Hal itu terungkap rapat sosialisasi SKK Migas-EMP di ruang rapat lantai tiga kantor Bupati Kampar, Selasa (2/4/2019).

Dari Pemkab Kampar dihadiri Bupati Kampar yang diwakili Sekdakab Kampar H Yusri, Asisten Perekonomian Setdakab Kampar H Azwan, Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kampar Henri Dunan, Kepala Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan H Bustan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Cokroaminoto, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja H Syamsul Bahri, Perwakilan Dandim 0313/KPR, Perwakilan Kapolres Kampar, Camat Siak Hulu M Fajri, Kapolsek Siak Hulu.

Sementara dari SKK Migas dihadiri oleh Depertemen Humas SKK Migas Wilayah Riau Angga Widayana dan General Manager EMP Effi Gustiwan.

Departemen Humas SKK Migas Wilayah Riau Angga Widyawan dalam sambutannya menyampaikan, menjelang kegiatan pengeboran dimulai, SKK Migas-EMP Riau melakukan koordinasi dan akan menjaga komitmen dengan Pemkab Kampar dan masyarakat.

Bupati Kampar yang diwakili Sekda Kampar H Yusri menyampaikan, Pemkab Kampar sangat membuka diri terhadap investasi yang masuk di wilayah Kabupaten Kampar, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Yusri juga meminta SKK Migas-EMP Perwakilan Riau untuk bermusyawarah dengan seluruh tingkatan mulai dari kabupaten sampai ke Desa sebelum pengeboran sumur Seng-05 dimulai.

Berkaitan tenaga kerja, Pemkab Kampar menginginkan komposisi yang memihak kepada masyarakat Kabupaten Kampar dimana 40 persen tenaga kerja dari EMP dan 60 tenaga kerja lokal.

"Begitu juga yang berkaitan dengan retribusi daerah dapat melunasi secara periodik dan terpenting adalah pembagian corporate sosial responsiblity (CSR) serta dampak terhadap lingkungan," ujar Yusri.

Ia berharap pengeboran gas ini memberikan hasil dan kontribusi yang baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Kampar baik dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi secara umum maupun peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Disamping itu Sekda mengharapkan semua pihak mendukung kelancaran operasional pemboran sumur ini. Apabila ada hal dan permasalahan dapat disampaikan ke SKK Migas atau Pemkab Kampar guna dicari proses penyelesaiannya tanpa mengganggu operasional di lapangan.

Sumber : cakaplah.com