www.transriau.com
22:39 WIB - DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru Temui Menteri PPPA | 20:11 WIB - HM Wardan Hadiri Pembukaan Operasi Katarak Gratis Di RSUD Puri Husada | 20:01 WIB - Bupati Inhil Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2018 Kepada BPK | 12:01 WIB - Posisi Wakil Ketua DPRD Riau Partai Demokrat Berganti, Ketua dan Sekretaris Kompak Bungkam | 20:15 WIB - UIR dan IIUM Sepakat Gelar Konferensi Universitas Islam se Asia Tenggara | 20:57 WIB - PWI Riau Bekerjasama Dengan SKK Migas Gelar Pelatihan Jurnalistik Wartawan Migas dan UKW
  Minggu, 24 Maret 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Wabup Rohil Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi RAPBD-P tahun 2016

Kamis, 17/11/2016 - 23:21:40 WIB

TERKAIT:
 
  • Wabup Rohil Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi RAPBD-P tahun 2016
  •  

    Wakil Bupati Drs jamiluddin memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2016 dalam sidang paripurna, Rabu (16/11/2016).

    Dalam sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohil Drs Syafrudin MM didampingi Wakil Ketua DPRD Suyadi SP. Turut Hadir, Plt Sekda Rohil Surya Arfan, sebanyak 25 orang anggota DPRD, Kepala Dinas,Badan/Kantor dilingkungan pemkab Rohil.

    "Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pemandangan umum fraksi-fraksi berupa saran, masukan, himbauan, pertanyaan maupun tanggapan sebagi bentuk dukungan dan komitmen kuat dari DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten, Kata Wabup

    Dalam jawabannya, Wabup pertama kali memberikan penjelasan dari pandangan fraksi gabungan nasional persatuan Indonesia yang dotanyakan oleh Amansyah sekaligus menjawab fraksi partai persatuan pembangunan soal kebijakan pemerintah daerah mengenai pendapatan kabupaten Rohil yang mengalami penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

    Ia menjelaskan, dana transfer pemerintah pusat untuk APBD-P tahun 2016 telah diatur melalui Peraturan Mentri keuangan No:162/PMK/072016 tentang rincian kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil (DBH) menurut provinsi kabupaten/kota yang dialokasikan dalam perubahan pendapatan belanja daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui mentri keuangan.

    Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD), bahwa tidak mengalami penurunan. Hal itu dapat dibuktikan dari target 11 macam jenis pajak mendapat sebesar Rp 26,172 miliar dari realisasi sampai dengan bulan oktober. Dari 11 macam pajak tersebut, maka dapat dana Rp 24,395 miliar atau mencapai 3 persen. Dari sektor retribusi daerah yang semua ditargetkan sebesar Rp 4,350 miliar sampai oktober dapat terealisasi sebesar 2,813 miliar.

    Untuk pengelolaan sektor kekayaan daerah lanjutnya, yang dipisahkan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan yang ditargetkan sebesar 10,57 miliar terealiasi sampai oktober sebesar 6,485 miliar. Dari sektor lain lain PAD yang sah semula ditargetkan sebesar Rp 138,615 miliar terealisasi sampai dengan oktober sebesar 92,417 miliar.

    Sementara itu mengenai anggapan terjadinya penurunan PAD yang sangat signifikan dikarenakan adanya beberapaperubahan regulasi. Diantaranya, penerimaan jasa giro dari target 84,648 miliar realisasinya sampai dengan bulan oktober 6,88 miliar.

    "Penerimaan ini berasal dari bunga defosito. Sementara dana defosito Pemkab Rohil telah dicairkan guna membiayai program kegiatan tahun anggaran tahun 2016. Sehingga penerimaan jasa giro mengalami penurunan," sebutnya.

    Lanjutnya, jasa giro khas daerah dari target 48,40 miliar realiasinya 5,475miliar. Penerimaan ini berasal dari bunga dana yang teradapat direkening khas daerah. Sementara dana yang terdapat pada khas daerah hanya sedikit, sehingga bunga yang dihasilkan mengalami penurunan.

