www.transriau.com
06:59 WIB - Yuyun Hidayat: Tahun 2020 Ini Kabupaten Kampar Dapat Bantuan 283 Rumah Layak Huni dari APBD Riau | 09:27 WIB - Cek Kesiapan Pengawasan Pilkada, Anggota Komisi II DPR RI Andi Rachman Kunjungi Bawaslu Riau | 18:54 WIB - Sebanyak 18 Prodi UIR Raih Premier Akreditasi International ASIC | 13:05 WIB - Syahrul Aidi Ditunjukan Sebagai Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Untuk Palestina | 15:12 WIB - UIR Resmi Miliki S3 Program Doktor Hukum | 21:35 WIB - Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi
  Minggu, 19 Januari 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Pemkab Bersama Polres Meranti Gelar Sosialisasi Penggunaan Dana Bos dan Antisipasi Pungli

Kamis, 27/04/2017 - 23:08:01 WIB

TERKAIT:
 
  • Pemkab Bersama Polres Meranti Gelar Sosialisasi Penggunaan Dana Bos dan Antisipasi Pungli
  •  

    Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Meranti komit memberantas Pungli pada centra-centra pelayanan publik yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum aparatur untuk mencari keuntungan, untuk itu sosialisasipun terus dilakukan untuk mengingatkan aparatur jangan nekat melakukan Pungli jika tidak ingin berurusan dan Tim Sapu Bersih (Saber) dan pihak berwajib.

    Kali ini bekerjasama dengan Polres Kepulauan Meranti, Pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti menggelar sosialisasi kepada Kepala Sekolah SD, SMP sederajat terkait sapu bersih Pungli yang dikemas dengan sosialisasi pengelolaan dana BOS sesuai aturan teknis agar tidak tersangkaut kasus hukum, bertempat di Aula Afifa Sport, Selatpanjang, Kamis (27/4/2017).

    Hadir dalam kesempatan itu Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Julian Norwis SE MM, Wakapolres Kompol. Wawan yang juga Ketua Satgas Saber Pungli Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti Drs. Rosdaner M.Si, serta ratusan peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah SD, SMP Se-Kepulauan Meranti.

    Sekretaris Daerah Julian Norwis SE MM, dalam pidato sambutannya mengucapkan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan itu, menurutnya kegiatan itu sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada pihak sekolah terkait pengelolaan dana bos. Sekda berharap dengan mengikuti kegiatan ini para Kepala Sekolah dapat mengelola dana bantuan operasional sekolah itu secara tertip administrasi dan mengacu pada aturan teknis yang telah ditetapkan. "Saya tidak ingin Kepala Sekolah di Meranti tersangkut masalah hukum, mari dana BOS dikelola dan ditatausahakan dengan baik agar bisa dipertanggung jawabkan," ujarnya.

    Sekda juga menjelaskan kaitan dana BOS dengan Pungli yang disadari atau tanpa disadari dilakukan oleh oknum disekolah. Menurutnya dana BOS yang diterima sekolah dapat digunakan untuk menutupi dana kebutuhan sekolah yang tidak dianggarkan. Sehingga pungutan-pungutan yang tidak perlu kepada wali murid dapat dihindari. "Dana BOS dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah, dan ini juga untuk menghindari adanya pungutan yang berpotensi Pungli," ucap Sekda.

    Andaipun harus dilakukukan pungutan kepada wali murid, Sekda memgingatkan agar melibatkan Komite Sekolah sebagai wadah komunikasi antara Wali Murid dan pihak sekolah, dengan adanya kesepakatan pungutan dapat menjadi dasar legalitas sehingga tidak masuk kategori Pungli.

    "Kebutuhan sekooah yang banyak sangat dilematis, untuk meningkatkan kwalitas pendidikan butuh biaya besar, fungsikanlah Komite Sekolah agar sumbangan yang diminta dapat dipertanggungjawabkan," tambah Sekda.

    Terkait banyaknya Kepala Sekolah yang tersangkut korupsi dana BOS, Sekda meminta Kepala Sekolah menunjuk Bendahara yang paham pembuatan SPJ dana BOS. "Tunjuk Bendahara yang benar-benar paham untuk membuat SPJ," jelasnya.

    Sementara itu Wakapolres Meranti Kompol. Wawan, yang berkesempatan menjadi nara sumber Sosialisasi Tim Saber Pungli memaparkan, Pungli banyak terjadi di tempat-tempat sentra pelayanan publik seperti pengurusan KTP, SIM, Pasport, termasuk juga pungutan disekolah, masuk pegawai, peroleh jabatan, dan lainnya.

    Untuk itu ia meminta para Kepala Sekolah memahami defenisi Pungli yakni pengenaan biaya atau pungutan ditempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan biaya, dipungut dilokasi atau pada kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.

    Pelaku pungli ini dikatakan Wakapolres, biasa diikuti oleh tindakan kekerasan, ancaman, mempersulit proses, meminta imbalan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah atau dilayani.

    Pungutan biaya yang masuk kriteria Pungli menurutnya, segala pungutan yang dilakukan oleh oknum petugas atau calo dengan nilai lebih dari yang ditetapkan pemerintah, untuk memperlancar, pengurusan administrasi publik. Dan pungutan yang dilakukan sifatnya memaksa atau wajib yang tidak ada ketetapannha dari pemerintah dengan maksut memperoleh keuntungan.

    Terkait sumbangan atau pungutan oleh sekolah dijelaskan Wakapolres, Kepala sekolah boleh menggalang dana untuk penunjang pendidikan dan menutupi biaya satuan pendidikan yang tak dianggarkan namun harus bisa dipertanggungjawabkan artinya sudah mendapat persetujuan komite sekolah.

    "Menjual buku pelajaran, pakaian seragam, memungut biaya dari peserta didik tanpa persetujuan Komite sekolah dapat dikategorikan Pungli," ujar Wakapolres.

    Ditambahkan Mantan Kapolsek Rumbai Pekanbaru itu, segala bentuk sumbangan untuk kegiatan sosial diperbolehkan asalkan telah melalui kesepakatan bersama dan untuk kepentingan bersama. Seperti untuk penyelenggaraan kegiatan perpisahan disekolah.

    Untuk itu ia mengingatkan kepada Kepala Sekolah untuk berhati-hati meminta pungutan, terlebih dengan telah adanya Tim Saber Pungli yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2016. Tim ini tidak segan-segan melakukan penindakan terhadap oknum yang melakukan Pungli. Sejauh ini Tim Saber Pungli yang dibentuk mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten Kota di Riau telah melakukan penindakan, yang terbanyak adalah Tim Saber Pungli Provinsi Riau dengan 12 kasus, dan di Kabupaten Meranti sendiri telah terdapat 2 kasus yang dilakukan oknum masyarakat, pertama Pungli meminta uang para pedagang yang keluar dari Kapal Jelatik sebesar 70 ribu yang sudah berjalan 2 tahun. Kedua Diatas RoRo Brembang Buton Sungai Apit menuju Kampung Balak dimana oknum meminta uang kepada penumpang kendaraan roda 2 dan 4.

    "Kita harapkan kejadian ini tidak terulang lagi, untuk itu kita terus melakukan upaya-upaya preventif seperti sosialisasi ini," pungkas Wakapolres.*



     
    Berita Terkini:
  • Yuyun Hidayat: Tahun 2020 Ini Kabupaten Kampar Dapat Bantuan 283 Rumah Layak Huni dari APBD Riau
  • Cek Kesiapan Pengawasan Pilkada, Anggota Komisi II DPR RI Andi Rachman Kunjungi Bawaslu Riau
  • Sebanyak 18 Prodi UIR Raih Premier Akreditasi International ASIC
  • Syahrul Aidi Ditunjukan Sebagai Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Untuk Palestina
  • UIR Resmi Miliki S3 Program Doktor Hukum
  • Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi
  • RAPP-APR Datangkan Seniman Kriya dari Yogyakarta Latih Pembatik Rumah Batik Andalan
  • Gubri Upayakan Potensi Sawit Dapat Berbuah DBH
  • Gubri Usul DBH Kelapa Sawit 80 Persen Untuk Daerah
  • Riau dan Sumsel Sepakat Atasi Karhutla Bersama
  • Selama Lima Hari Masyarakat akan Nikmati Berbagai Makanan Khas Kampar
  • Panitia Perpanjang Waktu Penerimaan Biodata Buku Putih PWI Riau 2020
  • Sungai Siak, Gobah dan Sungai Tangkerang Tempat Main Wakapolri Masa Kecil
  • Putra Riau Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono Jabat Wakapolri
  • HWK Sumbar Canangkan 9 Program Unggulan 2020
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 22/11/2019 - 18:45 WIB
    PTPN V Menuju 100 Persen Sertifikasi ISCC Untuk Seluruh Unit
    Bakal Calon Bupati Pelalawan Budi Artiful Jalin Silahturrahmi Dengan Wartawan
    SKK Migas - Chevron dan UIR Bangun Migas Center Pertama di Riau
    Gangguan Tidur Karena Cemas Pada Ibu Hamil
    Petani Karet Desa Airpanas Rokan Hulu Merasa Lega Setelah MoU Dengan PT BRI AGRO dan PTPN V
    Junior PTPN 5 U11, Raih Juara Pemain Terbaik dan Top Skorer Pada FOPSSI di Yogyakarta
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
    Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
    Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved