Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim mengikuti Rapat Koordinasi (Rakorda), bersama Gubernur Riau, Forkopimda Riau, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Rakorda itu dalam rangka menindaklanjuti intruksi Presiden RI Joko Wododo dalam Rakornas di Istana Negata dalam rangka antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut) di Indonesia, bertempat di ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (24/1/2017).

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman, Kapolda Riau Mayjendpol. Zulkarnain Adinegara, Kasrem 031/Wirabima Kolonel Czi I Nyoman Parwata, Kajati Riau, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger, Bupati/Walikota, Kepala BPBD Se-Kabupaten Kota, pihak perusahaan pengelola hutan. Kabupaten Meranti diwakili oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim didampingi Kepala Bappeda Makmun Murod.

Dalam rapat itu, sesuai intuksi Presiden RI Joko Widodo, yang disampaikan Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman, meminta Kepala Daerah Provinsi hingga Kabupaten Kota untuk fokus pada upaya pencegahan dalam mengatasi masalah Karlahut, karena dinilai lebih efektif dan efisien biaya. "Pengalaman 2016, upaya pencegahan cukup berhasil menekan angka Karlahut di Indonesia, karena lebih kita bisa cepat mempersiapkan diri," ujar Gubernur.

Dijelaskan Gubernur menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, tahun 2016 angka Karlahut berhasil ditekan hingga 83.2 Persen atau jumlah lahan terbakar 2015 mencapai 2.6 Juta Ha, menjadi 438 Ha, begitu juga Hot Spot berdasarkan situs NOAA terjadi penurunan hingga 82 Persen.

"Pak Presiden mengatakan segera-segera pncegahan," ujar Gubernur menirukan ucapan Presiden.

Menyikapi intruksi Presiden tersebut, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim menegaskan Kabupaten Meranti siap mendukung perintah Presiden RI, bahkan sejak tahun 2016 lalu, Pemkab. Meranti melalui BPBD Meranti yang didukung TNI/Polri telah fokus pada upaya pncegahan. Alhasil Karlahut di Kabupaten Meranti berhasil ditekan hingga 70-80 Persen Meranti, keberhasilan itupun diapresiasi oleh Gubernur dengan memberikan BPBD Meranti penghargaan.

"Kita siap mendukung intruksi Presiden mengatasi Karlahut dengan lebih fokus pada upaya pencegahan," ucapnya.

Wabup juga mengungiapkan, Pemda Meranti tidak akan tawar menawar untuk masalah Karlahut, karena dampak dari Karlahut sangat sistemik, sektor perhubungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya akan terganggu. Sekedar informasi tahun 2015 dampak dari Karlahut seperti dikatakan Gubernur telah menghabiskan anggaran negara sebesar 220 Triliun.

Wabup juga berkomitmen untuk menjalankan semua intruksi Presiden daoam Rakornas lalu untuk diterapkan mengantisipasi Karlahut di tingkat Kabupaten.

Adapun intruksi Presiden dan intruksi Gubernur Riau dalam mengantisipasi Karlahut yakni, seiring telah ditetapkannya siaga darurat didua daerah Kota Dumai dan Kabupaten Rohul, Gubernur Riau H. Arsyadjulandi Rachman telah menetapkan status Riau Siaga Darurat sampai 26 hari kedepan. Untuk itu Gubernur meminta Pemda Kabupaten Kota hingga ketingkat Desa melakukan upaya deteksi dini Karlahut dan pembentukan Satgas ditingkat daerah.

Selain itu Perusahaan swasta pengelola hutan diperintahkan untuk memasang CCTV untuk mempermudah deteksi dini. Begitu juga semua unsur didaerah Pemda dan Forkopimda diminta untuk lebih konsentrasi dilapangan.

"Semua unsur tidak ada lagi yang di meja, Pemda bersama Forkopimda mulai Provinsi hingga ketingkat Kabupaten harus lebih fokus dilapangan," ucap Gubernur.

Lebih jauh dikatakan Gubernur, Presiden juga meminta Pemda dan perusahaan koorporate sebagai pemegang izin konsesi bertanggung jawab terhadap wilayahnya, membangun kanal blocking dan sumur bor karena terbukti sukses mengatasi Karlahut. Pesan Presiden lainnya mengaktivasi kembal Posko Karlahut, meningkatkan kapasitas SDM yang ada, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Kedepan untuk mengantisipasi Karlahut, seperti dikatakan Gubri, kini Riau telah mendapat bantuan Helikopter dari Kemen LHK. "Hely ini bisa dilakukan untuk antisipasi lewat udara seperti water booming dan lainnya. Begitu juga Hely swasta diminta Standbye, untuk penegakan hukum Presiden meminta segera selesaikan dan tidak ada kompromi," jelasnya.

Selain Kementrian Pingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mengantisipasi Karlahut dilahan gambut tahun 2017 ini, Pemerintah Pusat juga sedang melakukan tata kelola gambut melibatkan Badan Restorasi Gambut (BRG). "Setelah tahun 2016 melakukan persiapan, kini tahun 2017 BRG akan terlibat mengantiidpasi Karlahut," papar Gubernur lagi.

Pada kesempatan itu Gubri juga menjelaskan untuk pencegahan Karlahut Presiden meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, TNI/Polri hingga ketingkat Kabupaten Kota harus terus menjalin sinergitas menjalankan rencana pencegahan dan kapanpun siap turun kelapangan. Untuk masalah anggaran yang acapkali menjadi hambatan, diminta kepada Pemda untuk menganggarkan dalam APBD. "Pemda diminta mempersiapkan anggaran agar tidak terjadi lagi hambatan soal pendanaan," jelasnya.

Pernyataan Gubernur diapresiasi oleh Kapolda Riau Mayjnd. Zulkarnain, dikatakannya Polda Riau siap berkoordinasi dengan Pemda untuk mengantisipasi Karlahut, begitu juga dengan pengganggatan dalam APBD.

Senada dengan Gubernur, Kapolda Riau dan Kasrem 031/Wirabima Kolonel Czi I Nyoman Parwata, juga menghimbau pihak perusahaan memasang CCTV di area konsesinya. "Ini untuk mempermudah mencari siapa pelaku pembakaran, apakah perorangan atau perusahaan, hal ini memang sulit dibuktikan," akunya.

"jika ingin mempertahankan keberhasilan sangat mudah, tinggal menjalankan konsep saja, asalkan semua unsur, Satgas, instansi, semua elemen bersinegri melaksanakan tugas dengan satu komando," ucap Kasrem 031/Wirabima Kolonel Czi I Nyoman Parwata. (hms).