www.transriau.com
00:20 WIB - 15 Kotak Suara Pemilu 2019 dibakar OTK, Polda Identifikasi Pelaku | 00:04 WIB - Kelelahan Jaga TPS, Anggota Linmas Meninggal | 23:57 WIB - Usai Perhitungan Suara, Ketua KPPS Tewas Gantung Diri | 23:51 WIB - KPU Salah Entri Data C1, BPN : Lucu Suara Prabowo Terus Yang Salah | 23:44 WIB - Bupati Kampar dan Isteri Gunakan hak Pilih di TPS2 Desa Sei Lembu Makmur Tapung | 23:36 WIB - Bawaslu Riau Rekomendasikan 112 TPS Lakukan PSU dan PSL
  Sabtu, 20 April 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat

Rabu, 11/04/2018 - 08:38:16 WIB
Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
TERKAIT:
 
  • Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
  •  

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas. Permintaan itu ia tujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan demi akesejahteraan masyarakat di Riau pada masa yang akan datang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, permintaan tersebut mereka utarakan berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang DBH yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Pada Pasal 28 – PP Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan "(1) penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan. (2), dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari Departemen Teknis."

    Adapun tiga tuntutan yang mendasari permintaan ini dikarenakan adanya tuntutan dari kertas kerja rencana aksi Korsubgah KPK Bidang Energi. Di mana diminta untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. Kemudian, Riau yang termasuk sebagai salah satu basis industri transparansi (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menuntut supaya bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang keluar dari buminya, serta mendorong untuk mengetahui berapa nilai DBH ril dari pajak bagi hasil kelapa sawit, CPO dan kalau memungkinkan juga terhadap pajak perkebunan."Ini merupakan salah satu bentuk untuk koordinasi dan konsultasi mengenai transparansi penghitungan ulang DBH migas," kata Ahmad Hijazi saat memberikan pemaparan dalam Fokus Group Discussion (FGD) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/4/2018).

    Ia menguraikan, dana perimbangan/dana transfer ke daerah berdasarkan jenis-jenis DBH terdiri dari dua yakni DBH Pajak dan DBH SDA. Yang mana. DBH Pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan bangunan (BPHTB), PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPODN) dan
    PPh Pasal 21.

    "Dana Bagi Hasil  Pajak permasalahannya soal penyaluran yang tidak tepat waktu dan terjadi perrbedaan perhitungan penetapan (PBB Migas) sebagai komponen pengurang," urainya.Kemudian, jenis DBH SDA yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

    Permasalahan DBH SDA, kata Hijazi juga begitu, penyalurannya tidak tepat waktu, penetapan daerah penghasil migas dan pembagian alokasi DBH Migas maupun pembebanan pajak dan pungutan lain juga tidak konsisten.

    Hasil gambar untuk Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
    Sekda Riau Bersama Sekretaris Daerah se Provinsi Riau hadiri diskusi transparansi dana bagi hasil usaha migas diikuti organisasi pemerintahan dibawah Kementerian Koordinasi Perekonomian, Senin (9/4/2018) di Batam.

    Selain itu, penghitungan Penetapan Rampung DBH Migas belum dilakukan, perhitungan Lebih Salur dan Kurang Salur Belum Transparan, Jumlah DBH yang disalurkan dalam Penetapan Dana Alokasi umum sebagai Kapasitas Fiskal, mengurangi penetapan DAU untuk daerah, sementara jumlah DBH yang Disalurkan setiap tahun belum menggambarkan kondisi riil (Lebih Salur/ Kurang Salur).

    Bahkan, penetapan DAU Tahun 2018 menggunakan DBH SDA Tahun 2016, sebagai kapasitas fiskal yang Lebih Salur, Sehingga lenurunan DAU menjadi besar.

    "Kita menghitung, ada Kurang Salur dari DBH pajak dan sumber daya alam untuk bisa dihitung kembali. Tadi secara Ilmiah sudah dibicarakan, ada juga yang disinggah. Pasal 28 PP 55 Tahun 2005, rekonsiliasi itu juga soal bagi hasil. Terkait usulan rekonsiliasi, mudah-mudahan kalau pemerintah pusat menyetujui kita bisa diundang untuk konsultasi. Maka kita akan mendapat tambahan hasil," tandasnya. (Adv)



     
    Berita Terkini:
  • 15 Kotak Suara Pemilu 2019 dibakar OTK, Polda Identifikasi Pelaku
  • Kelelahan Jaga TPS, Anggota Linmas Meninggal
  • Usai Perhitungan Suara, Ketua KPPS Tewas Gantung Diri
  • KPU Salah Entri Data C1, BPN : Lucu Suara Prabowo Terus Yang Salah
  • Bupati Kampar dan Isteri Gunakan hak Pilih di TPS2 Desa Sei Lembu Makmur Tapung
  • Bawaslu Riau Rekomendasikan 112 TPS Lakukan PSU dan PSL
  • Firdaus Ajak Masyarakat Pekanbaru Tetap Kompak dan Damai Pasca Pemilu
  • Sekwan Kampar Kembali Pimpin Asdeksi Provinsi Riau Periode 2018-2021
  • Bupati Inhil : Repolusi Mental Perlu Dikuti Seluruh Pihak
  • Gubri Laporkan Kondisi Terkini Pasca Pemungutan Suara Kepada Kemendagri
  • Gubri Bersama Isteri dan Putranya Gunakan Hak Pilih
  • Walikota Pekanbaru Gunakan Hak Pilih
  • Mappilu PWI Riau Ingatkan Bawaslu Tidak Gegabah
  • Gubri Dampingi Menteri BUMN Resmikan Program Peremajaan Sawit Petani di Riau
  • Bupati Amril Mukminin Tinjau Kesiapan Pemilu Beberapa Kecamatan Bengkalis
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 19/04/2019 - 23:51 WIB
    KPU Salah Entri Data C1, BPN : Lucu Suara Prabowo Terus Yang Salah
    Bupati Kampar dan Isteri Gunakan hak Pilih di TPS2 Desa Sei Lembu Makmur Tapung
    Firdaus Ajak Masyarakat Pekanbaru Tetap Kompak dan Damai Pasca Pemilu
    Sekwan Kampar Kembali Pimpin Asdeksi Provinsi Riau Periode 2018-2021
    Bupati Inhil : Repolusi Mental Perlu Dikuti Seluruh Pihak
    Gubri Laporkan Kondisi Terkini Pasca Pemungutan Suara Kepada Kemendagri
    Gubri Bersama Isteri dan Putranya Gunakan Hak Pilih
    Gubri Dampingi Menteri BUMN Resmikan Program Peremajaan Sawit Petani di Riau
    Bupati Amril Mukminin Tinjau Kesiapan Pemilu Beberapa Kecamatan Bengkalis
    Pekanbaru akan Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
    Sinergikan Pembangunan Daerah Dengan Pihak Swasta, Wakil Bupati Inhil Kunjungi PT GIN
    DIC Bukti Sejarah Kerja Nyata Pemkab Bengkalis
    Kakanwil Kemenag Riau Lakukan Penyegaran 28 Pejabat Struktural dilantik
    Sekda Kampar Tegaskan Program OPD Mengacu Kepada Visi dan Misi Daerah
    Pemerintah Kabupaten Bengkalis Berkomitmen dan Peduli Bangun Gerbang Pesisir
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved