Pemerintah Kabupaten Kampar berencana membangun infrastruktur jembatan penghubung dan pengaspalan jalan  antar desa Balung Kabupaten Kampar dan Desa Tanjung Belit (Kabupaten Lima Puluh Kota). Ruas jalan ini bisa menjadi jalur alternatif Sumbar-Riau.

Mengingat  pembangunan jembatan  dan jalan ini berada di  dua wilayah Kabupaten yang berbeda maka Pemerintah Kabupaten Kampar perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan kerjasama agar pembangunan  jembatan dan pengasplan jalan  antar desa Balung dan Tanjung Belit bisa terealisasi.

Untuk membahas rencana  Kesepakatan Bersama  ini maka dilakukan pertemuan untuk negosiasi awal dan memperkuat payung hukum terkait Kesepakatan bersama  antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Lima Puluh Kota di ruang rapat Bupati Lima Puluh Kota, Selasa 24 April 2018.

Pertemuan itu dipimpin oleh  Asisten Pemerintahan Setdakab Lima Puluh Kota   Dedi Pramana dan dihadiri pejabat  terkait. Sementara delegasi dari Kabupaten Kampar   dipimpin oleh  Staf Ahli  Bupati Kampar bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik  Ir. H. Nurahmi, MM  dan dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Komisi IV yakni  Safi’i Samosir, Arif Subayang, Triska Felly, Harsono, Fahmil  dan Suharmi, Kabid  LPP Bappeda  Kampar Yusdiyen Hadinata dan staf beserta  pejabat  terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam pertemuan tersebut dibahas   mengenai objek kesepakatan bersama adalah pembangunan daerah  dalam rangka pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan potensi dan sumber daya di dua Kabupaten.  Ruang lingkup kesepakatan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Aspek pengerjaan  yang akan dibuat meliputi   infrastruktur  jalan  lebih kurang 4 KM di lokasi Desa Tanjung Belit, jembatan Beton  yang sebelumnya  adalah jembatan gantung  panjangnya 40 meter dan pembuatan turap jembatan.

Status jalan yang akan dibangun berdasarkan Keputusan Bupati sudah tercatat dan berstatus jalan Kabupaten. Sesuatu hal yang berhubungan tentang aset akan dipedomani berdasarkan permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber  dari APBD.

Dalam pertemuan tersebut juga  terungkap bahwa akses  jalan menuju  desa Balung kecamatan XIII Koto Kampar dari ruas jalan Sumbar-Riau   sepanjang 9 KM dengan status jalan Kabupaten.   Lokasi di Kabupaten Kampar sepanjang 5 KM  dan terdapat   Box Culvert sebanyak 2 unit, 4 KM lokasi di  Kabupaten Lima Puluh Kota  dan terdapat jembatan gantung sepanjang 100 Meter.


Pertemuan awal Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Lima Puluh Kota di ruang rapat Bupati Lima Puluh Kota, Selasa 24 April 2018

Alternatif  ruas  jalan Riau-Sumbar  dengan panjang 60 KM status  jalan  diusulkan ruas jalan Provinsi. 56 KM diantaranya  berada di wilayah di  Kabupaten Kampar dan terdapat 12 unit jembatan dan Box Culvert sebanyak 13 unit. Sedangkan 4 KM berada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kemudian juga  terungkap maksud dari  kerjasama ini adalah   sebagai acuan bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama  sesuai urusan pemerintah  yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengintegrasikan dan  meningkatkan  efektifitas  dan efesiensi  guna  meningkatkan kemampuan  kinerja  kedua belah pihak dalam mengemban tugas  fungsi dan misi untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional, daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama. Namun demikian  sebelum ditanda tangani Kesepakatan Bersama ini perlu dibentuk tim untuk mengkaji sekaligus  untuk melihat ke lapangan kondisi  objek  yang dikerjasamakan. “Kerjasama ini  berdasarkan kepada keinginan dan kebutuhan bersama serta kondisi sekarang maka kita harus ambil langkah-langkah tepat. Untuk itu akan kita akan bentuk tim kerjasama,”  jelas  Dedi  Pramana

Bupati Kampar Aziz Zainal, melihat  bahwa  Bappeda  sudah didukung  oleh  SDM yang handal, profesional dan kapabel. “Saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pak Azwan yang sudah berhasil mencetak kader-kader terbaik di Bappeda ini. Tuan-tuan orang pilihan,” ujarnya.

Bupati berpesan kepada pejabat dilingkup Bappeda  yang baru  dilantik  untuk dapat memegang amanah  dengan baik. “Tolong amanah ini dilaksanakan dengan baik dan ikhlas, karena  tumpuan “kabinet” ini di tangan tuan-tuan dan saya melihat ketulusan bapak ibu dalam bekerja. Saya yakin dengan Bappeda ini,” ujar Bupati.

Disampaikan Bupati bahwa Tahun 2018 ini adalah masa kebangkitan Kabupaten Kampar. “Tahun ini tahun kebangkitan kita, sekolah dibangun, jembatan, jalan,  perkantoran, rumah layak kita bangun. Kebangkitan kita didepan mata dan pembangunan ini harus  dirasakan oleh masyarakat Kampar. Harapan saya tertumpu pada kawan-kawan Bappeda,” ujar Bupati.


Bupati Kampar H Azis Zaenal didampingi oleh Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dan sejumlah pejabat eselon II meninjau perencanaan pembangunan jalan alternatif

Bupati mengaku  SDM  Kabupaten Kampar jauh lebih baik dibanding daerah lain. “SDM kita  jauh lebih  dibanding daerah lain. Saya mengajak mari kita bangun Kabupaten Kampar  dan dapurnya itu disini (Bappeda),” ujar Bupati sambil berpesan agar  pejabat  ini harus punya kreasi dan inovasi.

Pada kesempatan tersebut, juga dibuka diskusi. Ada saran masukan dan laporan yang disampaikan kepada Bupati Kampar. Plt Kepala Bappeda M. Fadli Mukhtar menyampaikan  laporan tentang proses dan tahapan penyelenggaraan Musrenbang RKPD tahun 2019. Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah sudah digelar dan  pekan depan akan dilaksanakan  pra musrenbang. Selanjutnya  pada tanggal 27 Maret 2018 akan dilaksanakan Musrenbang Kabupaten Kampar.

Kemudian Kabid LPP Yusdiyen Hadinata juga menyampaikan  usulan yang masuk dalam  e-planning sebanyak  8.042 kegiatan yang berasal dari  usulan kecamatan,  renja, dan pokir dengan usulan dana sebesar Rp. 3,7 T.  Usulan  itu  terdiri dari    700 kegiatan  yang berasal pokir, 1.500 hasil musrenbang kecamatan dan selebihnya  renja OPD. Usulan ini perlu dirasionalisasikan secara optimal.

Bupati Kampar berpesan usulan  ini harus dirasionalisasikan. “Ambil usulan skala prioritas, apa yang paling dibutuhkan. Dalam  merasionalisasikan ini harus diputuskan secara bersama,” ujar Bupati. (Advetorial)