www.transriau.com
17:05 WIB - Syamsuar-Edy Natar Resmi Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2019-2024 | 17:01 WIB - Bupati Inhil Pimpin Rapat Penyelesaian Somasi Kredit Kelompok Tani Dengan BNI | 22:39 WIB - Gubri Tetapkan Status Siaga Karhutla Hingga Bulan Oktober | 22:35 WIB - Rektor dan YLPI Sosialisasikan Perubahan Statuta UIR | 22:28 WIB - Bupati Inhil Resmikan Gedung Baru PAUD Mutiara Hati Desa Sungai Ambat | 20:16 WIB - Pemko Pekanbaru Bakal Rekrut 322 PPPK
  Rabu, 20 Februari 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Gubri Minta Dukungan DPR RI Regulasi Bagi Hasil Sektor Perkebunan

Sabtu, 16/12/2017 - 22:30:27 WIB

TERKAIT:
 
  • Gubri Minta Dukungan DPR RI Regulasi Bagi Hasil Sektor Perkebunan
  •  

    Gubernur Riau H Arsyadjulaindi Rachman meminta dukungan Komisi XI DPR RI agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Riau. Di antaranya melalui regulasi bagi hasil sektor perkebunan.

    “Bagaimanapun Riau telah memberikan kontribusi nasional. Tapi kita perlu mengoptimalkan itu dengan cara memperbaiki dan ditingkatkan daya saing agar bisa lebih efesien,” kata Gubri usai pertemuan dengan Komisi XI DPR RI, di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau, Kamis (14/12/2017).

    Namun untuk melakukan semua itu, lanjut Gubernur Riau (Gubri), tentu Riau butuh dukungan dari pemerintah pusat mengenai infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, investasi dan dukungan regulasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Misalnya itu sektor perkebunan ke depan bisa memberikan kontribusi. Bagaimana pun perusahaan-perusahaan yang berkantor di Jakarta namun beroperasi di Riau harus memiliki NPWP daerah, sehingga pajaknya bisa dibayar di daerah,” harapnya.

    ebih jauh pria yang akrab disapa Andi Rachman ini menyampaikan soal meningkatkan bagi hasil daerah, yang selama ini Riau hanya menerima daerah sektor minyak dan gas (Migas). Padahal seharusnya sektor perkebunan juga bisa memberikan kontribusi melalui bagi hasil.

    Karena sudah wajar daerah penghasil sawit mendapatkan bagi hasil, sebab resiko yang ditanggung daerah cukup besar. Seperti kerusakan jalan, lingkungan dan kondisi sosial kemasyarakatan,” ungkapnya.

    Karena, Andi menyebut untuk memperbaiki kerusakan itu tentu Riau butuh dana, yang diharapkan dana dari bagi hasil sektor perkebunan.  “Tentu bagi hasil ini harus dikaji oleh pemerintah, namun harus melalui usulan daerah, baru nanti Komisi XI mendorong  dan membicarakan dengan pemerintah,” terang Andi Rachmanm seperti dilansir cakaplah.com.
     
    RTRW Riau

    Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam rangka masa persidangan II tahun 2017-2018. Rombongan yang terdiri 17 orang itu dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dan disambut langsung oleh Gubri Andi Rachman didampingi Asisten II Setdaprov Riau, Masperi.

    Kesempatan tersebut dimanfaatkan Gubri menyampaikan potensi yang ada di Riau. Baik soal pengembangan pariwisata maupun komoditi lainnya seperti sawit, kelapa, karet dan sagu.

    Foto Fitrah Dayun II.
    Pertemuan Pemprov. Riau dgn Tim Komisi XI DPR RI dalam rangka Reses Masa Persidangan II Thn Sidang 2017-2018, di Ruang Kenanga Kantor Gubernur Riau

    Tak lupa  Andi juga menyampaikan persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang belum kunjung disahkan pemerintah pusat. Dimana gubernur meminta dorongan Komisi XI DPR RI untuk membantu mempercepat proses RTRW.

    “Memang RTRW kita sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam evaluasi itu Kemendagri minta kita menyiapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),” beber gubernur Riau di hadapan anggota parlemen.

    Karena itu, Andi berharap agar Kemendagri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bisa mengeluarkan semacam surat keputusan untuk membekap secara legal agar pembangunan di Riau bisa berjalan.

    “Karena dalam melaksanakan pembangunan kita punya kendala di RTRW. ‎Begitu investor masuk mengurus izin usaha terganjal Amdal dan RTRW. Kita harapa ada pemberlakuan khusus pusat terhadap daerah Riau yang tak diragukan lagi,” ujarnya.

    Belum disahkan RTRW tersebut, lanjut Gubri, banyak investasi masuk ke Riau yang antre. Bahkan investor yang sudah berinvestasi ingin mengembangkan usahanya mengalami hambatan masalah RTRW.

    “Kalau investasi masuk yang antre itu hampir di semua kabupaten/kota. Tapi yang paling banyak itu ada di Dumai,” ungkap Andi yang pernah jadi Anggota Komisi VII DPR RI ini. (Adv)





     
    Berita Terkini:
  • Syamsuar-Edy Natar Resmi Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2019-2024
  • Bupati Inhil Pimpin Rapat Penyelesaian Somasi Kredit Kelompok Tani Dengan BNI
  • Gubri Tetapkan Status Siaga Karhutla Hingga Bulan Oktober
  • Rektor dan YLPI Sosialisasikan Perubahan Statuta UIR
  • Bupati Inhil Resmikan Gedung Baru PAUD Mutiara Hati Desa Sungai Ambat
  • Pemko Pekanbaru Bakal Rekrut 322 PPPK
  • Lusa, Pelantikan Gubri Terpilih Syamsuar-Edy Natar Nasution Digelar di Istana
  • Presiden Jokowi Kembali Akan Datang ke Riau Awal Maret Nanti
  • Pemkab Inhu Percayakan Transaksi Non Tunai Kepada Bank Riau Kepri
  • 7 Ruas Jalan Kota Tembilahan Segera Diperbaiki, Bupati Minta Masyarakat Bersabar
  • UIR Berikan Bantuan Dua Unit Komputer dan Printer Untuk Takmir Masjid At Taqwa
  • Mesjid Raya Annur Provinsi Riau Terima 2.500 M2 Karpet Sajadah CSR Bank Riau Kepri
  • Pemkab Inhil Fokus Carikan Solusi Fluktuasi Harga Kelapa
  • Mappilu PWI Riau Gelar Pertemuan dengan Bawaslu
  • Wan Thamrin Hasyim Apresiasi Mantan Gubri Andi Rachman
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    6 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    7 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Rabu, 20/02/2019 - 17:05 WIB
    Syamsuar-Edy Natar Resmi Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2019-2024
    Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Resmi Dilantik
    Bupati Inhil Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan Desa
    Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional
    Ketua DPC HNSI Inhil Tinjau Potensi Siput Laut Sebagai Komoditas Ekspor
    Dandim 0314 Silahturahmi ke Kantor Bupati Inhil
    HM Wardan Harapkan Pembangunan Desa Berjalan Maksimal
    Jajaran Direksi PTPN V Berganti, Jatmiko Krisna Santosa Jabat Direktur Utama
    Disdukcapil Buka Pelayanan Pembuatan e-KTP di MPP
    Digi Learning Bank Riau Kepri Resmi Diluncurkan
    MPP Pekanbaru Mulai Buka Layanan
    Bank Riau Kembali Raih Trusted Company Based on CGPI Ajang Indonesia Most Trusted Company Award
    Pemda Pelalawan Kembangkan Destinasi Wisata Lokal Danau Tajwid
    Bank Riau Kepri Terima 3 Penghargaan Pada Ajang SPEx2 Award 2018
    APBD Murni 2019 Pemmo Pekanbaru disahkan
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved