www.transriau.com
14:28 WIB - MA Putuskan Sengketa Pilkades Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan Riau | 21:22 WIB - Unri ke Jepang, Mahasiswa UIR ke Tiga Negara | 20:16 WIB - Sekda Yan Prana Mengaku Prihatin Kondisi Bangunan Mess Pemprov Riau di Jakarta | 18:25 WIB - Dirut PTPNV : "Mimpi Menjadikan Perusahaan Kelas Dunia” | 10:23 WIB - PT Arara Abadi Sinarmas Forestry Bantu Padamkam Kebakaran Lahan di Tasik Serai Bengkalis | 06:59 WIB - Yuyun Hidayat: Tahun 2020 Ini Kabupaten Kampar Dapat Bantuan 283 Rumah Layak Huni dari APBD Riau
  Rabu, 22 Januari 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat

Rabu, 11/04/2018 - 08:38:16 WIB
Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
TERKAIT:
 
  • Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
  •  

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas. Permintaan itu ia tujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan demi akesejahteraan masyarakat di Riau pada masa yang akan datang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, permintaan tersebut mereka utarakan berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang DBH yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Pada Pasal 28 – PP Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan "(1) penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan. (2), dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari Departemen Teknis."

    Adapun tiga tuntutan yang mendasari permintaan ini dikarenakan adanya tuntutan dari kertas kerja rencana aksi Korsubgah KPK Bidang Energi. Di mana diminta untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. Kemudian, Riau yang termasuk sebagai salah satu basis industri transparansi (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menuntut supaya bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang keluar dari buminya, serta mendorong untuk mengetahui berapa nilai DBH ril dari pajak bagi hasil kelapa sawit, CPO dan kalau memungkinkan juga terhadap pajak perkebunan."Ini merupakan salah satu bentuk untuk koordinasi dan konsultasi mengenai transparansi penghitungan ulang DBH migas," kata Ahmad Hijazi saat memberikan pemaparan dalam Fokus Group Discussion (FGD) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/4/2018).

    Ia menguraikan, dana perimbangan/dana transfer ke daerah berdasarkan jenis-jenis DBH terdiri dari dua yakni DBH Pajak dan DBH SDA. Yang mana. DBH Pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan bangunan (BPHTB), PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPODN) dan
    PPh Pasal 21.

    "Dana Bagi Hasil  Pajak permasalahannya soal penyaluran yang tidak tepat waktu dan terjadi perrbedaan perhitungan penetapan (PBB Migas) sebagai komponen pengurang," urainya.Kemudian, jenis DBH SDA yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

    Permasalahan DBH SDA, kata Hijazi juga begitu, penyalurannya tidak tepat waktu, penetapan daerah penghasil migas dan pembagian alokasi DBH Migas maupun pembebanan pajak dan pungutan lain juga tidak konsisten.

    Hasil gambar untuk Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
    Sekda Riau Bersama Sekretaris Daerah se Provinsi Riau hadiri diskusi transparansi dana bagi hasil usaha migas diikuti organisasi pemerintahan dibawah Kementerian Koordinasi Perekonomian, Senin (9/4/2018) di Batam.

    Selain itu, penghitungan Penetapan Rampung DBH Migas belum dilakukan, perhitungan Lebih Salur dan Kurang Salur Belum Transparan, Jumlah DBH yang disalurkan dalam Penetapan Dana Alokasi umum sebagai Kapasitas Fiskal, mengurangi penetapan DAU untuk daerah, sementara jumlah DBH yang Disalurkan setiap tahun belum menggambarkan kondisi riil (Lebih Salur/ Kurang Salur).

    Bahkan, penetapan DAU Tahun 2018 menggunakan DBH SDA Tahun 2016, sebagai kapasitas fiskal yang Lebih Salur, Sehingga lenurunan DAU menjadi besar.

    "Kita menghitung, ada Kurang Salur dari DBH pajak dan sumber daya alam untuk bisa dihitung kembali. Tadi secara Ilmiah sudah dibicarakan, ada juga yang disinggah. Pasal 28 PP 55 Tahun 2005, rekonsiliasi itu juga soal bagi hasil. Terkait usulan rekonsiliasi, mudah-mudahan kalau pemerintah pusat menyetujui kita bisa diundang untuk konsultasi. Maka kita akan mendapat tambahan hasil," tandasnya. (Adv)



     
    Berita Terkini:
  • MA Putuskan Sengketa Pilkades Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan Riau
  • Unri ke Jepang, Mahasiswa UIR ke Tiga Negara
  • Sekda Yan Prana Mengaku Prihatin Kondisi Bangunan Mess Pemprov Riau di Jakarta
  • Dirut PTPNV : "Mimpi Menjadikan Perusahaan Kelas Dunia”
  • PT Arara Abadi Sinarmas Forestry Bantu Padamkam Kebakaran Lahan di Tasik Serai Bengkalis
  • Yuyun Hidayat: Tahun 2020 Ini Kabupaten Kampar Dapat Bantuan 283 Rumah Layak Huni dari APBD Riau
  • Cek Kesiapan Pengawasan Pilkada, Anggota Komisi II DPR RI Andi Rachman Kunjungi Bawaslu Riau
  • Sebanyak 18 Prodi UIR Raih Premier Akreditasi International ASIC
  • Syahrul Aidi Ditunjukan Sebagai Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Untuk Palestina
  • UIR Resmi Miliki S3 Program Doktor Hukum
  • Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi
  • RAPP-APR Datangkan Seniman Kriya dari Yogyakarta Latih Pembatik Rumah Batik Andalan
  • Gubri Upayakan Potensi Sawit Dapat Berbuah DBH
  • Gubri Usul DBH Kelapa Sawit 80 Persen Untuk Daerah
  • Riau dan Sumsel Sepakat Atasi Karhutla Bersama
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 21/01/2020 - 14:28 WIB
    MA Putuskan Sengketa Pilkades Pangkalan Panduk Kabupaten Pelalawan Riau
    Dirut PTPNV : "Mimpi Menjadikan Perusahaan Kelas Dunia”
    PTPN V Menuju 100 Persen Sertifikasi ISCC Untuk Seluruh Unit
    Bakal Calon Bupati Pelalawan Budi Artiful Jalin Silahturrahmi Dengan Wartawan
    SKK Migas - Chevron dan UIR Bangun Migas Center Pertama di Riau
    Gangguan Tidur Karena Cemas Pada Ibu Hamil
    Petani Karet Desa Airpanas Rokan Hulu Merasa Lega Setelah MoU Dengan PT BRI AGRO dan PTPN V
    Junior PTPN 5 U11, Raih Juara Pemain Terbaik dan Top Skorer Pada FOPSSI di Yogyakarta
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
    Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved