www.transriau.com
21:18 WIB - Sekda Bengkalis Minta Masyarakat Proaktif Sukseskan Pemilu 2019 | 21:03 WIB - Bupati Kampar Hadiri RUPS LB Bank Riau Kepri di Batam | 21:00 WIB - Menteri Perhubungan RI didampingi Gubernur Riau Kenderai Motor dari VIP Lancang Kuning | 13:10 WIB - Akhirnya Badan Perfilman Indonesia Ikat Kerjasama dengan Negeri Istana | 13:05 WIB - Bawaslu Evaluasi Pengawasan Pilgubri, Persiapan Pemilu 2019 | 12:45 WIB - Manasik Haji Tingkat RA se Kabupaten Kampar Berjalan Khidmat
  Rabu, 19 09 2018 | Jam Digital
Follow:
 
Bupati Bengkalis Tugaskan Kepala BKPP Segera Tuntaskan PDTH 23 ASN Kasus Tipikor

Jumat, 14/09/2018 - 13:24:37 WIB

TERKAIT:
 
  • Bupati Bengkalis Tugaskan Kepala BKPP Segera Tuntaskan PDTH 23 ASN Kasus Tipikor
  •  

    Sebanyak 2.357 ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sudah mempunyai keputusan tetap (inkrah) dari pengadilan terkait kasus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), namun mereka hingga kini belum diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

    Akibat belum di PDTH, meskipun mereka sudah bersalah dan berkekuatan hukum tetap, tetapi masih jadi pegawai, dan tetap meneria gaji.

    Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, dari 2.357 ASN tersebut, 1.719 orang diantaranya ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.

    Kemudian, dari 1.719 ASN itu, di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, terdapat 180 ASN yang sudah memiliki keputusan inkrah dari pengadilan kasus Tipikor.

    Dan, dari 180 ASN di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 23 ASN orang merupakan ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

    Terkait persoalan 2.357 ASN tersebut, Kamis kemarin, 13 September 2018, digelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik dan Bersih.

    Pada Rakornas di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta itu, juga ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Mendagri Tjahyo Kumolo, Menpan-RB Syafruddin serta Kepala BKN Bima Haria Wibisana terkait penegakan disiplin ASN yang tersangkut pidana korupsi.

    Adapun nomor SKB ketiga menteri itu adalah Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

    Sedangkan isinya tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

    Berkenaan adanya SKB itu, beredar informasi PDTH 23 ASN Kabupaten Bengkalis bakal dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan SKB itu.

    Artinya selambat-lambatnya 20 September ini, ke-23 ASN dimaksud sudah di PDTH oleh Bupati Amril Mukminin sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Bengkalis.

    Ketika ditanya tentang tenggat waktu 7 hari untuk mengeksekusi PDTH tersebut, Bupati Amril mengaku justru belum mengetahuinya secara pasti.

    "Kalau soal harus di PDTH kami sudah tahu. Tapi, soal waktu 7 hari itu, terus terang, belum dapat informasi. Siapa yang bilang begitu?," Bupati Amril, balik bertanya, usai mengikuti acara di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Riau di Pekanbaru, Jum'at, 14 September 2018.

    Setahu mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, daerah diberi kesempatan paling lambat akhir 2018 ini sudah harus menyelesaikan PDTH kepada seluruh ASN yang sudah inkrah terkait kasus Tipikor.

    Walau begitu, katanya, dia akan menugaskan Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis untuk segera mempersiapkan administrasi PDHT ke-23 ASN di Pemkab Bengkalis jika memang ada limit 7 hari harus tuntas pasca SKB itu ditandatangani.

    Bupati Amril mengatakan, Pemkab Bengkalis akan menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Termasuk menindaklanjuti SKB yang telah ditandatangani ketiga menteri saat Rakornas kemarin.

    “SKB yang telah ditetapkan tersebut harus ditaati bersama. Pemkab Bengkalis tentu juga akan mengikutinya. Sebab, jika tak ditaati, siapapun Kepala Daerah sebagai PPK justru bakal terkena sanksi,” jelas pungkasnya. (Kominfo)



     
    Berita Terkini:
  • Sekda Bengkalis Minta Masyarakat Proaktif Sukseskan Pemilu 2019
  • Bupati Kampar Hadiri RUPS LB Bank Riau Kepri di Batam
  • Menteri Perhubungan RI didampingi Gubernur Riau Kenderai Motor dari VIP Lancang Kuning
  • Akhirnya Badan Perfilman Indonesia Ikat Kerjasama dengan Negeri Istana
  • Bawaslu Evaluasi Pengawasan Pilgubri, Persiapan Pemilu 2019
  • Manasik Haji Tingkat RA se Kabupaten Kampar Berjalan Khidmat
  • Nasdem Ingin Taufik dan Triwisaksana Diadu untuk Jadi Wagub DKI
  • Novanto Kembali Sebut 9 Nama Anggota DPR Dugaan Terima Uang E-KTP
  • Sekda Apresiasi Semangat Peserta Kirab Pemuda Nusantara
  • Kabupaten Bengkalis Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Riau
  • HM Wardan Harapkan MTQ Kecamatan Tempuling Hasilkan Qori dan Qori'ah Unggul
  • BPJS Himbau Masyarakat Mendaftarkan Calon Bayi Semasa Dalam Kandungan
  • Syamsuar Borong Hasil Karya Foto KPC
  • Syamsuar “Bujuk” Insan Film Nasional Filmkan Negeri Istana
  • Zulmansyah: Semoga Menjadi Haji Mabrur
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    7 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    8 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    9 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    10 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
     
    TRANS PILIHAN
    Rabu, 19/09/2018 - 21:00 WIB
    Menteri Perhubungan RI didampingi Gubernur Riau Kenderai Motor dari VIP Lancang Kuning
    Sekko Pekanbaru Hadiri Pencanangan TNI Manunggal KB-Kes 2018
    Malam Apresiasi Jadikan FKIJK Riau Tambah Solid
    Temukan Solusi Harga Kelapa
    Bupati Inhil HM Wardan Sambangi Kediaman Prof Wisnu Gardjito
    Hadiri Haketnas di Riau, BJ Habibi Dipakaikan Tanjak
    DPRD Bersama OPD Terkait Bahas Penundaan Imunisasi Campak Measles Rubella di Kabupaten Inhil
    SMA dan SMK di Wilayah Operasi SKK Migas Lakukan Edukasi pada Pekanbaru Raya Expo
    UIR dan IPB Sepakati Nota Kesepahaman di Bidang Pendidikan
    Mendagri Keluarkan Surat Melibatkan Program Gubernur Terpilih Dalam Penyusunan KUA - PPAS 2019
    Syamsuar Jabat Ketua Mabicab Pramuka Kabupaten Siak
    Pemkab Inhil Berikan Perhatian Serius Terhadap Pembangunan Bidang Keagamaan
    Sekda Inhil Apresiasi Pendidikan Kecamatan Kempas
    Bupati Inhil HM Wardan Hadiri Rakornas TPID Ke - 7
    Sekda Inhil Ikuti Jalan Santai Bersempena Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa
    Bupati Inhil HM Wardan Resmikan Peluncuran Sistem Inpas
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved