www.transriau.com
15:47 WIB - Ikhsan: Empat Bakal Calon Kepala Daerah yang Terima SK Golkar Telah Memenuhi Indikator | 14:59 WIB - GKSB DPR RI Dukung Langkah Fatah dan Hamas Bersatu Lawan Israel | 23:05 WIB - Tim Gabungan Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan di Desa Lubuk Sakat | 15:47 WIB - SKK Migas-KKKS Wilayah Sumbagut Serahkan Bantuan 270 Paket Sembako ke PWI Riau | 15:36 WIB - Kejari Pelalawan Tetapkan Dua Tersangka Korupsi | 16:20 WIB - Satpolair Polres Rohil Panen Raya Perdana Tambak Ikan Hasil Binaan
  Selasa, 14 Juli 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Pemkab Meranti Gelar Sosialisasi TP4D dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Libatkan Kejaksan Tinggi

Kamis, 20/04/2017 - 22:33:10 WIB

TERKAIT:
 
  • Pemkab Meranti Gelar Sosialisasi TP4D dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Libatkan Kejaksan Tinggi
  •  

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti komit mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, berbagai upaya dilakukan mulai dari mengingatkan seluruh aparatur daerah hingga memberikan pemahaman terhadap praktek korupsi dan akibatnya. Seperti yang dilakukan saat ini dengan menggelar Sosialisasi TP4D dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan melibatkan pihak Kejaksaan Tinggi Riau, bertempat di Aula Afifa, Selatpanjang, Kamis (20/4/2017).

    Kegiatan langsung dihadiri oleh Kajati Riau Uung Abdul Syakur SH MH, Asisten Inteligen Kejati Riau Sumurung P. Simaremare SH MH, Asisten Tindak Pidana Khusus Sugeng Riyanta SH MH, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, Wakil Bupati H. Said Hasyim, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, Dandim Bengkalis, Danramil, Kajari Meranti Suwaryana SH dan jajaran, Asisten Sekdakab. Meranti, Kepala Dinas/Badan/Bagian dilingkungan Pemkab. Meranti, Camat dan Kades.

    Kegiatan ini dikemas dengan kegiatan Kunjungan Kerja (Kungker), Kajati Riau Uung Abdul Syakur SH MH, dan rombongan dalam rangka memberikan pemaparan dan pemahaman terkait tindak pidana korupsi dan Deskresi dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah, pemaparan langsung dilakukan oleh Kajati Riau dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta SH MH. Diharapkan melalui kegiatan itu praktek tindak pidana korupsi dalat diantisipasi dan aparatur pemerintahan di Meranti memahami secara jelas terkait kebijakan mengeluarkan Deskresi terhadap suatu persoalan saat melayani kepentingan masyarakat.

    Ass Pidsus Kejati Riau Sugeng Riyanta, dalam pemaparannya menjelaskan perbedaan tindak pidana korupsi dengan kebijakan Deskresi yang sering disalah artikan. Dan jangan sampai pelaku tindak pidana korupsi berlindung dengan Deskresi.

    Menurut Sugeng, Pejabat Tata Usaha Negara perlu memahami arti dari Deskresi yakni kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri, Deskresi diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan aturan diatasnya, selain itu pengeluaran kebijakan Deskresi harus dilakukan secara cermat, akurat dan hati hati serta telah melalui kajian yang mendalam.

    "Deskresi narus ada tujuanya mana kala menghadapi persoalan yang sifatnya susah dipecahkan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur tidak lengkap atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan,"ujarnya mengadu pada Pasal 1 Angka 9 UU No. 30/2014.

    Sugeng mengingatkan jangan sampai Deskresi menjadi topeng tindak pidana korupsi. Lebih jauh dijelaskan Ass Pidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta SH MH, Deskresi tidak boleh dilakukan asal asalan, ada ketentuan yang harus dipenuhi seperti, hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertujuan untuk memperlancar pemerintahan, memberikan kepastian hukum, mnghindari stagnasi, rekonstruksi bencana alam  dan lainnya.

    Dalam arti kata Deskresi harus dikeluarkan secara bijaksana dan tertip. Pada kesempatan itu Ass Pidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta SH MH, juga menjelaskan beberapa tindak pidana korupsi yang terkadang tidak disadari telah dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang menurutnya harus dihindari jika tidak ingin tersangkut kasus pidana.

    Meskipun tidak secara lengsung merugikan keuangan negara, dicontohkannya membangun sebuah kontruksi bangunan yang harusnya kuat karena ingin mendapatkan keuntungan kebih kontraktor nakal mengurangi spek, akhirnya bangunan amruk dan pemborong ini dapat dipidana sesuai dengan Pasal 7 UU No. 31/1999.

    Contoh lainnya, pegawai negeri yang turut serta dalam kegiatan pengadaan dimana PNS yang bersangkutan membeli bahan-bahan pada toko miliknya sendiri hal ini melanggar Pasal 12 Hurif i UU No. 31/1999.

    Jerat korupsi lainnya seperti proyek yang dibuat dikerjakan oleh PNS bersangkutan atau keluarganya, pemalsuan surat-surat syarat administrasi pemeriksaan, Pungli serta menguasai barang milik pemerintah yang sudah tidak menjadi haknya.

    Untuk itu agar aparatur pemerintah tidak terjebak dalam praktek korupsi dan salah mengambil kebijakan Deskresi, Kajati Riau Uung Abdul Syakur SH MH, mengingatkan untuk berhati-hati khususnya dalam hal mengambil kebijakan Deskresi, menurutnya harus dilakukan secara hati-hati, profesional dan tertip serta jangan sampai melanggar aturan yang lebih tinggi. *



     
    Berita Terkini:
  • Ikhsan: Empat Bakal Calon Kepala Daerah yang Terima SK Golkar Telah Memenuhi Indikator
  • GKSB DPR RI Dukung Langkah Fatah dan Hamas Bersatu Lawan Israel
  • Tim Gabungan Berhasil Ungkap Kasus Pembunuhan di Desa Lubuk Sakat
  • SKK Migas-KKKS Wilayah Sumbagut Serahkan Bantuan 270 Paket Sembako ke PWI Riau
  • Kejari Pelalawan Tetapkan Dua Tersangka Korupsi
  • Satpolair Polres Rohil Panen Raya Perdana Tambak Ikan Hasil Binaan
  • Indra Gunawan Eet Bersaksi Untuk Perkara Amril Mukminin di PN Tipikor Pekanbaru
  • Kepala Kemenag Pekanbaru Ajak Jemaah Haji, Pengusaha Travel dan Bank Mendukung Gerakan Wakaf Uang
  • Pemeriksaan Sekda Riau di Kejati Berimbas Pada Pencalonan Komut BRK
  • Markarius Sarankan DPRD Riau Bentuk Pansus Tenaga Kerja
  • Gubri: Ingin Institusi Pengawasan Harus Kuat
  • Rektor UIR dan Bupati Kampar Saksikan Pascasarjana Teken MoA dengan Sekda
  • Diduga Karena Persoalan Asmara, Seorang Mahasiswa ditemukan Gantung Diri
  • Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Teken MoU dengan Kemenag Akses SIPA
  • Yuyun Hidayat Serap Aspirasi Masyarakat Tapung Hulu
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 05/07/2020 - 22:04 WIB
    RAPP Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
    Walikota Pekanbaru Resmikan Koridor Baru Bus TMP
    Rekam Jejak 20 Pejabat Eselon II Pemprov Riau yang Baru dilantik Gubernur Syamsuar
    Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji 1441 H/2020 M
    Pertamina EP Lirik Field Berdayakan Petani ditengah Pandemi
    Gubri Pimpin Penyemprotan Disenfektan dan Pelaksanaan Rapid Test Bukitraya
    Utamakan Keselamatan, Keberangkatan Jemaah Haji 1441H Dibatalkan
    Gubri Tinjau Persiapan Pelaksanaan New Normal Covid-19 di Rohil
    Masih Muda dan Mulai Usaha, Why Not?
    Gubri Syamsuar Sosialisasikan Program New NormalĀ 
    JNE Distribusikan Beras Bansos Pemerintah RI
    PT Selaras Abadi Utama dan Mitra Kerja Salurkan Bantuan Sosial di Pelalawan
    PT NWR dan PT NSR Kembali Salurkan Ratusan Paket Sembako Untuk Masyarakat Langgam
    PTPN V Salurkan 7.000 Paket Sembako Senilai 1 Miliar, Mendukungkung Terwujudnya New Normal
    Kontribusi Nyata Untuk Brand Lokal
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved