Pjs Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Rudyanto menghadiri pembukaan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2017 serta Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah di Jakarta Convention Centre, Rabu (28/3/2018).

Bertindak sebagai pemateri, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prof Mardiasmo. Hadir dalam pembukaan kala itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani dan seluruh Kepala Daerah tingkat I dan II se - Indonesia.

Dalam kegiatan sosialisasi, Wakil Menteri Keuangan memaparkan, kinerja ekonomi dan keuangan Indonesia serta kontribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia secara holistik.

"Disana, Prof Mardiasmo menekankan pentingnya peran daerah dalam mengelola alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa," ujar Pj Bupati kepada insan pers.

Dijelaskan juga, bahwa akses keuangan dan permodalan masih menjadi tantangan nyata dalam tahapan pembangunan Nasional. Kendati demikian, kualitas belanja negara sudah semakin membaik.

"Guna mengakselerasi pembangunan, Wamenkeu mengatakan perlu adanya sinergitas antara pusat dan daerah. Daerah diminta untuk dapat mengelola anggaran belanja agar lebih berkualias dan bermanfaat bagi rakyat secara luas," pungkasnya.

Kedepan, dikatakan, Pj Bupati, daerah, khususnya Kabupaten Inhil mesti mengambil langkah penyempurnaan kebijakan TKDD yang dapat difungsikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta berkesinambungan.

"Dari hasil evaluasi, penguatan desentralisasi fiskal, perimbangan keuangan pusat dan daerah sudah kian membaik. Namun, kita tetap perlu memperhatikan kualitas belanja daerah," tukas Pj Bupati.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat membuka kegiatan mengatakan, perekonomian Nasional merupakan tumpuan dari pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pertumbuhan ekonomi Nasional sudah cukup baik dan berkualitas berkat dukungan dunia usaha. Persepsi yang muncul di kalangan dunia usaha baik terhadap daerah - daerah di Indonesia untuk berinvestasi," ujar Presiden.

Dengan persepsi positif kalangan dunia usaha terkait daerah - daerah di Indonesia yang layak investasi, dikatakan Presiden, setiap Provinsi maupun Kabupaten dan Kota mesti memastikan persepsi tersebut adalah benar adanya.

"Investasi, ekspansi usaha kalangan dunia usaha itu sangat kita harapkan. Maka itu, saya berpesan agar Bupati dan Walikota tidak membuat Perda (Peraturan Daerah) yang menghalangi orang berusaha atau menghambat jalannya dunia usaha," sebutnya. (adv/diskominfo/egi)