    Untuk jasa giro pemegang khas 36,618 miliar realisasinya menjadi 1,412 miliar. Penerimaan ini berasal dari bunga dana yang terdapat dari rekening khas bendahara SKPD dikarenakan dana yang terdapat didalamnya juga sedikit. Otomatis bunga yang didapatkan juga mengalami penurunan.

    Sementara itu, untuk sektor pajak daerah dan retribusi daerah tambahnya, juga terjadi penurunan pendapatan dikarenakan adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Diantaranya kewenangan izin yang menyangkur air bawah tanah, mneral bukan logam, usaha perikanan dialihkan kepada pemerintah provinsi. Selain itu pembuatan KTP dan akte juga sudah digratiskan, sehingga pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan signifikan.

    Diantaranya juga, Wabup memberikan tanggapan pandangan fraksi Demokrat plus dan Gerindra menganai sejauh mana realasisai perubahan SOTK baru. Dikatakannya, saejauh ini masih dalam proses penyusunan. Namun draf Perbub SOTK baru tersebut telah tersedia, seingga TAPD  dalam menyasuaikan RAPBD 2017 yang nantinya akan disampaikan kepada DPRD Rohil. (Jul)



     
    Berita Terkini:
  • DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru Temui Menteri PPPA
  • HM Wardan Hadiri Pembukaan Operasi Katarak Gratis Di RSUD Puri Husada
  • Bupati Inhil Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2018 Kepada BPK
  • Posisi Wakil Ketua DPRD Riau Partai Demokrat Berganti, Ketua dan Sekretaris Kompak Bungkam
  • UIR dan IIUM Sepakat Gelar Konferensi Universitas Islam se Asia Tenggara
  • PWI Riau Bekerjasama Dengan SKK Migas Gelar Pelatihan Jurnalistik Wartawan Migas dan UKW
  • Tiga Fakultas di UIR Rencanakan Joint Reseach Bersama IIUM
  • UIR-USIM Sepakat Kerjasama di Bidang Pendidikan
  • Bupati Kampar Tandatangani Zona Integritas di Badan Pertanahan Kampar
  • Kades Koto Aman Mobilisasi Warganya Pulang Kampung
  • Pemkab Inhil Serahkan Bantuan Bagi Warga Sulteng Korban Bencana Gempa dan Tsunami
  • Pemkab Siak Serahkan laporan Hasil Keuangan ke-BPK Perwakilan Riau
  • Kampar Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau Ke XXXVIII Tahun 2019
  • Komisi III DPRD Riau Tindak Lanjuti Laporan LAM Inhu Terhadap Keberadaan Perusahaan
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Kamis, 21/03/2019 - 20:01 WIB
    Bupati Inhil Serahkan LKPD Tahun Anggaran 2018 Kepada BPK
    Walikota Pekanbaru Serahkan 53 Sertifikat Tanah Masyarakat Rumbai
    BRK Sabet 3 Penghargaan Ajang Infobank 2nd Satisfaction Loyalty Engagement Award 2019
    Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto Sapa Masyarakat Riau
    Bawaslu Dumai Temukan Ribuan Surat Suara Rusak
    PWI Riau Silaturahmi Dengan Menteri LHK
    Jajaran Pemkab Inhil Ikuti Bimtek SAKIP
    Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2019-2024 Pada Rapat Paripurna DPRD Riau
    Bupati Kampar Hadiri Syukuran Peresmian Jembatan Gantung Desa Pulau Rambai
    Dalam Sehari MPP Proses 700 Perizinan
    Kota Pekanbaru Terima Bantuan Pendidikan dan Kemendikbud Sebesar Rp401, 5 Miliyar
    Bupati Inhil Ziarah Makam Syech Mohammad Arsyad Albanjari dan Datuk Landak
    Menteri Pendidikan Terpukau Saksikan Penampilan Siswa di Riau
    Ustadz Mas’ud Tahidin Kupas Soal Motivasi Kerja di Al Munawwarah UIR
    Tindak Pidana Pemilu
    Kades Tegal Rejo Jaya Inhil ditetapkan Sebaai DPO Setelah Divonis 4 Bulan Penjara
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved