www.transriau.com
19:21 WIB - UIR-USIM Sepakat Kerjasama di Bidang Pendidikan | 20:21 WIB - Bupati Kampar Tandatangani Zona Integritas di Badan Pertanahan Kampar | 22:35 WIB - Kades Koto Aman Mobilisasi Warganya Pulang Kampung | 19:45 WIB - Pemkab Inhil Serahkan Bantuan Bagi Warga Sulteng Korban Bencana Gempa dan Tsunami | 19:43 WIB - Pemkab Siak Serahkan laporan Hasil Keuangan ke-BPK Perwakilan Riau | 19:41 WIB -
  Kamis, 21 Maret 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Komitmen Pemkab Kampar Perhatikan Kesehatan Masyarakat & Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu Hamil

Kamis, 15/06/2017 - 12:37:47 WIB
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr. M Haris
TERKAIT:
 
  • Komitmen Pemkab Kampar Perhatikan Kesehatan Masyarakat & Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu Hamil
  •  

    Total polulasi penduduk Kabupaten Kampar mencapai  785.941 jiwa. Persoalan penanggulangan kesehatan masyarakat menjadi salah satu hal penting yang harus segera diselesaikan. Data yang dikeluarkan oleh BPJS menyebutkan, saat ini,  masyarakat Kampar  yang telah mempunyai jaminan kesehatan baru sebanyak  414.406 oran, sementara sebanyak 371.535 jiwa belum punya jaminan kesehatan.

    Beberapa indikator yang menjadi penyebab belum menyeluruhnya penerapan sitem jaminan kesehatan kepada masyarakat Kampar. Salah satunya adalah terkait dengan luas wilayah dan terbatasnya akses pelayanan yang bisa diberikan. Karena itulah, tugas seluruh stakeholder untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kampar.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, Riau, fokus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat salah satunya dengan menempatkan tenaga medis dan dokter di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bahkan hingga pelosok Desa

    “Saat ini seluruh Puskesmas di Kampar sudah buka 24 jam, namun masih ada yang kurang, dokternya belum merata dan ini akan diperbaiki. Akan ditempat­kan dokter di tiap Puskesmas hingga Puskesmas yang ada di pelosok daerah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr.M Haris.

    Harris menyebutkan, Pemkab Kampar,  telah menerapkan pelayanan kesehatan 24 jam untuk seluruh Puskesmas yang ada di Kampar sejak 2014 lalu, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tiap kecamatan. Puskesmas 24 jam dijalankan berawal dari pengalaman masyarakat yang benar-benar kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

    Pertimbangannya memang selama ini, banyak keluhan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan cepat. Saat ini, seluruh Puskesmas bahkan diwajibkan buka selama 24 jam dengan sistem kerja dibagi menjadi dua atau tiga bagian.

    Tidak hanya itu, Pemkab Kampar, juga melengkapi fasilitas medis ditiap Puskesmas dan disetiap Puskesmas terdapat satu unit mobil ambulans yang selalu siap mengantarkan pasien ke rumah sakit jika emergncy

    “Penempatan dokter juga akan merata di seluruh Puskesmas. Dengan demikian masyarakat dapat berobat dengan maksimal di tiap Puskesmas,” katanya.

    Pelayanan kesehatan tentu tidak saja hanya menjadi tugas dan bagian Pemkab Kampar tentunya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, penyelenggaraan kesehatan juga menjadi bagian dari kehadiran lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.

    Namun masyarakat masih mengeluhkan keberadaan BPJS masih menjadi persoalan tersediri bagi masyarakat kabupaten Kampar dalam mendapatkan layanan dan jaminan sosial dan kesehatan.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kampar

    Banyak keluhan masyarakat tentang sulitnya mendapatkan fasilitas kesehatan menggunakan layanan BPJS karena posisinya yang jauh di pusat kota, sementara masyarakat tinggal di pelosok pedesaan.

    Salah satu solusi yang diambil untuk menuntaskan persoalan itu adalah melakukan pengintegrasian dan sinergi peran melalui fasilitas daln layanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, khususnya di kabupaten Kampar.

    Kepala Pelayanan Operasional BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Kampar Wilya Astriani menyebutkan, dukungan yang diberikan Pemkab Kampar tersebut sangat membantu. Khususnya lewat  pengintegrasian Jamkesda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) -Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat.

    Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dikatakan Wilya Astriani, merupakan sistem kesehatan negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Untuk mewujudkan SJSN diperlukan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) sebagai salah satu bentuk perlindungan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

    Cara penyelenggaraan SJSN diarahkan kepada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengendalian biaya agar terjangkau oleh setiap masyarakat dan pemerataan upaya kesehatan dengan peran serta masyarakat.

    Untuk mencapai tujuan negara, mewujudkan rakyat yang adil dan makmur, mutlak diperlukan sebuah sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat sesuai perintah UUD 45 pasal 34 ayat 2 yaitu Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

    ”Mekanisme penyelenggaraan SJSN diatur melalui UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) di antaranya melalui perluasan kepesertaan, sinkronisasi penyelenggaraan jaminan sosial yang sudah ada dan harmonisasi program,” kata Wilya Astriani

    Besarnya kontribusi dan dukungan aparatur pemerintah dalam memudahkan sosialisasi, pelayanan calon anggota mempermudah dan mempercepat upaya melibatkan masyarakat dalam menggunakan layanan jaminan kesehatan.

    ”Untuk menghindari masyarakat berdesak-desakan, Kantor Layanan Operasi Kampar memberikan solusi pengurusan kolektif melalui Pemerintah Desa. Supaya tak antrian, masyarakat silakan mengurus melalui  Kades secara kolektif. Namun kalau diurus  kolektif harus ada legalitas dari Kades. Ini untuk menghindari calo,” terang Wilya.

    Dalam mendukung sinergi tersebut, Pemkab kampar juga melibatkan sejumlah stake holder terkait. Gunanya untuk percepatan dan memudahkan.Beberapa instansi yang dilibatkan dalam tugas ini, adalah Dinas Kesehatan, Kagian Kesra, Dinas Sosial, Kabag Hukum den tentu saja BPJS Kabupaten Kampar.

    Sistem Jaminan Sosial Nasional sendiri pada dasarnya berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) melalui sumber dana APBN dan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI Daerah) melalui Budget Sharing.

    Dananya bersumber dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kab/Kota Se-Provinsi Riau. Namun kondisi di lapangan masih banyak ditemukan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN/KIS maupun Jamkesda.

    Beberapa permasalahan yang  dihadapi diantaranya adalah  sumber daya manusia yang belum memadai baik kualitas  maupun jumlahnya, masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dilihat dari aspek mutu pelayanan, jumlah maupun  jangkauan pelayanan tersebut  serta  sarana dan prasana pelayanan kesehatan yang belum memadai terutama yang ada  kawasan-kawasan yang terisolasi, tertinggal dan sangat terpencil.

    Kemudian dalam rangka mencukupi ketersidiaan darah bagi pasien yang membutuhkannya Dinas Kesehatan Kabupaten  Kampar melakukan kerjasama dengan PMI Kampar dan RSUD Bangkinang. Hal ini diperlukan untuk kepedulian semua pihak sehingga ibu yang melahirkan dengan perdarahan dapat memperoleh pertolongan yang memadai pasca melahirkan


    Ketua PMI Kabupaten Kampar, Drs. H. Zulher, MSi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, dr Haris, dan Direktur  Bangkinang RSUD, dr. Wira Dharma, MKM photo bersama usai penandatanganan MoU

    Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menghimbau kepada seluruh ibu hamil untuk menggunakan jasa pelayanan ibu hamil yang diselenggarakan oleh pemerintah demi kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi.

    “Kita menghimbau kepada seluruh ibu hamil yang berada di kabupaten Kampar untuk peduli dengan kesehatan calon bayi dan kesehatan ibu saat hamil demi keselamatan dan kesehatan dengan cara memanfaatkan jasa pelayanan ibu hamil yang diprakarsai oleh dinkes kampar,” ungkapnya

    Kesehatan dan keselamatan ibu hamil juga tidak terlepas dari peran seorang suami untuk mengajak istri rutin dalam pemeriksaan kandungan ke sektor kesehatan yang berada di lingkungan masing-masing seperti puskesmas dan pustu.

    “Petugas kesehatan Puskesmas dan bidan Desa diharuskan melakukan chek up rutin terhadap ibu hamil yang berada di daerah kecamatan masing-masing, agar kesehatan ibu hamil tersebut terpantau,” sebutnya.  (Adv/Diskomifo/trc)



     
    Berita Terkini:
  • UIR-USIM Sepakat Kerjasama di Bidang Pendidikan
  • Bupati Kampar Tandatangani Zona Integritas di Badan Pertanahan Kampar
  • Kades Koto Aman Mobilisasi Warganya Pulang Kampung
  • Pemkab Inhil Serahkan Bantuan Bagi Warga Sulteng Korban Bencana Gempa dan Tsunami
  • Pemkab Siak Serahkan laporan Hasil Keuangan ke-BPK Perwakilan Riau
  • Kampar Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau Ke XXXVIII Tahun 2019
  • Komisi III DPRD Riau Tindak Lanjuti Laporan LAM Inhu Terhadap Keberadaan Perusahaan
  • Alfedri, Dari Hobi Menjala Ikan Kini Jadi Bupati
  • Tak Kenal Lelah, Disdukcapil Kampar Antar Langsung 2.767 Keping KTP Kepada Warga
  • Bupati Ikuti Tabligh Akbar Dan Istighosah di Mapolres Inhil
  • Wabup Jamiluddin Inspektur Upacara HUT Damkar Ke 100, Satpol PP Dan Satlinmas
  • Irma Novrita : e-KTP Belum Tercetak, Silahkan Melapor
  • Sekda Kota Pekanbaru Serahkan 301 SK Pengangkatan CPNS 2018
  • Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah dibuka Untuk Umum
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 15/03/2019 - 23:45 WIB
    Walikota Pekanbaru Serahkan 53 Sertifikat Tanah Masyarakat Rumbai
    BRK Sabet 3 Penghargaan Ajang Infobank 2nd Satisfaction Loyalty Engagement Award 2019
    Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto Sapa Masyarakat Riau
    Bawaslu Dumai Temukan Ribuan Surat Suara Rusak
    PWI Riau Silaturahmi Dengan Menteri LHK
    Jajaran Pemkab Inhil Ikuti Bimtek SAKIP
    Pidato Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2019-2024 Pada Rapat Paripurna DPRD Riau
    Bupati Kampar Hadiri Syukuran Peresmian Jembatan Gantung Desa Pulau Rambai
    Dalam Sehari MPP Proses 700 Perizinan
    Kota Pekanbaru Terima Bantuan Pendidikan dan Kemendikbud Sebesar Rp401, 5 Miliyar
    Bupati Inhil Ziarah Makam Syech Mohammad Arsyad Albanjari dan Datuk Landak
    Menteri Pendidikan Terpukau Saksikan Penampilan Siswa di Riau
    Ustadz Mas’ud Tahidin Kupas Soal Motivasi Kerja di Al Munawwarah UIR
    Tindak Pidana Pemilu
    Kades Tegal Rejo Jaya Inhil ditetapkan Sebaai DPO Setelah Divonis 4 Bulan Penjara
    MPP Pekanbaru Diresmikan Menpan RB
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved