Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Efendi pimpin apel pagi hari pertama kerja di Kantor Gubernur. Pada kesempatan ini, Mendikbud banyak menyampaikan hal-hal berkaitan dengan penguatan karakter pendidikan anak sekolah termasuk klarifikasi soal istilah full day. Bahkan menteri meminta para guru di Riau tak ikut-ikutan menyebut istilah full day.

Karena Kementerian Pendidikan hanya ada program penguatan karakter (PPK), yakni dengan memanfaatkan pusat tiga pendidikan, mulai dari keluarga, lingkungan dan sekolah.Didalam PPK ini, istilahkan dengan manajmen berbasis sekolah.

Dimana menurut menteri lagi, program tiga pusat pendidikan tersebut harus dilaksanakan secara optimal. Semuanya tak boleh berjalan sendiri-sendiri. Tapi harus sejalan dalam membentuk karakter anak."Jadi saya tegaskan, Kementerian Pendidikan tak punya program full day. Guru-guru di Riau juga diminta tak ikut-ikutan menyabut istilah full day," kata Mendikbud, Senin (3/7/17).

Diakui menteri, istilah full day  memang salah satu cara pendidikan membangun karakter yang dilakukan sekolah swasta lainnya seperti ketarunaan dan pesanteran.

Sekolah harus membuka dengan lebar untuk menerima lingkungan termasuk keluarga. Karena itu, Kepsek haru. Bisa mengindentifikasi, di lingkungan maupun diluar untuk dijadikan sumber belajar. "Anak-anak tak mesti belajar di sekolah, tapi di luar juga. Anak bisa diajakan ke perpusatakan, ke mesjid bahkan ibtidaiyah untuk mendorong si anak memiliki krakater yang kuat.

"Kita tak boleh lagi punya sekolah seragam di Indonesia, tapi diseuaikan dengan karakter daerahnya. Tapi diharapkan berlomba menjadi terbaik termasuk di Riau. Silahkan memberikan terbaik. Karena itu saya minta khususnya pemprov Riau menyesuaikan program yang dibuat Kementerian Pendidikan," ujar menteri lagi.

Hadir pada kesempatan ini, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Walikota Pekanbaru Firdaus MT, Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, para asisten dan pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi. (Mc.Riau)