Pemerintah Rokan Hilir melaksanakan upara dan menggelar halal bihalal bersama dengan Aparat Sipil Negara (ASN), dan Tenaga Honor, Kamis (21/6/2018).

Apel hari pertama masuk kerja usai libur panjang Idul Fitri 1439 H itu dipimpim langsung Plt. Bupati Rohil, Drs.H.Jamiludin.

Acara Halal bihalal juga dihadiri Ketua DPRD Rohil, H.Nasrudin Hasan, Sekda Rohil, Drs.H.Surya Arfan, para Asisten, Kepala OPD, para ASN dan tenaga honorer dilingkungan pemda kabupaten rokan hilir.

Plt.Bupati Rohil, Jamiludin dalam sambutannya mengucapkan selamat hari raya idul fitri dan mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh ASN dan tenaga honor yang hadir di Taman Budaya Batu 6,  jalan Lintas Bagansiapiapi- Ujung Tanjung. 

Dikatakan Jamiludin, Apel hari pertama masuk kerja setelah libur idul fitri merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah untuk dilaporkan kepada Menpan.

"Hari pertama masuk kerja ini kita merasa puas karena tingkat kehadiran ASN lumayan ramai, bahkan lebih banyak dari hari-hari biasanya. Kita harapkan mulai hari ini dan kedepannya kinerja ASN dapat lebih ditingkat lagi dalam memberikan pelayan kepada masyarakat," Kata Jamiludin.

Dijelaskan Jamiludin, hasil evaluasi tingkat kehadiran ASN di hari pertama masuk kerja dilaporkan kepada Menpan,  pihaknya tidak akan memberikan  hukuman bagi ASN yang tidak hadir, itu diserahkan kepada pihak Menpan, pemda rohil hanya mengirimkan data dukumebtasi berupa absen hadir dan poto saat pelaksanaan apel kepada Menpan," Jelasnya.

Diakuinya Jamiludin, selama ini ASN di Rohil berkerja biasanya dibarengi dengan material tapi sekarang ini hanya kerja  yang ada, hal ini lah yang merupakan salah satu kendala di daerah.

 "Kita terus memberikan kesadaran dengan memberikan pengertian kepada ASN yang dulunya berkerja dengan serba mewah, dan kini hanya kerja saja. Makanya terus kita berikan pengertian agar kinerja ASN tetap berjalan normal," harapnya.

Plt. Bupati Rohil ini juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap para pejabat eselon dilingkungan pemda rohil.

"Kita mengevaluasi sesuai dua tahun masa jabatan para pejabat eselon, itu merupakan kewajiban bagi kepala daerah,mau tidak mau harus melakukan evaluasi, kalau kinerja pejabat eselon tidak memuaskan tanpa adanya perubahan itu kita ganti saja, dan nama-nama pejabat eselon yang tidak singkron tersebut sudah ada," tegas politisi PDI P ini.

Tambah Jamiludin, untuk di Rohil ada regulasi yang baru, penambahan dua Dinas yang akan di bentuk seperti Bapel Zakat,dan Dinas Koinfo.

"Untuk dinas yang baru dibentuk nanti, Kita akan cari orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakan tugas," Pungkasnya. (Jul)