www.transriau.com
16:02 WIB - Bupati Inhil: Isu Mutasi Itu Hal Yang Biasa, Tunggu Saja | 15:57 WIB - Wakil Bupati Inhil H. Syamsuddin Uti Lepas Peserta Funbike | 14:05 WIB - Kurang dari 24 Jam, 11 Pelaku Narkoba Disikat Resnarkoba Polres Kampar | 13:20 WIB - Nasib 5 Komisioner KPU Kuansing Menunggu Pleno DKPP RI | 16:48 WIB - Bupati Inhil Hadiri Pisah Sambut Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan | 16:46 WIB - Kapolres Kampar Bersama Perwakilan Forkopimda Kunjungi Masyarakat Koto Aman
  Minggu, 16 Juni 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat

Rabu, 11/04/2018 - 08:38:16 WIB
Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
TERKAIT:
 
  • Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
  •  

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas. Permintaan itu ia tujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan demi akesejahteraan masyarakat di Riau pada masa yang akan datang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, permintaan tersebut mereka utarakan berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang DBH yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Pada Pasal 28 – PP Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan "(1) penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan. (2), dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari Departemen Teknis."

    Adapun tiga tuntutan yang mendasari permintaan ini dikarenakan adanya tuntutan dari kertas kerja rencana aksi Korsubgah KPK Bidang Energi. Di mana diminta untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. Kemudian, Riau yang termasuk sebagai salah satu basis industri transparansi (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menuntut supaya bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang keluar dari buminya, serta mendorong untuk mengetahui berapa nilai DBH ril dari pajak bagi hasil kelapa sawit, CPO dan kalau memungkinkan juga terhadap pajak perkebunan."Ini merupakan salah satu bentuk untuk koordinasi dan konsultasi mengenai transparansi penghitungan ulang DBH migas," kata Ahmad Hijazi saat memberikan pemaparan dalam Fokus Group Discussion (FGD) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/4/2018).

    Ia menguraikan, dana perimbangan/dana transfer ke daerah berdasarkan jenis-jenis DBH terdiri dari dua yakni DBH Pajak dan DBH SDA. Yang mana. DBH Pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan bangunan (BPHTB), PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPODN) dan
    PPh Pasal 21.

    "Dana Bagi Hasil  Pajak permasalahannya soal penyaluran yang tidak tepat waktu dan terjadi perrbedaan perhitungan penetapan (PBB Migas) sebagai komponen pengurang," urainya.Kemudian, jenis DBH SDA yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

    Permasalahan DBH SDA, kata Hijazi juga begitu, penyalurannya tidak tepat waktu, penetapan daerah penghasil migas dan pembagian alokasi DBH Migas maupun pembebanan pajak dan pungutan lain juga tidak konsisten.

    Hasil gambar untuk Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
    Sekda Riau Bersama Sekretaris Daerah se Provinsi Riau hadiri diskusi transparansi dana bagi hasil usaha migas diikuti organisasi pemerintahan dibawah Kementerian Koordinasi Perekonomian, Senin (9/4/2018) di Batam.

    Selain itu, penghitungan Penetapan Rampung DBH Migas belum dilakukan, perhitungan Lebih Salur dan Kurang Salur Belum Transparan, Jumlah DBH yang disalurkan dalam Penetapan Dana Alokasi umum sebagai Kapasitas Fiskal, mengurangi penetapan DAU untuk daerah, sementara jumlah DBH yang Disalurkan setiap tahun belum menggambarkan kondisi riil (Lebih Salur/ Kurang Salur).

    Bahkan, penetapan DAU Tahun 2018 menggunakan DBH SDA Tahun 2016, sebagai kapasitas fiskal yang Lebih Salur, Sehingga lenurunan DAU menjadi besar.

    "Kita menghitung, ada Kurang Salur dari DBH pajak dan sumber daya alam untuk bisa dihitung kembali. Tadi secara Ilmiah sudah dibicarakan, ada juga yang disinggah. Pasal 28 PP 55 Tahun 2005, rekonsiliasi itu juga soal bagi hasil. Terkait usulan rekonsiliasi, mudah-mudahan kalau pemerintah pusat menyetujui kita bisa diundang untuk konsultasi. Maka kita akan mendapat tambahan hasil," tandasnya. (Adv)



     
    Berita Terkini:
  • Bupati Inhil: Isu Mutasi Itu Hal Yang Biasa, Tunggu Saja
  • Wakil Bupati Inhil H. Syamsuddin Uti Lepas Peserta Funbike
  • Kurang dari 24 Jam, 11 Pelaku Narkoba Disikat Resnarkoba Polres Kampar
  • Nasib 5 Komisioner KPU Kuansing Menunggu Pleno DKPP RI
  • Bupati Inhil Hadiri Pisah Sambut Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan
  • Kapolres Kampar Bersama Perwakilan Forkopimda Kunjungi Masyarakat Koto Aman
  • Pemkab Inhil Gelar Malam Resepsi Syukuran Milad Ke - 54 Tahun 2019
  • Bupati Inhil Itu Tetap Jadi Prioritas Infrastruktur Jalan Tembilahan
  • Gubernur Riau H. Syamsuar Lepas 700 Santri Asal Riau Belajar ke Ponpes Al Fatah Jatim
  • Rapat Paripurna Istimewa Milad Ke - 54, Bupati Paparkan Capaian Pemkab Inhil Dan Resolusi Daerah
  • Pemkab Kampar Akan Tertibkan Perda Walet
  • DKPP RI Akan Sidang Kode Etik KPU Kuansing di Bawaslu Riau
  • Bupati Inhil Ajak Masyarakat Kembali Bersatu Pasca Pemilu 2019
  • Pemkab Kampar Tandatangani MoU RKT dan RPT dengan BB BKSDA Riau.
  • Konsul Jendral Singapura Akan Fasilitasi ASN di Riau Belajar ke Singapura
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    6 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 16/06/2019 - 13:20 WIB
    Nasib 5 Komisioner KPU Kuansing Menunggu Pleno DKPP RI
    HM Wardan Ajak ASN Jadikan Pancasila Pedoman Hidup
    PTPN V Berangkatkan 1.080 Pemudik Gratis
    Kampar Terima Opini Wajar Tanpa Pengecualian Untuk ke Tiga Kali Dari BPK RI
    BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta JKN-KIS Tetap Prima Selama Libur Lebaran 2019
    Program Kemitraan URP PT. Chevron Berikan Peluang Bagi Mahasiswa Riau Menembus Dunia
    UIR Wisuda 1.022 Ahli Madya, Sarjana dan Magister
    RAPP Hibahkan Gedung Baru SPKT Polres Pelalawan Kepada Kapolda Riau
    GOJEk Hadir Sebagai Solusi Ekonomi Bagi Mitra Driver
    Bulan Ramadhan Penuh Cerita di Pasar Nostalgia
    DPRD Perjuangkan Anggaran Sekolah Gratis Untuk Masyarakat Riau Tahun 2020
    Pemkab Inhil Jalin Kerjasama dengan Pemkab Tanjab Barat dan Tanjab Timur
    Bank Riau Kepri Siap Layani Pembayaran Tagihan ATB di Kota Batam
    Perwakilan Uni Eropa Tinjau Perkebunan dan Pengolahan Sawit PTPN V
    Wabup Rohil dan Kadisdik Tinjau Pelaksanaan UN Yang Diikuti 26.777 Pelajar SD dan SMP
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved