Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan menegaskan penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional, beberapa waktu lalu sejalan dengan upaya pembangunan sektor perkebunan kelapa di Inhil.

Untuk itu, beliau menampik bahwa anggapan sebagian masyarakat bahwa penyelenggaraan FKI dianggap kontradiktif dengan misi pembangunan sektor perkebunan kelapa di Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini.

Penegasan ini disampaikan pada saat pelaksanaan pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan Penjabat Kelapa Desa Concong Dalam, Kecamatan Concong di Desa Concong Tengah (Air Bagi), Senin (9/10/17).

Kontroversi penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional memang kerap kali menjadi isu hangat di Kabupaten Inhil. Kontroversi yang muncul tidak hanya pada masa pra penyelenggaraan, namun juga setelah usainya perhelatan akbar negara - negara produsen kelapa tersebut.

Kritikan bahkan kecaman terus berdatangan menghampiri Bupati Inhil, HM Wardan dari para pihak yang tidak setuju dengan penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional pada 9 September silam.

Kendati demikian, Bupati Inhil HM Wardan selalu menyikapi kritikan serta kecaman tersebut dengan lapang dada dengan tetap memberikan jawaban rasional tentang latar belakang dan tujuan penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional.

Menurut Bupati, penerimaan tawaran Kabupaten Inhil sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional ini dilatarbelakangi oleh luasnya hamparan perkebunan kelapa Kabupaten Inhil yang mencapai 400 ribu hektar yang meski belum resmi ditetapkan, namun telah diidentifikasi menjadi daerah Kabupaten yang memiliki areal perkebunan kelapa terluas di Indonesia, bahkan dunia.

Tujuan penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional, diungkapkan Bupati, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memperkenalkan apa yang menjadi latar belakang penyelenggaran tersebut, yakni Kabupaten dengan hamparan areal perkebunan kelapa terluas di dunia.

"Perihal anggaran dana kegiatan, itu bukanlah berasal dari APBD Inhil, melainkan berasal dari kontribusi para pelaku bisnis lokal yang berdomisili di Inhil. Misalnya saja, persoalan transportasi, itu disediakan oleh PT THIP yang turut berkontirbusi juga berpartisipasi dalam helat FKI," urai Bupati.

Dia menambahkan, kedatangan 11 (Sebelas) negara yang terhimpun dalam Komunitas Kelapa Asia-Pasifik pada perhelatan akbar FKI yang lalu pun didasarkan atas solidaritas masing - masing negara yang bersedia untuk memenuhi akomodasi dengan biaya pribadi.

"Jadi, bukan kita (Pemerintah Kabupaten Inhil, red) yang menanggung akomodasi para peserta," tukas Bupati.

Lebih lanjut, berbicara tentang torehan hasil penyelenggaraan, Bupati mengaku, hal tersebut tidak serta-merta secara langsung memberikan dampak terhadap kenaikan harga jual kelapa di kalangan pekebun kelapa, melainkan butuh proses pengenalan Kabupaten Inhil sebagai lumbung kelapa.

"Dengan begitu, diasumsikan permintaan kelapa dari para pelaku bisnis yang bergerak di bidang pengolahan kelapa akan meningkat karena telah mengetahui bahwa Kabupaten Inhil banyak memiliki persediaan kelapa untuk diolah," papar Bupati seraya mengatakan, ketika permintaan kelapa meningkat, maka harga jual pun akan meningkat sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran dalam disiplin ilmu ekonomi.

Selanjutnya, Bupati Inhil mengaku bahwa dirinya diundang oleh Kementerian Perkebunan Republik Indonesia untuk memberikan presentasi terkait potensi perkebunan kelapa di Kabupaten Inhil yang diketahui merupakan bentuk respons atas penyelenggaraan FKI.

"Disana (Kementerian Pertanian), saya diberikan kesempatan untuk menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan potensi kelapa lokal di Kabupaten Inhil. Nah, ini juga merupakan bagian dari upaya kita untuk mengembangkan sektor perkebunan kelapa Kabupaten Inhil. Tujuan kita, tentunya untuk jangka panjang," tutup Bupati. (adv/diskominfo/egi)