Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si membuka secara resmi Kegiatan Diklat Pra Jabatan (LPJ) Golngan I, II dan III Formasi CPNS Honorer KII Angkatan V Provinsi Riau dilingkungan Pemerintah, Kabupaten Kepulauan Meranti, kegiatan dalam rangka memberikan pengetahuan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat itu, dipusatkan di Gedung UPT Diklat Kepegawaian Provinsi Riau, Senin (5/11).

Hadir dalam kegiatan itu Kepala UPT Diklat Kepegawaian Provinsi Riau R. Saspi K, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Platihan Pegawai (BKPP) Revirianto, Para Widya Iswara, Kabid Diklat Syafrizal, Kabid Mutasi Drs. Agustia Widodo, serta 238 CPNS Honorer KII Kabupaten Meranti yang mengikuti Diklat.

Pelaksanaan diklat ini seperti dijelaskan Kepala BKPP Meranti Drs. Revirianto, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. Yang mengamanatkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Diklat LPJ ini diikuti oleh 238 CPNS yang akan mengikuti latihan prajabatan (LPJ) di Balai Diklat Pekanbaru, Para CPNS itu sebagian besar terdiri dari tenaga guru yang terdiri dari 7 orang golongan satu, 201 orang golongan dua, dan 30 orang golongan tiga.

LPJ itu sendiri akan berlangsung selama 1 Minggu dan dibagi kedalam dua gelombang, gelombang pertama akan diikuti oleh 119 CPNS yang dimulai tanggal 5 hingga 13 Desember 2016, dan dilanjutkan gelombang kedua yang dimulai tanggal 14 Desember 2016 sampai selesai.
Pada kesempatan itu, Bupati Meranti mengucapkan apresiasi kepada BKPP kabupaten Kepulauan Meranti yang telah menggelar Diklat Latihan Pra Jabatan (LPJ) yang akan segera dimulai. Menurutnya apa yang telah dilakukan BKPP Meranti dalam menfasilitasi para CPNS Formasi Honorer KII Kabupaten Meranti sebagai syarat memenuhi pengangkatan sebagai PNS 100 sangat penting. Sebab jika tidak dilakukan LPJ, maka para CPNS Honorer KII yang telah bertugas selama 2 tahun dapat kehilangan kesempatan untuk diangkat sebagai PNS. "Saya ucapkan apresiasi kepada BKPP Kabupaten Kepulauan Meranti atas terselenggaranya kegiatan ini, semoga dengan mengikuti LPJ ini para CPNS dapat meningkatkan kopetensi ketika melaksanakan tugasnya dilapangan kelak," ujar Bupati.

Dalam ruang aula yang sama, saat Bupati Irwan diterima sebagai mahasiswa IPDN Pekanbaru dan mengikuti LPJ tahun 1990 lalu, Apresasi kedua tak lupa disampaikan Bupati kepada para CPNS KII Kabupaten Meranti yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Khususnya para guru yang bertugas didaerah perbatasan, yang terpencil, dan tertinggal. "Harusnya yang membuka acara ini adalah Gubernur, karena yang ikut ini adalah orang-orang yang luar biasa semua, terbukti sudah menunjukan pengabdian selama puluhan tahun meski dengan gaji dan fasilitas seadanya, semoga pengabdian itu dicatat sebagai pahala oleh Allah," ucap Bupati dihadapan ratusan peserta LPJ, dan para Widya Iswara.

Bupati berharap, para CPNS yang mengikuti LPJ untuk dapat mengikuti kuliah dari para Widya Iswara dengan sebaik-baiknya. Nantinya ilmu tersebut hendaknya dapat menjadi pendorong pemenuhan harapan publik, yang menginginkan peningkatan kinerja  PNS melalui pelayanan prima.

"Saat ini banyaknya sorotan kepada PNS jadi kita harus makin berhati-hati dan bisa menyesuaikan diri. Jika dulunya jadi PNS identik dengan pekerjaan yang enak dan diidamkan, baju bagus, bau wangi. Kini sejak reformasi birokrasi PNS dituntut untuk menjadi manusia yang perfect, harus bisa memberikan pelayanan yang sempurna meski terkadang hakpun menjadi terabaikan, oleh karena itu jadilah PNS yang baik dan melayani," harapnya Bupati Irwan.

Ditambahkan Bupati, khusus kepada para CPNS Honorer KII yang sebagian besar bertugas sebagai guru, Bupati Irwan meminta untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme agar kelak mampu menjadi pendidik yang baik. "Mari para ibu/bapak guru, senantiasa tingkatkan kwalitas sumberdaya manusia kita, semoga kelak menjadi pendidik yang baik dan menghasilkan anak didik yang berkwalitas dalam rangka membangun Riau, khsusnya Kabupaten Kepulauan Meranti dimasa yang akan datang," ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan Bupati, Kompleksitas permasalahan yang dialami aparatur pemerintahan sebagai konsekuensi atas perubahan dinamika lingkungan strategis, menuntut lahirnya aparat yang profesional, kreatif, inovatif, tangguh dan bermental pelayan. banyak yang "bangga" dengan status PNS-nya, tetapi dengan kebanggaannya itu malah mengikis kesadaran PNS sebagai aparat pelayan masyarakat. Untuk itu Bupati meminta pemahaman yang keliru itu dapat dibuang jauh-jauh. "ini jangan sampai terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti dan saya harapkan ini menjadi perhatian bukan saja para peserta diklat, tetapi juga kepada kita sekalian yang telah bertahun-tahun mengemban tugas sebagai PNS," ujar Bupati mengingatkan.

Ditegaskan Bupati, Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya aparatur negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan untuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan PNS yang mempunyai kompetensi yang dicerminkan dengan sikap dan perilakunya yang setia dan taat kepada negara, bermoral, bermental baik, profesional serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Diklat prajabatan ini juga bertujuan untuk membentuk karakter disiplin dan etika sebagai PNS dalam rangka pembinaan sumber daya manusia aparatur yang memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui diklat prajabatan, peserta akan memperoleh pemahaman tentang tugas dan peranan sebagai agen pembaharuan yang memiliki cara berpikir, bersikap, dan bertindak secara benar juga tepat, selalu berpihak pada kemaslahatan rakyat sebagai implementasi kepemerintahan yang baik untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat. "Jadilah aparat yang setiap ayunan langkah kakinya untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat, sebagai aparat yang akan melanjutkan upaya pemberantasan perilaku yang merugikan masyarakat, seperti praktek KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme)," tutupnya. (hms)