Bupati Inhil H Muhammad Wardan menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2016, Jum'at (7/4/2017). Pidato ini disampaikan beliau dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2017 yang digelar di Gedung DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan dan dipimpin Wakil Ketua DPRD H Ferryandi dan dihadiri Ketua DPRD H Dani M Nursalam, para Wakil Ketua dan anggota DPRD lainnya, unsur Forkopimda, pimpinan OPD dan pejabat Pemkab Inhil.

Bupati H Muhammad Wardan dalam sambutannya saat menghadiri menyampaikan, pedoman yang digunakan dalam menyusun format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Indragiri Hilir Tahun 2016 ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Pemilihan langsung Kepala Daerah oleh rakyat dalam perjalanannya akan lebih efektif dengan terwujudnya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balance yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

Untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melakukan kebijakan pro investasi, jumlah investasi yang ditanamkan di Kabupaten Indragiri Hilir dalam tahun 2016 sebesar Rp 24,7 Triliun.

Adapun investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir dominan bergerak di sektor pendidikan, jasa kesehatan, pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, hotel dan restoran. Faktor yang menunjang iklim investasi tersebut tidak terlepas dari dukungan dan komitmen pemerintah yang Pro-Investasi dan kepercayaan masyarakat/swasta dalam menanamkan investasinya serta didukung dengan kondusifnya keamanan, sosial ekonomi dan politik yang ditunjang kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Indragiri Hilir.

Perusahaan yang menanamkan investasinya di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 112 Perusahaan, terdiri dari 111 PMDN dan 1 PMA.

"Pertumbuhan ekonomi dan PDRB demikian, tentunya memberikan peluang terciptanya lapangan kerja di Bumi Sri Gemilang yang kita cintai. Kondisi yang di sampaikan di atas, di Bumi Sri Gemilang yang kita cintai ini, adalah merupakan usaha kita bersama dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, swasta di Kabupaten Indragiri Hilir, dan tentu juga tidak lepas dari dukungan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir," ungkap Bupati.

Beliau menambahkan, selama ini merasakan kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Daerah dan DPRD cukup serasi dan harmonis, saran-saran yang bersifat membangun dan masukan yang diberikan Dewan kepada Pemerintah Daerah, dirasakan cukup bermakna, sehingga pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini terasa sangat berarti, pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 dan kemudian dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016.

Perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut berikut, yakni menganggarkan kembali Sisa Lebih Perhitungan/Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015 sesuai dengan realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Adanya beberapa sumber penerimaan yang diperkirakan akan melampaui dan atau kurang dari target yang ditetapkan semula. Penganggaran proyek-proyek baru dengan kemampuan dana yang ada.

"Evaluasi terhadap kegiatan rutin selama semester kedua, dimana terhadap beberapa pos pengeluaran rutin perlu diadakan perubahan dan penambahan dana yang disesuaikan dengan bertambahnya volume kegiatan dan kemampuan Pendapatan Daerah," terangnya.

Koreksi jumlah proyek lanjutan sesuai dengan hasil Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016, yakni Pendapatan, dengan jumlah Anggaran sebesar Rp 2.035.205.227.946,02 dan dengan Realisasi sebesar Rp 1.834.294.175.566,53 atau 90.13 persen.

"Selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa seluruh kegiatan yang dimuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan urusan yang menjadi Kewenangan Daerah meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan," katanya.

Rincian program, hasil yang dicapai dan upaya pemecahannya disampaikan dalam Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indragiri Hilir Tahun 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pidato Pengantar LKPJ Bupati Indragiri Hilir Tahun 2016 ini.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan beberapa program prioritas daerah sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018, sebagaimana urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir.

Guna mengimplementasikan Misi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Tawakal, Berakhlak Mulia, Profesional, Unggul, Berbudaya dan Sehat Melalui Inovasi Ketenaga Kerjaan, Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan serta Kesejahteraan Sosial.

Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir terus membangun Sumber Daya Manusia yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan memprioritaskan Urusan-urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Kepemudaan, Olahraga dan Urusan Kebudayaan serta Pariwisata.

Beliau juga menyampaikan beberapa prestasi yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2016 dan memperoleh penghargaan, antara lain Juara III Bazar MTQ XXXV Tingkat Provinsi Riau Tahun 2016 di Pekanbaru, Juara I Stand terbaik I Kategori Pemerintahan Riau Riau EXPO Tahun 2016 di Pekanbaru, Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) Tahun 2016, penghargaan Pro Otonomi Award dari Riau Pos Group, untuk kategori pembangunan perkebunan kelapa rakyat pada 25 Januari 2016 di Pekanbaru, penghargaan program kemitraan peningkatan mutu pendidikan Madrasah, kerjasama Indonesia dan Australia, tanggal 28 Maret 2016 di Jakarta, penghargaan dari Media Pekanbaru MX atas penyelamatan Hutan Mangrove pada 3 April 2016 di Pekanbaru, penghargaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenga Kerja RI pada tanggal 18 Mei 2016 di Jakarta, Anugerah UMKM Awards Ke-8 Bank Riau Kepri Tahun 2016 sebagai Pembina dan Penggerak UMKM di Kabupaten Indragiri Hilir pada Oktober 2016 di Pekanbaru, penghargaan dari BPJS Kesehatan Telah Menjamin Rakyatnya Sehat dan Sejahtera Melalui Integrasi Jamkesda Dalam Program JKN-KIS dan penghargaan Kabupaten Peduli Hak Azazi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Desember 2016.

"Saya menyadari bahwa disamping beberapa kemajuan yang telah dicapai, masih terdapat beberapa kekurangan yang merupakan tantangan dan tugas berat bagi kita semua ke depan, diantaranya angka pengangguran yang masih tinggi, kualitas SDM yang masih rendah, belum meratanya pelayanan infrastruktur, dan masih ada kantong-kantong kemiskinan di daerah pesisir, daerah aliran sungai, dan desa-desa terpencil," ujarnya.

Masalah lain yang masih dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum terpenuhinya standar pelayanan minimal; masih rendahnya mutu, kurangnya jumlah dan penyebaran guru yang tidak merata; terbatasnya sarana dan prasarana pendukung; serta kurikulum yang belum terfokus kepada penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan dan belum berorientasi kepada pasar kerja dan peluang berusaha. Termasuk juga berbagai kelemahan dan keterbatasan di sektor kesehatan, sektor kependudukan, sektor aparatur dan sektor agama yang harus dipacu pengembangannya secara seimbang dan profesional dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indragiri Hilir.

Usai menyampaikan pidato tersebut, dilakukan penyerahan LKPJ Bupati TA 2016 oleh Bupati H Muhammad Wardan kepada Ketua DPRD H Dani M Nursalam. (adv/diskominfo/egi).