www.transriau.com
21:25 WIB - Wan Thamrin Hasyim Apresiasi Mantan Gubri Andi Rachman | 19:21 WIB - Hadapi Pileg dan Pilpres, Bupati Inhil Ikuti Apel 3 Pilar Gabungan di Rengat | 14:54 WIB - DPRD Riau Akui Keberatan Gaji Pegawai P3K Dibiayai APBD | 14:47 WIB - Bupati Inhil Ungkapkan Duka Cita Mendalam Atas Wafatnya Busu Atan | 11:19 WIB - Tingkatkan Mutu Mahasiswa, UIR Sambangi UMY | 22:55 WIB - Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke 69 Kabupaten Kampar
  Sabtu, 16 Februari 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Bupati Bengkalis Tugaskan Kepala BKPP Segera Tuntaskan PDTH 23 ASN Kasus Tipikor

Jumat, 14/09/2018 - 13:24:37 WIB

TERKAIT:
 
  • Bupati Bengkalis Tugaskan Kepala BKPP Segera Tuntaskan PDTH 23 ASN Kasus Tipikor
  •  

    Sebanyak 2.357 ASN (Aparatur Sipil Negara) yang sudah mempunyai keputusan tetap (inkrah) dari pengadilan terkait kasus Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), namun mereka hingga kini belum diberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

    Akibat belum di PDTH, meskipun mereka sudah bersalah dan berkekuatan hukum tetap, tetapi masih jadi pegawai, dan tetap meneria gaji.

    Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, dari 2.357 ASN tersebut, 1.719 orang diantaranya ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.

    Kemudian, dari 1.719 ASN itu, di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, terdapat 180 ASN yang sudah memiliki keputusan inkrah dari pengadilan kasus Tipikor.

    Dan, dari 180 ASN di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 23 ASN orang merupakan ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

    Terkait persoalan 2.357 ASN tersebut, Kamis kemarin, 13 September 2018, digelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergitas Penegakan Hukum Bagi PNS untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik dan Bersih.

    Pada Rakornas di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta itu, juga ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Mendagri Tjahyo Kumolo, Menpan-RB Syafruddin serta Kepala BKN Bima Haria Wibisana terkait penegakan disiplin ASN yang tersangkut pidana korupsi.

    Adapun nomor SKB ketiga menteri itu adalah Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018.

    Sedangkan isinya tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

    Berkenaan adanya SKB itu, beredar informasi PDTH 23 ASN Kabupaten Bengkalis bakal dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan SKB itu.

    Artinya selambat-lambatnya 20 September ini, ke-23 ASN dimaksud sudah di PDTH oleh Bupati Amril Mukminin sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Bengkalis.

    Ketika ditanya tentang tenggat waktu 7 hari untuk mengeksekusi PDTH tersebut, Bupati Amril mengaku justru belum mengetahuinya secara pasti.

    "Kalau soal harus di PDTH kami sudah tahu. Tapi, soal waktu 7 hari itu, terus terang, belum dapat informasi. Siapa yang bilang begitu?," Bupati Amril, balik bertanya, usai mengikuti acara di Balai Pauh Janggi Gedung Daerah Riau di Pekanbaru, Jum'at, 14 September 2018.

    Setahu mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, daerah diberi kesempatan paling lambat akhir 2018 ini sudah harus menyelesaikan PDTH kepada seluruh ASN yang sudah inkrah terkait kasus Tipikor.

    Walau begitu, katanya, dia akan menugaskan Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bengkalis untuk segera mempersiapkan administrasi PDHT ke-23 ASN di Pemkab Bengkalis jika memang ada limit 7 hari harus tuntas pasca SKB itu ditandatangani.

    Bupati Amril mengatakan, Pemkab Bengkalis akan menaati peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat. Termasuk menindaklanjuti SKB yang telah ditandatangani ketiga menteri saat Rakornas kemarin.

    “SKB yang telah ditetapkan tersebut harus ditaati bersama. Pemkab Bengkalis tentu juga akan mengikutinya. Sebab, jika tak ditaati, siapapun Kepala Daerah sebagai PPK justru bakal terkena sanksi,” jelas pungkasnya. (Kominfo)



     
    Berita Terkini:
  • Wan Thamrin Hasyim Apresiasi Mantan Gubri Andi Rachman
  • Hadapi Pileg dan Pilpres, Bupati Inhil Ikuti Apel 3 Pilar Gabungan di Rengat
  • DPRD Riau Akui Keberatan Gaji Pegawai P3K Dibiayai APBD
  • Bupati Inhil Ungkapkan Duka Cita Mendalam Atas Wafatnya Busu Atan
  • Tingkatkan Mutu Mahasiswa, UIR Sambangi UMY
  • Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke 69 Kabupaten Kampar
  • Sambut Baik Terbentuknya Mappilu PWI, Ini Kata Ketua Bawaslu Riau
  • Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Resmi Dilantik
  • Bawaslu Bersama Stakeholder Teken MoU Kesepahaman Gugus Tugas Pengawasan
  • Mappilu PWI Riau Hadiri Rakor Pemilu, Rusidi: Bawaslu Tidak Bisa Kerja Sendiri
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    6 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    7 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 12/02/2019 - 20:52 WIB
    Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Resmi Dilantik
    Bupati Inhil Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan Desa
    Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional
    Ketua DPC HNSI Inhil Tinjau Potensi Siput Laut Sebagai Komoditas Ekspor
    Dandim 0314 Silahturahmi ke Kantor Bupati Inhil
    HM Wardan Harapkan Pembangunan Desa Berjalan Maksimal
    Jajaran Direksi PTPN V Berganti, Jatmiko Krisna Santosa Jabat Direktur Utama
    Disdukcapil Buka Pelayanan Pembuatan e-KTP di MPP
    Digi Learning Bank Riau Kepri Resmi Diluncurkan
    MPP Pekanbaru Mulai Buka Layanan
    Bank Riau Kembali Raih Trusted Company Based on CGPI Ajang Indonesia Most Trusted Company Award
    Pemda Pelalawan Kembangkan Destinasi Wisata Lokal Danau Tajwid
    Bank Riau Kepri Terima 3 Penghargaan Pada Ajang SPEx2 Award 2018
    APBD Murni 2019 Pemmo Pekanbaru disahkan
    Dihadapan Kapolri Plt Gubri Bersama Dirut Bank Riau Kepri Teken MoU Samsat Nasional
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved