www.transriau.com
17:05 WIB - Syamsuar-Edy Natar Resmi Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2019-2024 | 17:01 WIB - Bupati Inhil Pimpin Rapat Penyelesaian Somasi Kredit Kelompok Tani Dengan BNI | 22:39 WIB - Gubri Tetapkan Status Siaga Karhutla Hingga Bulan Oktober | 22:35 WIB - Rektor dan YLPI Sosialisasikan Perubahan Statuta UIR | 22:28 WIB - Bupati Inhil Resmikan Gedung Baru PAUD Mutiara Hati Desa Sungai Ambat | 20:16 WIB - Pemko Pekanbaru Bakal Rekrut 322 PPPK
  Rabu, 20 Februari 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat

Rabu, 11/04/2018 - 08:38:16 WIB
Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
TERKAIT:
 
  • Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
  •  

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta diberikan akses untuk mengetahui komponen pengurang dan pungutan lainnya dalam perhitungan dana bagi hasil (DBH) migas. Permintaan itu ia tujukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan tujuan demi akesejahteraan masyarakat di Riau pada masa yang akan datang.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, permintaan tersebut mereka utarakan berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang DBH yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah daerah. Pada Pasal 28 – PP Nomor 55/2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan "(1) penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH SDA Perikanan. (2), dalam realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari Departemen Teknis."

    Adapun tiga tuntutan yang mendasari permintaan ini dikarenakan adanya tuntutan dari kertas kerja rencana aksi Korsubgah KPK Bidang Energi. Di mana diminta untuk membuka data terkoneksi dari SKK Migas, Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan. Kemudian, Riau yang termasuk sebagai salah satu basis industri transparansi (Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) menuntut supaya bisa mendapatkan akses terhadap sumber daya alam yang keluar dari buminya, serta mendorong untuk mengetahui berapa nilai DBH ril dari pajak bagi hasil kelapa sawit, CPO dan kalau memungkinkan juga terhadap pajak perkebunan."Ini merupakan salah satu bentuk untuk koordinasi dan konsultasi mengenai transparansi penghitungan ulang DBH migas," kata Ahmad Hijazi saat memberikan pemaparan dalam Fokus Group Discussion (FGD) Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia di Hotel Aston Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/4/2018).

    Ia menguraikan, dana perimbangan/dana transfer ke daerah berdasarkan jenis-jenis DBH terdiri dari dua yakni DBH Pajak dan DBH SDA. Yang mana. DBH Pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Tanah dan bangunan (BPHTB), PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPODN) dan
    PPh Pasal 21.

    "Dana Bagi Hasil  Pajak permasalahannya soal penyaluran yang tidak tepat waktu dan terjadi perrbedaan perhitungan penetapan (PBB Migas) sebagai komponen pengurang," urainya.Kemudian, jenis DBH SDA yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

    Permasalahan DBH SDA, kata Hijazi juga begitu, penyalurannya tidak tepat waktu, penetapan daerah penghasil migas dan pembagian alokasi DBH Migas maupun pembebanan pajak dan pungutan lain juga tidak konsisten.

    Hasil gambar untuk Sekdaprov Riau Tuntut Rekonsiliasi DBH Migas ke Pusat
    Sekda Riau Bersama Sekretaris Daerah se Provinsi Riau hadiri diskusi transparansi dana bagi hasil usaha migas diikuti organisasi pemerintahan dibawah Kementerian Koordinasi Perekonomian, Senin (9/4/2018) di Batam.

    Selain itu, penghitungan Penetapan Rampung DBH Migas belum dilakukan, perhitungan Lebih Salur dan Kurang Salur Belum Transparan, Jumlah DBH yang disalurkan dalam Penetapan Dana Alokasi umum sebagai Kapasitas Fiskal, mengurangi penetapan DAU untuk daerah, sementara jumlah DBH yang Disalurkan setiap tahun belum menggambarkan kondisi riil (Lebih Salur/ Kurang Salur).

    Bahkan, penetapan DAU Tahun 2018 menggunakan DBH SDA Tahun 2016, sebagai kapasitas fiskal yang Lebih Salur, Sehingga lenurunan DAU menjadi besar.

    "Kita menghitung, ada Kurang Salur dari DBH pajak dan sumber daya alam untuk bisa dihitung kembali. Tadi secara Ilmiah sudah dibicarakan, ada juga yang disinggah. Pasal 28 PP 55 Tahun 2005, rekonsiliasi itu juga soal bagi hasil. Terkait usulan rekonsiliasi, mudah-mudahan kalau pemerintah pusat menyetujui kita bisa diundang untuk konsultasi. Maka kita akan mendapat tambahan hasil," tandasnya. (Adv)



     
    Berita Terkini:
  • Syamsuar-Edy Natar Resmi Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2019-2024
  • Bupati Inhil Pimpin Rapat Penyelesaian Somasi Kredit Kelompok Tani Dengan BNI
  • Gubri Tetapkan Status Siaga Karhutla Hingga Bulan Oktober
  • Rektor dan YLPI Sosialisasikan Perubahan Statuta UIR
  • Bupati Inhil Resmikan Gedung Baru PAUD Mutiara Hati Desa Sungai Ambat
  • Pemko Pekanbaru Bakal Rekrut 322 PPPK
  • Lusa, Pelantikan Gubri Terpilih Syamsuar-Edy Natar Nasution Digelar di Istana
  • Presiden Jokowi Kembali Akan Datang ke Riau Awal Maret Nanti
  • Pemkab Inhu Percayakan Transaksi Non Tunai Kepada Bank Riau Kepri
  • 7 Ruas Jalan Kota Tembilahan Segera Diperbaiki, Bupati Minta Masyarakat Bersabar
  • UIR Berikan Bantuan Dua Unit Komputer dan Printer Untuk Takmir Masjid At Taqwa
  • Mesjid Raya Annur Provinsi Riau Terima 2.500 M2 Karpet Sajadah CSR Bank Riau Kepri
  • Pemkab Inhil Fokus Carikan Solusi Fluktuasi Harga Kelapa
  • Mappilu PWI Riau Gelar Pertemuan dengan Bawaslu
  • Wan Thamrin Hasyim Apresiasi Mantan Gubri Andi Rachman
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    6 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    7 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Rabu, 20/02/2019 - 17:05 WIB
    Syamsuar-Edy Natar Resmi Jabat Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2019-2024
    Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Resmi Dilantik
    Bupati Inhil Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan Desa
    Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional
    Ketua DPC HNSI Inhil Tinjau Potensi Siput Laut Sebagai Komoditas Ekspor
    Dandim 0314 Silahturahmi ke Kantor Bupati Inhil
    HM Wardan Harapkan Pembangunan Desa Berjalan Maksimal
    Jajaran Direksi PTPN V Berganti, Jatmiko Krisna Santosa Jabat Direktur Utama
    Disdukcapil Buka Pelayanan Pembuatan e-KTP di MPP
    Digi Learning Bank Riau Kepri Resmi Diluncurkan
    MPP Pekanbaru Mulai Buka Layanan
    Bank Riau Kembali Raih Trusted Company Based on CGPI Ajang Indonesia Most Trusted Company Award
    Pemda Pelalawan Kembangkan Destinasi Wisata Lokal Danau Tajwid
    Bank Riau Kepri Terima 3 Penghargaan Pada Ajang SPEx2 Award 2018
    APBD Murni 2019 Pemmo Pekanbaru disahkan
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved