www.transriau.com
14:27 WIB - Bagansiapiapi Kota Terbersih Se-Riau | 10:14 WIB - Pemerintah Siapkan Master Desain Pengembangan Wisata Alam | 21:23 WIB - Gubernur Syamsuar Minta Lindungi Spesies Flora dan Fauna di Tahura Sultan Syarif Hasim | 20:58 WIB - DPD Demokrat Riau Gelar Silaturahmi Dengan Wartawan di Pelalawan | 20:55 WIB - Ribuan Masyarakat Pelalawan Deklarasikan AHY jadi Presiden dalam Gerak Jalan Santai Partai Demokrat | 09:25 WIB - PBB Akan Rayakan Hari Jadi ke 2 di Sopo Yeremia Wajib Senyum
  Rabu, 17 08 2022 | Jam Digital
Follow:
 
Penanganan Covid-19 di Kabupaten
Perangkat Daerah Diminta Rasionalisasi Anggaran 50 Persen

Kamis, 16/04/2020 - 21:53:13 WIB
Johansyah Syafri
TERKAIT:
   
 

Guna mempercepat penyesuaian anggaran tahun 2020 untuk penanganan Corona Disaese Virus 2019 (Covid-19), seluruh Perangkat Daerah diminta segera untuk menyesuaikan atau merasionalisasi anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal sebesar 50 persen.

Hal ini berdasarkan surat nomor 900/TAPD/IV/2020/15 tertanggal 14 April 2020 yang ditandatangani Plh Bupati Bengkalis H Bustami HY yang ditujukan kepada seluruh perangkat dareah (PD) se-Kabupaten Bengkalis.

Surat tersebut sebagai tindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggarn Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Disease Virus 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Diungkapkan Kepala Dinas Komuniksi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis, Johansyah Syafri, Kamis 16 April 2020, membenarkan bahwa dinasnya dan seluruh perangkat daerah telah menerima surat tersebut.

Terkait dengan surat dari Plh Bupati tersebut, pihaknya langsung mengintruksikan sekretaris untuk segera mengkoordinir seluruh kepala bidang melakukan penyelesuaian atau rasionalisasi terhadap belanja barang/jasa maupun belanja modal.

Masih dalam surat yang ditandatangan Plh Bupati Bengkalis, adapun item-item yang harus disesuaikan untuk dirasionalisasi berupa belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 50 persen.

Untuk belanja barang/jasa perangkat daerah yang harus dikurangi meliputi meliputi perjalananan dinas dalam daerah dan luar daerah, belanja barang (bahan/material)  pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan pengadaan, pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan harian tertentu, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor.

Kemudian sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilits, sewa alat berat, jasa kantor dan sewa antar lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak dan peralatan.

Selanjutnya jasa konsultasi, tenaga ahli/instruktur/narasumber, uang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, belanja makan dan minum, serta paket rapat di kantor dan luar kantor. Sosialisasi, workhsop, bimbingan teknis, pelatihan dan kelompok diskusi terfokus (focus group discusion), serta pertemuan lain yang mengundng banyak orang.

Sedangkan belanj modal yang harus dikurangi atau rasionalisasi sekurang-kurangnya 50 persen, meliputi pengdan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung,  meubelair dan perlengkapan perkantoran. Kemudian pembanguan gedung baru dan pembangunan infrastruktur lainnya yang msih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Adapun selisih anggaran hasil penyesuaian belanja tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja bidng kesehatan, penyediaan jaring pengamanan sosial dan penangann dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Masih dalam surat tersebut, Plh Bupati Bengkalis meningatkan perangkat daerah  agar dalam pelaksanaan kegiatan untuk menyesuaikan dengan surat penyedian dana (SPD) yang diterbitkan Bendahar Umum Daerah (BUD).

Dikatakan Johansyah, sebagaimana surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, bahwa rasionalisasi anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal ini tidak hanya dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, namun juga dilakukan kepala daerah seluruh Indonesia.

Sesuai SKB Kepala daerah diminta untuk penyesuaikan, pendapatan trasfer daerah dan dan desa berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang ditetapkn dalam peraturan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian daerah diminta penyesuaikan pendapatan asli daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta memperhatikan perkiraan asumsi makro. (Disk)



 
Berita Terkini:
  • Bagansiapiapi Kota Terbersih Se-Riau
  • Pemerintah Siapkan Master Desain Pengembangan Wisata Alam
  • Gubernur Syamsuar Minta Lindungi Spesies Flora dan Fauna di Tahura Sultan Syarif Hasim
  • DPD Demokrat Riau Gelar Silaturahmi Dengan Wartawan di Pelalawan
  • Ribuan Masyarakat Pelalawan Deklarasikan AHY jadi Presiden dalam Gerak Jalan Santai Partai Demokrat
  • PBB Akan Rayakan Hari Jadi ke 2 di Sopo Yeremia Wajib Senyum
  • Danrem 031/WB: Kinerja PTPN V Membanggakan
  • Gubernur Riau Syamsuar Terima Sertifikat Pantun dari UNESCO
  • Anggota DPRD Riau H. Sari Antoni Raih Gelar Magister Manajemen di Pascasarjana Unilak
  • PTPN V Semarakkan Festival Rakyat Bagholek Godang
  • Pemerintah Beri Penghargaan Terhadap 12 Tokoh Pejuang
  • Pemerintah Wujudkan Riau Hijau
  • Gubernur Syamsuar Wujud Pendidikan Berkualitas di Riau
  • Doa dan Harapan Gubernur Terdahulu
  • Peringatan Hari Jadi ke 65 Riau, DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Innalillahiwainnaillahi Rojiun..... Anggota DPRD Riau Rosfian Meninggal Dunia 
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    6 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    10 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 05/06/2022 - 19:55 WIB
    Koalisi Indonesia Bersatu Membawa Kesejukan Untuk Riau Lebih Baik
    PHR WK Rokan Luncurkan ProKlim di Riau
    Datuk Setia Amanah Kukuhkan Pimpinan LAMR
    Gubri Borong Anugerah Adinata Syari'ah 2022
    Riau Peringkat 1 di Sumatra, Investasi APRIL Terbesar
    Membangun Dari Desa, Apa Saja yang telah dilaksanakan Gubernur Syamsuar
    DPRD Pelalawan Sampaikan Aspirasi Masyarakat Dalam Paripurna
    Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil
    Cegah Karhutla di Masa Pandemi
    PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
    Logo HUT Riau-64 Penuh Makna
    Memulai Karir di Pemerintah dari Penghulu
    Afrizal Sintong, Bupati Baru Rokan Hilir
    Gubernur Riau Siapkan Ruang Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Asrama Haji
    Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong, RAPP Dukung Pemulihan Ekonomi Sektor Hutan Tanaman Industri
    Puluhan Karangan Bunga Berdatangan ke Sekretariat DPC Demokrat Pekanbaru
    Santer Isu Bakal Bertarung di Pilwako, Dua Anggota DPRD Riau Terlihat Hadiri Festival Rebana
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved