Bupati dan wakil Bupati terpilih Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Suyatno dan Jamaluddin, resmi dilantik Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman, dengan masa jabatan 2016-2021,

Pelantikan yang berlangsung di Balai Serindit, Gedung Daerah Pekanbaru, Rabu (8/06/2016), dipenuhi tamu undangan, dan dijaga ketat aparat kepolisian dari satuan Sabara Polresta Pekanbaru.

Dalam kesempatan ini turut hadir Forkonpimda se-Riau, KPU, DPR RI asal Riau, DPD RI asal Riau, DPRD, SKPD, LAM, Tokoh Masyarakat dan Agama serta simpatisan partai politik‎ pendukung pemenangan Sudin pada Pilkada serentak Rohil 9 Desember 2015 lalu.

Pelantikan diawali dengan pembacaan keputusan Mendagri tentang pemberhentian Bupati sebelumnya, dan pengangkatan ‎Bupati Rohil yang baru. Selanjutnya, pengambilan sumpah jabatan dan penandatangan SK jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rohil massa jabatan 2016-2021 sesuai dengan surat pengangkatan kedua pasangan tersebut, yakni berdasarkan Surat kpts: 131.14-4975 tahun 2016 tentang pengangkatan Bupati Rohil. Kemudian surat kpts132.14-4976 2016 tentang pengangkatan Wakil Bupati Rohil.

Dalam arahannya, Andi Rachman mengimbau agar masyarakat Kabupaten Rohil dapat bersatu padu untuk mendukung kepemimpinan Suyatno - Jamiluddin dalam menjalankan roda pemerintahan di Rohil dengan mengacu Perundang-Undangan dan aturan yang berlaku.

Tak lupa, Gubri Andi Rachman juga mengajak Pemda dan masyarakat Rohil untuk mengembangkan keunikan budaya di Negeri Seribu Kubah.

"Usai dilantik, saya minta Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih priode 2016-2021 dapat segera menjalankan roda pemerintahan daerah.

Kemudian, Gubri juga meminta Suyatno - Jamiluddin dapat mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah dalam membangun daerah yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

"Sesuai amanat Presiden, bagi Bupati terpilih dapat mewujudkan ‎janji politiknya kepada masyarakat saat Pilkada. Pastikan kecukupan listrik, dan sandang pangan, seta akomodir segenap aspirasi masyarakat, " katanya.

"Perlu saya sampaikan, dalam membuat kebijakan harus sesuai dengan aspirasi rakyat, tanpa mengurangi rasa keadilan, demi keutuhan dan kesatuan bangsa," tandasnya. (YN)