www.transriau.com
14:26 WIB - Disaksikan BUpati Kampar, PTPNV Tandatangani MoU Dengan Koperasi Eno Sinama Nenek | 11:44 WIB - Membanggakan, BPJS Kesehatan Kembali Bawa JKN-KIS ke Panggung Internasional | 22:25 WIB - Gubri Akan Bangun Gedung Riau Creative Hub | 13:22 WIB - Pemkab Inhil Bekerjasama dengan BPS Riau Sensus Penduduk | 10:33 WIB - Panitia HPN 2020 Terbitkan Buku, Wartawan PWI Riau Diharapkan Berpartisipasi | 21:25 WIB - Ketua Fraksi PAN DPRD Riau Bantah Pernyataan Pimpinan Terkait Pembentukan AKD
  Rabu, 16 Oktober 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Pemkab Meranti Gelar Sosialisasi TP4D dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Libatkan Kejaksan Tinggi

Kamis, 20/04/2017 - 22:33:10 WIB

TERKAIT:
 
  • Pemkab Meranti Gelar Sosialisasi TP4D dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Libatkan Kejaksan Tinggi
  •  

    Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti komit mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, berbagai upaya dilakukan mulai dari mengingatkan seluruh aparatur daerah hingga memberikan pemahaman terhadap praktek korupsi dan akibatnya. Seperti yang dilakukan saat ini dengan menggelar Sosialisasi TP4D dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan melibatkan pihak Kejaksaan Tinggi Riau, bertempat di Aula Afifa, Selatpanjang, Kamis (20/4/2017).

    Kegiatan langsung dihadiri oleh Kajati Riau Uung Abdul Syakur SH MH, Asisten Inteligen Kejati Riau Sumurung P. Simaremare SH MH, Asisten Tindak Pidana Khusus Sugeng Riyanta SH MH, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, Wakil Bupati H. Said Hasyim, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, Dandim Bengkalis, Danramil, Kajari Meranti Suwaryana SH dan jajaran, Asisten Sekdakab. Meranti, Kepala Dinas/Badan/Bagian dilingkungan Pemkab. Meranti, Camat dan Kades.

    Kegiatan ini dikemas dengan kegiatan Kunjungan Kerja (Kungker), Kajati Riau Uung Abdul Syakur SH MH, dan rombongan dalam rangka memberikan pemaparan dan pemahaman terkait tindak pidana korupsi dan Deskresi dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah, pemaparan langsung dilakukan oleh Kajati Riau dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta SH MH. Diharapkan melalui kegiatan itu praktek tindak pidana korupsi dalat diantisipasi dan aparatur pemerintahan di Meranti memahami secara jelas terkait kebijakan mengeluarkan Deskresi terhadap suatu persoalan saat melayani kepentingan masyarakat.

    Ass Pidsus Kejati Riau Sugeng Riyanta, dalam pemaparannya menjelaskan perbedaan tindak pidana korupsi dengan kebijakan Deskresi yang sering disalah artikan. Dan jangan sampai pelaku tindak pidana korupsi berlindung dengan Deskresi.

    Menurut Sugeng, Pejabat Tata Usaha Negara perlu memahami arti dari Deskresi yakni kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri, Deskresi diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan aturan diatasnya, selain itu pengeluaran kebijakan Deskresi harus dilakukan secara cermat, akurat dan hati hati serta telah melalui kajian yang mendalam.

    "Deskresi narus ada tujuanya mana kala menghadapi persoalan yang sifatnya susah dipecahkan khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur tidak lengkap atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan,"ujarnya mengadu pada Pasal 1 Angka 9 UU No. 30/2014.

    Sugeng mengingatkan jangan sampai Deskresi menjadi topeng tindak pidana korupsi. Lebih jauh dijelaskan Ass Pidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta SH MH, Deskresi tidak boleh dilakukan asal asalan, ada ketentuan yang harus dipenuhi seperti, hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertujuan untuk memperlancar pemerintahan, memberikan kepastian hukum, mnghindari stagnasi, rekonstruksi bencana alam  dan lainnya.

    Dalam arti kata Deskresi harus dikeluarkan secara bijaksana dan tertip. Pada kesempatan itu Ass Pidsus Kejati Riau, Sugeng Riyanta SH MH, juga menjelaskan beberapa tindak pidana korupsi yang terkadang tidak disadari telah dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang menurutnya harus dihindari jika tidak ingin tersangkut kasus pidana.

    Meskipun tidak secara lengsung merugikan keuangan negara, dicontohkannya membangun sebuah kontruksi bangunan yang harusnya kuat karena ingin mendapatkan keuntungan kebih kontraktor nakal mengurangi spek, akhirnya bangunan amruk dan pemborong ini dapat dipidana sesuai dengan Pasal 7 UU No. 31/1999.

    Contoh lainnya, pegawai negeri yang turut serta dalam kegiatan pengadaan dimana PNS yang bersangkutan membeli bahan-bahan pada toko miliknya sendiri hal ini melanggar Pasal 12 Hurif i UU No. 31/1999.

    Jerat korupsi lainnya seperti proyek yang dibuat dikerjakan oleh PNS bersangkutan atau keluarganya, pemalsuan surat-surat syarat administrasi pemeriksaan, Pungli serta menguasai barang milik pemerintah yang sudah tidak menjadi haknya.

    Untuk itu agar aparatur pemerintah tidak terjebak dalam praktek korupsi dan salah mengambil kebijakan Deskresi, Kajati Riau Uung Abdul Syakur SH MH, mengingatkan untuk berhati-hati khususnya dalam hal mengambil kebijakan Deskresi, menurutnya harus dilakukan secara hati-hati, profesional dan tertip serta jangan sampai melanggar aturan yang lebih tinggi. *



     
    Berita Terkini:
  • Disaksikan BUpati Kampar, PTPNV Tandatangani MoU Dengan Koperasi Eno Sinama Nenek
  • Membanggakan, BPJS Kesehatan Kembali Bawa JKN-KIS ke Panggung Internasional
  • Gubri Akan Bangun Gedung Riau Creative Hub
  • Pemkab Inhil Bekerjasama dengan BPS Riau Sensus Penduduk
  • Panitia HPN 2020 Terbitkan Buku, Wartawan PWI Riau Diharapkan Berpartisipasi
  • Ketua Fraksi PAN DPRD Riau Bantah Pernyataan Pimpinan Terkait Pembentukan AKD
  • Bupati Inhil Berharap Tugas Pokok dan Fungsi DPRD diterapkan Setelah Orientasi
  • Wabub: Penutupan Badminton Open Turnamen 2019, Badminton Sudah Berkembang Dengan Baik dan Pesat
  • Dua Mantan Bupati Hadiri Paripurna Hari Jadi Kabupaten Siak ke-20
  • PSPS Riau Riau Pesta Gol Lawan PSGC Ciamis
  • Pemprov Riau Segera Keluarkan Pergub Penggunaan Tumbler
  • PTPN V Siap Remajakan 914 Hektar Sawit Rakyat di Rohil
  • Parpol Pendukung 02 'ditinggalkan' Pembentukan AKD DPRD Riau
  • Kapolres Pelalawan Coffe Morning Dengan Wartawan
  • Strategi dan Kebijakan Untuk Pengembangan Sistem Integrasi Sawit Sapi di Riau
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 04/10/2019 - 15:05 WIB
    Gangguan Tidur Karena Cemas Pada Ibu Hamil
    Petani Karet Desa Airpanas Rokan Hulu Merasa Lega Setelah MoU Dengan PT BRI AGRO dan PTPN V
    Junior PTPN 5 U11, Raih Juara Pemain Terbaik dan Top Skorer Pada FOPSSI di Yogyakarta
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
    Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
    Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
    HM Wardan Resmikan Mushola RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang
    Bupati Wardan Hadiri Istighosah Kubro dan Tablik Akbar
    Wabup Inhil Ikuti Festival Subak Karang Asam dan Internasional Coconut Festival 2019
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved