari Kemenpan RB
  • Bupati HM Wardan Meresmikan Rumah Tahfidz Quran Anwar Ulum Desa Kembang Mekarsari Kecamatan Keritang
  • DPRD dan Pemkab Kampar Tandatangani Nota Kepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2020 Sebesar Rp2.598 Triliun
  • Pemkab Rohil Raih Penghargaan Opini Tanpa Pengecualian Atas LKPD Tahun 2018
  • Bupati Ajak Masyarakat Wujudkan Rohil Yang Maju
  • Ketua PKK Inhil Bersama Jamaah Masjid Miftahul Huda Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H
  • Raja Perlis dan Riau Berjasama Bidang Ekonomi Islam
  • Hj. Zulaikhah Wardan Bangga Dengan Masyarakat Inhil dengan Tradisi Keagamaan yang Tak Pernah Luntur
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 18/10/2019 - 07:26 WIB
    Bakal Calon Bupati Pelalawan Budi Artiful Jalin Silahturrahmi Dengan Wartawan
    SKK Migas - Chevron dan UIR Bangun Migas Center Pertama di Riau
    Gangguan Tidur Karena Cemas Pada Ibu Hamil
    Petani Karet Desa Airpanas Rokan Hulu Merasa Lega Setelah MoU Dengan PT BRI AGRO dan PTPN V
    Junior PTPN 5 U11, Raih Juara Pemain Terbaik dan Top Skorer Pada FOPSSI di Yogyakarta
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
    Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
    Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
    HM Wardan Resmikan Mushola RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved