Bupati Indragiri Hilir H Muhammad Wardan menggelar rapat dengan Forkompimda, terkait empat masalah yang dianggap krusial, Senin (17/4/2017). Rapat yang rutin digelar tiap tanggal 17 hari bulan ini digelar di Aula Kantor Bupati Inhil, dihadiri Sekda H Said Syarifuddin, Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan Agama, Bea dan Cukai, BPN Pertanahan, Asisten, dan sejumlah SKPD.

Adapun empat masalah itu, tentang penyelenggaraan jalan yang terpadu antar sektor dan pihak yang berkepentingan, membahas kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Inhil, tentang serangan hama kumbang dan masalah konflik lahan.

"Kita akan membahas terhadap permasalahan, kondisi yang kita hadapi pada sekarang ini yang berkembang yang ada di Inhil yang tentunya kita mencarikan solusi yang terbaik. Berikut kebijakan apa yang akan diambil dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan untuk menciptakan suasana kehidupan yang aman, damai, pelayanan terhadap masyarakat," ungkap Wardan.

Terkait masalah Perhubungan Darat dan Lalu Lintas Darat, kata Wardan, bagaiamana mencarikan solusi terutama untuk memberikan pelayanan jalan yang nyaman, aman, tertib, lancar dan selamat.

Sedangkan ketertiban jalan darat, kita upayakan bagaimana menertibkannya termasuk upaya untuk memperbaiki jalan yang rusak. Sementara jalan yang sudah mulus, bagaimana mempertahankannya kelangsungannya.

"Untuk itu perlu dilakukan penertiban. Di antaranya terhadap masuknya mobil-mobil yang tonasenya tidak sesuai dengan bobot, kapasitas jalan itu sendiri. Ini perlu ditertibkan termasuk penertiban arus jalan," kata Wardan.

Jalan yang belum ada penetapan kelas jalan, akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan dan dibentuk tim.

Dari sini nantinya, akan ada penilaian, penetapan jenis-jenis jalan dan ruas jalan sehingga akan jelas bobotnya sekian ton. Dalam rangka ketertiban jalan Dandim dan Kapolres siap mendukung yang penting aturannya jelas.

Terkait permasalahan yang berkembang di masyarakat baik masalah konflik lahan maupun serangan hama kumbang, dicari solusi yang terbaik bagaiamana menjadi harapan masyarakat. Solusi ini diawali dari tuntutan masyarakat terhadap kerusakan lahan mereka, kemudian diperhatikan oleh perusahaan.

"Perusahaan juga kita ajak berkoordinasi, bagaimana bisa membantu kelangsungan dan perbaikan kebun masyarakat. Artinya apa yang menjadi harapan masyarakat terpenuhi dan pihak perusahaan juga dapat melanjutkan usahanya tanpa ada mememui permasalahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di perusahaannya," ungkap Wardan. (adv/diskominfo)