www.transriau.com
23:42 WIB - Iktikad PT Arara Abadi Lakukan Konsultasi Publik dan Audit Independen | 21:17 WIB - Sekda Minta BPD Bekerjasama Dengan Pemerintah Desa | 21:09 WIB - LKJ Kerja Nyata Manggala Agni Untuk Negeri, Terbuka Untuk Seluruh Jurnalis di Tanah Air | 21:03 WIB - Bupati Kampar Sampaikan LKPJ Tahun 2018 | 20:59 WIB - 8.757 Siswa SMP Sederajat di Kabupaten Siak Ikuti UNBK Dan UNKP | 20:40 WIB - Sekda Inhil Kukuhkan IPMI Ponorogo
  Rabu, 24 April 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Bupati Kampar Terima 4 Dokumen Usulan Registrasi Masyarakat Hukum Adat

Kamis, 13/09/2018 - 16:31:40 WIB

TERKAIT:
 
  • Bupati Kampar Terima 4 Dokumen Usulan Registrasi Masyarakat Hukum Adat
  •  

    Bupati Kampar H Azis Zaenal Menerima 4 (empat) Dokumen Usulan Registrasi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Imbo Putui Kecamatan Tapung dari Ninik Mamak Kenegerian Batu Sanggan, Kenegerian Gajah Betalut, Kenegerian Kuok, dan Kenegrian Petapahan, Kamis (13/9/2018).

    Usai menerima 4 dokumen tersebut Bupati Kampar dalam arahannya mengatakan kita harus mencintai hutan kita, dan jangan kita ganggu hutan kita ini, kita harus mempertahankan hutan adat, dan sebagai Bupati Kampar akan terus mendukung penuh untuk memperjuangkan hutan adat kita agar dilestarikan.

    “Barusan saya menerima Dokumen Usulan Registrasi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat dan langsung saya serahkan kepada Tim Verifikasi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Kepala Dinas BLH untuk ditindak lanjuti dan diproses, saya beri waktu 1 (satu) minggu untuk diselesaikan, dilengkapi semua kekurangan administrasinya, verifikasi, tinjau kelapangan, luasnya jangan melebihi, data lengkap dan segera buat SK Bupati dalam pembentukan Tim saya tandatangani langsung agar bisa dibawa kejakarta kerja kita nampak.”

    Bupati Kampar mengharapkan jika memang tanggal 21 September 2018 ada penyerahan dokumen masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat oleh presiden, usulan ini akan kita minta kepastiannya untuk dapat diberikan surat atau rekomundasi bahwa ada keseriusan dari pusat untuk meyakinkan kita bahwa hutan yang kita usulkan ini betul-betul dilindungi oleh adat, dipelihara oleh masyarakat, dilindungi oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan Negara.

    “Pagi ini saya bertambah sehat, bersyukur karena bisa menghirup udara segar di hutan imbo putui ini, ternyata masih banyak datuk-datuk, tokoh masyarakat dan pemuda kita yang peduli terhadap hutan adat.”ujar Azis Zaenal

    Bupati Kampar juga mengingatkan agar tidak menebang hutan sebab kelestarian hutan harus dijaga, hutan ini bisa diberdayakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan cara dibenahi dengan mengembangkan wisata alam karena dengan demikian masyarakat bisa terbantu ekonominya dan hutan dapat terlindungi.

    “Saya sebagai Bupati akan berupaya sesegera mungkin untuk menjadikan dokumen-dokumen ini dijadikan SK Bupati dan membawanya ke Jakarta agar segera diusulkan, dan akan kita gesa perlindungan hutan adat di Kabupaten Kampar.”ujarnya

    Bupati Kampar juga menjelaskan bahwa jika tali bapilin tigo semakin kokoh dan kuat antara ninik mamak, ulama dan pemerintah, negeri akan semakin makmur dan sejahtera. 

    “Tidak ada kotak-kotak, semua sama, semua akan kita bangun, karena yang akan membangun negeri kita ini adalah kita sendiri.”tegas Azis

    Bupati Kampar mengajak ninik mamak, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat bersama-sama membangun untuk kesejahteraan masyarakat banyak, dan menjadikan Kampar baldatun thayyibatun warabbun ghofur.

    Sebelum tokoh masyarakat Kholis memaparkan bahwa Hutan adat imbo putui luasnya 270 ha, yang awal seluas 400 ha, seiringnya waktu masuknya perusahaan yang menjanjikan pola KKPA dengan masyarakat dengan persyaratan diserahkannya sebahagian lahan hutan maka menjadi 270 ha.

    “Untuk itu kami meminta agar lahan yang sudah diambil tersebut dikembalikan agar hutan ini dapat terjaga kelestariannya.”ujar kholis

    Selain itu juga kholis meminta agar Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Bupati Kampar dapat mempercepat pengurusan usulan Registrasi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat sehingga dapat menjaga dan menjadikan hutan wisata di Kabupaten Kampar.

    Sebelumnya Kadis Lingkungan Hidup Kampar Cokro Aminoto ketika diwawancarai media mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian proses penetapan hukum adat, wilayah adat dan hutan adat dikabupaten Kampar. 

    "Alhamdulillah hari ini akan dilaksankan pengusulan oleh ninik mamak kepada Pemkab kampar yang akan di terima oleh Bupati., setelah itu bupati akan menyerahkan kepada tim registrasi penetapan wilayah adat, hukum adat dan hutan adat untuk diverifikasi selanjutnya akan dikeluarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Wilayah Adat, Hukum Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar yang akan diserahkan kepada pemerintah pusat ," ujarnya. (trc)



     
    Berita Terkini:
  • Iktikad PT Arara Abadi Lakukan Konsultasi Publik dan Audit Independen
  • Sekda Minta BPD Bekerjasama Dengan Pemerintah Desa
  • LKJ Kerja Nyata Manggala Agni Untuk Negeri, Terbuka Untuk Seluruh Jurnalis di Tanah Air
  • Bupati Kampar Sampaikan LKPJ Tahun 2018
  • 8.757 Siswa SMP Sederajat di Kabupaten Siak Ikuti UNBK Dan UNKP
  • Sekda Inhil Kukuhkan IPMI Ponorogo
  • Walikota Pekanbaru Tinjau Pelaksanaan UNBK Tingkat SMP
  • Dirjen Gakkum KemenLHK Blak-blakan Soal Pelaku Perusak SDA
  • Sambut Ramadhan, Bupati Bengkalis Gelar Kenduri di Kediaman Wisma Sri Mahkota
  • Gubri Ingin KLT BSN Mampu Tumbuhkan Pelaku UMKM Berstandar Nasional
  • OJK Serahkan Dua Nama Calon Direksi BRK ke Pemprov Riau
  • Rusidi : Mengutak - Atik Perolehan Suara Peserta Pemilu Bisa Dipidana
  • 15 Kotak Suara Pemilu 2019 dibakar OTK, Polda Identifikasi Pelaku
  • Kelelahan Jaga TPS, Anggota Linmas Meninggal
  • Usai Perhitungan Suara, Ketua KPPS Tewas Gantung Diri
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 23/04/2019 - 21:17 WIB
    Sekda Minta BPD Bekerjasama Dengan Pemerintah Desa
    Gubri Ingin KLT BSN Mampu Tumbuhkan Pelaku UMKM Berstandar Nasional
    Rusidi : Mengutak - Atik Perolehan Suara Peserta Pemilu Bisa Dipidana
    KPU Salah Entri Data C1, BPN : Lucu Suara Prabowo Terus Yang Salah
    Bupati Kampar dan Isteri Gunakan hak Pilih di TPS2 Desa Sei Lembu Makmur Tapung
    Firdaus Ajak Masyarakat Pekanbaru Tetap Kompak dan Damai Pasca Pemilu
    Sekwan Kampar Kembali Pimpin Asdeksi Provinsi Riau Periode 2018-2021
    Bupati Inhil : Repolusi Mental Perlu Dikuti Seluruh Pihak
    Gubri Laporkan Kondisi Terkini Pasca Pemungutan Suara Kepada Kemendagri
    Gubri Bersama Isteri dan Putranya Gunakan Hak Pilih
    Gubri Dampingi Menteri BUMN Resmikan Program Peremajaan Sawit Petani di Riau
    Bupati Amril Mukminin Tinjau Kesiapan Pemilu Beberapa Kecamatan Bengkalis
    Pekanbaru akan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
    Sinergikan Pembangunan Daerah Dengan Pihak Swasta, Wakil Bupati Inhil Kunjungi PT GIN
    DIC Bukti Sejarah Kerja Nyata Pemkab Bengkalis
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved