www.transriau.com
20:15 WIB - Pemda Segera Cari Solusi Bagi Para Pedagang yang Terkena Kebakaran Pasar Terapung Selodang Kelapa | 17:56 WIB - Turut Prihatin Atas Musibah Kebakaran Pasar di Tembilahan, Gubri Tinjau langsung ke Lokasi | 08:39 WIB - Sampah di Pekanbaru Bakal Disulap jadi Energi Listrik | 15:35 WIB - Dewan Pers dan Kementrian PPPA RI Sosialisasikan Pemberitaan Ramah Anak | 13:15 WIB - Gubri Sampaikan Nota Keuangan Perubahan 2019 Sebesar Rp.9,42 Triliun | 14:31 WIB - Radio Swara Kampar 103,8 FM Kantongi Izin Kemkominfo RI
  Sabtu, 24 08 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Bupati Bengkalis Tugaskan Kepala BKPP Segera Tuntaskan PDTH 23 ASN Kasus Tipikor

Jumat, 14/09/2018 - 13:24:37 WIB

TERKAIT:
 
  • Bupati Bengkalis Tugaskan Kepala BKPP Segera Tuntaskan PDTH 23 ASN Kasus Tipikor
  •  

    Sebanyak 2.357 ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sudah mempunyai keputusan tetap (inkrah) dari pengadilan terkait kasus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), namun mereka hingga kini belum diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

    Akibat belum di PDTH, meskipun mereka sudah bersalah dan berkekuatan hukum tetap, tetapi masih jadi pegawai, dan tetap meneria gaji.

    Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, dari 2.357 ASN tersebut, 1.719 orang diantaranya ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.

    Kemudian, dari 1.719 ASN itu, di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, terdapat 180 ASN yang sudah memiliki keputusan inkrah dari pengadilan kasus Tipikor.

    Dan, dari 180 ASN di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 23 ASN orang merupakan ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

    Terkait persoalan 2.357 ASN tersebut, Kamis kemarin, 13 September 2018, digelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik dan Bersih.

    Pada Rakornas di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta itu, juga ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Mendagri Tjahyo Kumolo, Menpan-RB Syafruddin serta Kepala BKN Bima Haria Wibisana terkait penegakan disiplin ASN yang tersangkut pidana korupsi.

    Adapun nomor SKB ketiga menteri itu adalah Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

    Sedangkan isinya tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

    Berkenaan adanya SKB itu, beredar informasi PDTH 23 ASN Kabupaten Bengkalis bakal dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan SKB itu.

    Artinya selambat-lambatnya 20 September ini, ke-23 ASN dimaksud sudah di PDTH oleh Bupati Amril Mukminin sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Bengkalis.

    Ketika ditanya tentang tenggat waktu 7 hari untuk mengeksekusi PDTH tersebut, Bupati Amril mengaku justru belum mengetahuinya secara pasti.

    "Kalau soal harus di PDTH kami sudah tahu. Tapi, soal waktu 7 hari itu, terus terang, belum dapat informasi. Siapa yang bilang begitu?," Bupati Amril, balik bertanya, usai mengikuti acara di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Riau di Pekanbaru, Jum'at, 14 September 2018.

    Setahu mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, daerah diberi kesempatan paling lambat akhir 2018 ini sudah harus menyelesaikan PDTH kepada seluruh ASN yang sudah inkrah terkait kasus Tipikor.

    Walau begitu, katanya, dia akan menugaskan Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis untuk segera mempersiapkan administrasi PDHT ke-23 ASN di Pemkab Bengkalis jika memang ada limit 7 hari harus tuntas pasca SKB itu ditandatangani.

    Bupati Amril mengatakan, Pemkab Bengkalis akan menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Termasuk menindaklanjuti SKB yang telah ditandatangani ketiga menteri saat Rakornas kemarin.

    “SKB yang telah ditetapkan tersebut harus ditaati bersama. Pemkab Bengkalis tentu juga akan mengikutinya. Sebab, jika tak ditaati, siapapun Kepala Daerah sebagai PPK justru bakal terkena sanksi,” jelas pungkasnya. (Kominfo)



     
    Berita Terkini:
  • Pemda Segera Cari Solusi Bagi Para Pedagang yang Terkena Kebakaran Pasar Terapung Selodang Kelapa
  • Turut Prihatin Atas Musibah Kebakaran Pasar di Tembilahan, Gubri Tinjau langsung ke Lokasi
  • Sampah di Pekanbaru Bakal Disulap jadi Energi Listrik
  • Dewan Pers dan Kementrian PPPA RI Sosialisasikan Pemberitaan Ramah Anak
  • Gubri Sampaikan Nota Keuangan Perubahan 2019 Sebesar Rp.9,42 Triliun
  • Radio Swara Kampar 103,8 FM Kantongi Izin Kemkominfo RI
  • Wabup Inhil Lantik Kades Tunas Jaya Kecamatan Tempuling
  • Wabup Inhil Tinjau Lokasi Kebakaran Pasar Terapung Selodang Kelapa
  • RSUD Tengku Rafi'an Siak Gelar Promosi Program Kesehatan Terhadap Pasien dan Keluarga Pasien
  • Galeri Foto Bupati dan Wakil Bupati Inhil Hadiri Upacara Hari Pramuka ke 58
  • MoU KUA PPAS APBD Perubahan Riau 2019 diteken
  • Pelajar Pattani Thailand se Indonesia Gelar Berbagai Kegiatan di UIR
  • Bupati Inhil Harapkan Pelayanan Dasar Berbasis Digital diterapkan OPD Terkait
  • Wabup Inhil Bersama Unsur Forkopimda Sambut Kedatangan Jama'ah Haji di Halaman Kantor Bupati
  • Kemenkominfo Gelar FGD di Pekanbaru, Hadirkan Mahfud MD
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Kamis, 22/08/2019 - 18:05 WIB
    Wabup Inhil Lantik Kades Tunas Jaya Kecamatan Tempuling
    Wabup Inhil Tinjau Lokasi Kebakaran Pasar Terapung Selodang Kelapa
    Wabup Inhil Bersama Unsur Forkopimda Sambut Kedatangan Jama'ah Haji di Halaman Kantor Bupati
    Wabup Inhil H. Syamsuddin Uti Hadiri RUPSLB Bank Riau Kepri
    Bupati Inhil Hadiri Rakor Terbatas TORA Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se Riau
    HM Wardan dan Isteri Hadiri Silaturahmi Kesbangpol Inhil dengan Anak Yatim dan Kaum Duafa
    Bupati Inhil Jenguk Pasien Penderita Gizi Buruk di RSUD Puri Husada Tembilahan
    Mslam Resepsi dan syukuran Puncak Peringatan HUT RI Ke-74 Kabupaten Inhil
    Wabup Inhil Irup Penurunan Bendera Merah Putih HUT ke-74 di Tembilahan
    Sekda Inhil jadi IRUP peringatan HUT RI ke 74
    Bupati Inhil HM Wardan Serahkan Remisi 738 Napi Lapas Tembilahan
    PC Muslimat NU Inhil Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah diikuti 100 Orang Peserta
    Bupati Berikan Anugetah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satu Bagi PNS Pemkab Inhil
    Bupati HM Wardan Kukuhkan Anggota Paskibra Inhil
    Bupati HM Wardan Motivasi Paskibra Yang Bertugas pada Upacara HUT RI ke 74
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved