www.transriau.com
11:44 WIB - Membanggakan, BPJS Kesehatan Kembali Bawa JKN-KIS ke Panggung Internasional | 22:25 WIB - Gubri Akan Bangun Gedung Riau Creative Hub | 13:22 WIB - Pemkab Inhil Bekerjasama dengan BPS Riau Sensus Penduduk | 10:33 WIB - Panitia HPN 2020 Terbitkan Buku, Wartawan PWI Riau Diharapkan Berpartisipasi | 21:25 WIB - Ketua Fraksi PAN DPRD Riau Bantah Pernyataan Pimpinan Terkait Pembentukan AKD | 23:25 WIB - Bupati Inhil Berharap Tugas Pokok dan Fungsi DPRD diterapkan Setelah Orientasi
  Rabu, 16 Oktober 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Jemput Bola Kejar Dana APBN, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Meranti Serta Kepala Desa Sambangi Kementri

Rabu, 28/02/2018 - 23:10:09 WIB

TERKAIT:
 
  • Jemput Bola Kejar Dana APBN, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Meranti Serta Kepala Desa Sambangi Kementri
  •  

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serius untuk meraih dana APBN Pusat, dalam rangka menggesa pembangunan daerah, untuk mensukseskan hal itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzi Hasan bersama rombongan Kepala Desa dan OPD terkait jemput bola dengan mendatangi beberapa Kementrian di Jakarta, Selasa (27/2/20187).

    Kondisi APBD Kepulauan Meranti yang terus menurun kini berkisar diangka 1.1 Triliun rupiah dinilai tak cukup untuk menggesa pembangunan Kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan. Apalagi bagi sebuah Kabupaten baru yang masih seumur jagung. Dengan angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau yang mencapai 29.8 persen sesuai data terakhir yang dilansir oleh BPS , dan wilayah yang terisolir menjadi tantangan terberat bagi Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

    Beberapa indikator itu memaksa Pemkab. Kepulauan Meranti untuk berfikir keras mencari dana dana luar baik yang masih mengendap di APBD Provinsi Riau maupun APBN Pusat. Dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, rombongan Kepala Desa khususnya yang berada di daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Selat Malaka, langsung mendatangi Kementrian terkait di Jakarta untuk melakukan koordinasi dan loby-loby dalam rangka meraih dana APBN Pusat.

    Kunjungan Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan rombongan itu sekaligus menagih janji pemerintah pusat yang menegaskan akan fokus membangun Indonesia mulai dari  daerah perbatasan yang merupakan pintu gerbang dan wajah terluar Indonesia.

    Ditambah lagi sesuai PP No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang Nasional sebagian besar kawasan di Kabupaten Meranti seperti di Pulau Rangsang masuk kedalam kawasan strategis Nasional dan berdasarkan Kepres Tahun 2016 juga termasuk kawasan strategis Nasional tertentu yang harusnya menjadi prioritas pembangunan Nasional.

    "Jika kita hanya menunggu turunnya dana pusat untuk Kabupaten bisa jadi itu merupakan penantian yang sia sia, untuk itu kita perlu pro aktif dalam mengejar dana pusat, seperti yang saat ini kita lakukan, semoga dengan datang langsung ke Kementrian bersama Kepala Desa yang memaparkan kondisi real dilapangan dana APBN yang kita harapkan dapat diraih," harap Wakil Bupati.

    Kementrian pertama yang dikunjungi adalah Kementrian Perikanan dan Kelautan RI, disini Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, didampingi beberapa OPD, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Drs. Ikhwani, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Ir. R. Prasetyo, Kepala Bidang Fisik Bappeda Kepulauan Meranti Arif Rachman Hakim beserta 22 orang Kepala Desa Se-Kecamatan Rangsang Barat, Merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu, disambut langaung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Sesditjen) Yuliadi beserta Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Program-DJPT Yusuf Fathanah dan Kepala Seksi Operasional Kapal, Dit Kapi Ade Setia Januar.

    Dalam sambutannya, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, berharap pihak Kementrian Perikanan dan Kelauatan RI, khususnya Bidang Perikanan Tangkap, dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan memasukan Meranti sebagai objek kegiatan strategisnya, sebut saja program bedah rumah, kampung nelayan, bantuan kapal motor dan lainnya.

    "Jangan sampai dengan minimnya bantuan pusat ke Meranti menjadikan daerah ini 'Duka Cita' tapi hendaknya  Nawa Cita yang sampai dikampung kami sesuai dengan program Presiden RI Jokowi," ujar Ketua DPRD Fauzy Hasan.

    Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, ia menjelaskan masyarakat nelayan merupakan salah satu penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Merati hal itu disebabkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan, kerusakan alam yang luar biasa mengancam ekosistem laut yang menyebabkan hasil tangkap Nelayan semakin berkurang. Untuk itu perlu dibantu dan dicarikan solusi atas masalah yang terjadi.

    Kepulauan Meranti yang telah ditetapkan sebagai kawasan perbatasan, kawasan terluar dan pengembangan khusus yang menjadi beranda terdepan Indonesia, menurut Wakil Bupati H. Said Hasyim hendaknya menjadi objek pembangunan dari Pemerintah Pusat.

    "Setiap hari kapal kapal dari berbagai negara lalu lalang di Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Meranti dan jarak dengan negara tetangga Malaysia dapat ditempuh hanya dalam waktu 3 saja, namun meski berbatasan langsung dengan negara tetangga kondisi real bagai siang dan malam, ditetapkan sebagai kawasan khusus namun hingga saat ini belum ada program khusus yang signifikan masuk ke Meranti baik bidang ekonomi maupun masalah perikanan," jelas Wakil Bupati.

    Dan melalui kunjungan pertama kali ini Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim berharap Kapementrian Perikanan dan Keluatan dapat memasukan Meranti dalam setiap program kegiatannya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat khususnya nelayan.

    "Semoga kami mendapatkan solusi dari pihak Kementrian Perikanan dan Kelauatan, untuk menuntaskan berbagai masalah perikanan dan kelauatan yang terjadi di Meranti," ucapnya.

    Pada kesempatan itu Wakil Bupati H. Said Hasyim dan rombongan juga ingin mendapatkan informasi lebih dalam menyangkut langkah langkah apa saja yang harus dilakukan untuk meraih dana APBN di Kementrian Perikanan dan Kelautan.

    Lebih jauh dijelaskan Wakil Bupati Meranti, sebagai satu satunya daerah Kepulauan di Provinsi Riau, jumlah masyarakat nelayan di Meranti mencapai 20 persen, 60 persen dari sektor pertanian perkebunan dan sisanya disektor lain.

    Kabupaten termuda di Riau ini juga menghadapi masalah yang cuku serius yakni abrasi di yang sangat mengancam batas wilayah NKRI, dimana setiap tahunya wilayah Meranti yang notebene merupakan batas terluar Indonesia terus berkurang 4-10 Meter akibat dihantam ombak lautan.

    "Akibat abrasi di Meranti daratan yang menjadi batas kontinental negara Indonesia setiap tahunya hilang 4-10 meter yang juga berdampak pada kehidupan masyarakat nelayan,"jelasnya lagi.

    Menyikapi masalah itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementrian Perikanan dan Kelauatan RI berjanji, pihaknya akan berusaha mendukung bagaimana mempertahankan sumber daya ikan di Meranti sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan terhadap nelayan dan pengelolaan managemen perikanan tangkap.

    Sesuai program Kementrian Perikanan ia berharap semua Nelayan di Indonesia dapat diberdayakan dari segala aspek baik aspek kesehatan, pendidikan, pemasaran ikan hingga jaminan dalam operasi penangkapan ikan.

    Disampaikan oleh Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Program-DJPT Yusuf Fathanah untuk tahun 2017 Kementrian dan Kelauatan telah menjalankan berbagai kegiatan seperti bantuan 755 Unit Kapal, 7255 ribuan alat tangkap pengganti cantrang yang ramah lingkungan, membangun Sentra kelautan perikanan terpadu di 4 lokasi, membangun kampung Nelayan, memberikan 500.000 Asuransi Nelayan, membangun 9 pelabuhan prioritas, membangun kampung Nelayan di 10 lokasi sebagai tempat transaksi ikan, Bengkel Kapal Perikanan dan lainnya.

    Di Meranti sendiri untuk tahun 2017 seperti dijelaskan, Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Program-DJPT Kementrian Perikanan dan Kelauatan RI, Yusuf Fathanah, telah diberikan sejumlah bantuan yakni berupa, 5 unit kapal, 5 paket alat tangkap dan asuransi nelayan dari target 3000 orang terealisasi hampir 98 persen. Dan bagi ditahun 2018 ini bagi nelayan yang tidak memiliki kartu Nelayan diminta agar segera mengurus.

    Terkait usulan Ketua DPRD H. Fauzy Hasan untuk pembangunan Kampung Nelayan ditahun 2018 ini dijelaskan, Yusuf, hanya dibangun di 10 lokasi, namun berkat prakarsa dari Dirjen Perikanan Tangkap, target ditambah menjadi 100 lokasi dimana 90 lokasi berasal dari dana CSR BUMN, dengan begitu tidak terrutup kemungkinan Meranti mendapat jatah.

    Dalam kesempatan langka itu, sejumlah Kepala Desa juga berkesempatan menyampaikan secara langsung masalah perikanan dan kelautan yang terjadi didaerahnya maaing masing.

    Diantarannya Kepala Desa Melai Kec. Rangsang Barat Sulaiman, Kepala Desa Telaga Baru Rangsang Barat Rozali Ciban, Kepala Desa Selat Akar Acim, Kelala Desa Tanjung Padang Abu Sofian serta Kades Lemang Edi Murkan yang kesemuanya berharap bantuan untuk masyarakat nelayan didaerahnya yang rata rata berjumlah 40-50 KK.

    "Kami sangat tertarik untuk mendapatkan bantuan mesin sangkut atau dompeng, jaring dan perahu, kami berharap masyarakat nelayan didaerah kami mendapat bantuan," ujarnya.

    Selain itu Kades Lemang Edi Murkan juga mengusulkan pengadaan air bersih untuk masyarakat nelayan dan pembangunan kampung Nelayan. "Kami minta Meranti di prioritaskan sebagai Kabupaten termuda yang belum punya apa apa," ucapnya.

    Dinas Perikanan dan Kelautan Meranti yang juga turut dalam rombongan menyampaikan beberapa usulan program, diantaranya Kapal Nelayan 1 sampai 5 GT untuk perikanan tangkap, pembangunan tempat pembongkaran ikan di Selatpanjang karena pelabuhan yang ada saat ini sudah tidak representatif. Selain itu juga usulan revitalisasi alat tangkap tradisional yang sebelumnya jaring biasa menjadi jaring milenium, dan kapal berbahan fiber.

    Pada tahun 2018 ini, Dinas Perikanan dan Kelauatan mendapat dana alokasi khusus sebesar  1.1 Miliar untuk pengadaan kapal 2 GT dan budidaya ikan.

    Mendengar berbagai usulan bantuan itu, Kepala Seksi Operasional Kapal, Dit Kapi Ade Setia Januar menjelaskan pihaknya siap memberikan pelayanan untuk mendapatkan bantuan dari Kementrian Perikanan dan Kelauatan, seperti alat tangkap, mesin motor, kapal dan lainnya namun syaratnya usulan kegiatan harus diajukan melalui koperasi atau kelompok usaha bersama selain itu juga Koperasi harus memiliki NIK dan sertifikat.

    Terakhir Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura R. Prasetyo mengusulkan progran terintegrasi antara Dinas Pertanian dan Hortikultura dengan Kementrian Perikanan Keluatan dalam mengatasi masalah abrasi menggunakan tanggul kelapa bekas peremajaan, ia mengklaim biaya tanggul menggunakan batang kelapa jauh lebih murah dari pada menggunakan paralon yang pernah diwacanakan oleh Kementrian Perikanan dan Kelauatan RI sejak beberapa tahun lalu.

    Akhir kata Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Fauzy Hasan berharap kunjungan kali ini hendaknya terus berkelanjutan sehingga harapan Kabupaten Meranti untuk masuk kedalam program strategis Kementrian Perikanan dan Kelautan dapat terwujud.

    Sekedar informasi, jika tidak ada aral melintang, Wakil Bupati H. Said Hasyim dan Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan dan rombongan Kepala Desa serta SKPD, esok hari (Rabu.red) akan melanjutkan kunjungan ke Kementrian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan diakhiri di Kementrian PU PR RI. (Humas Meranti).




     
    Berita Terkini:
  • Membanggakan, BPJS Kesehatan Kembali Bawa JKN-KIS ke Panggung Internasional
  • Gubri Akan Bangun Gedung Riau Creative Hub
  • Pemkab Inhil Bekerjasama dengan BPS Riau Sensus Penduduk
  • Panitia HPN 2020 Terbitkan Buku, Wartawan PWI Riau Diharapkan Berpartisipasi
  • Ketua Fraksi PAN DPRD Riau Bantah Pernyataan Pimpinan Terkait Pembentukan AKD
  • Bupati Inhil Berharap Tugas Pokok dan Fungsi DPRD diterapkan Setelah Orientasi
  • Wabub: Penutupan Badminton Open Turnamen 2019, Badminton Sudah Berkembang Dengan Baik dan Pesat
  • Dua Mantan Bupati Hadiri Paripurna Hari Jadi Kabupaten Siak ke-20
  • PSPS Riau Riau Pesta Gol Lawan PSGC Ciamis
  • Pemprov Riau Segera Keluarkan Pergub Penggunaan Tumbler
  • PTPN V Siap Remajakan 914 Hektar Sawit Rakyat di Rohil
  • Parpol Pendukung 02 'ditinggalkan' Pembentukan AKD DPRD Riau
  • Kapolres Pelalawan Coffe Morning Dengan Wartawan
  • Strategi dan Kebijakan Untuk Pengembangan Sistem Integrasi Sawit Sapi di Riau
  • Tangani Karhutla, Polda Riau Datangkan Drone Khusus dan Tim Ahli
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 04/10/2019 - 15:05 WIB
    Gangguan Tidur Karena Cemas Pada Ibu Hamil
    Petani Karet Desa Airpanas Rokan Hulu Merasa Lega Setelah MoU Dengan PT BRI AGRO dan PTPN V
    Junior PTPN 5 U11, Raih Juara Pemain Terbaik dan Top Skorer Pada FOPSSI di Yogyakarta
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
    Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
    Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
    HM Wardan Resmikan Mushola RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang
    Bupati Wardan Hadiri Istighosah Kubro dan Tablik Akbar
    Wabup Inhil Ikuti Festival Subak Karang Asam dan Internasional Coconut Festival 2019
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved