www.transriau.com
06:59 WIB - Yuyun Hidayat: Tahun 2020 Ini Kabupaten Kampar Dapat Bantuan 283 Rumah Layak Huni dari APBD Riau | 09:27 WIB - Cek Kesiapan Pengawasan Pilkada, Anggota Komisi II DPR RI Andi Rachman Kunjungi Bawaslu Riau | 18:54 WIB - Sebanyak 18 Prodi UIR Raih Premier Akreditasi International ASIC | 13:05 WIB - Syahrul Aidi Ditunjukan Sebagai Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Untuk Palestina | 15:12 WIB - UIR Resmi Miliki S3 Program Doktor Hukum | 21:35 WIB - Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi
  Minggu, 19 Januari 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Tahun 2018 Ini, Pemprov Riau Salurkan Bantuan Rp100 Juta Per Desa

Sabtu, 28/04/2018 - 22:44:50 WIB

Rahmad Rahim
TERKAIT:
 
  • Tahun 2018 Ini, Pemprov Riau Salurkan Bantuan Rp100 Juta Per Desa
  •  

    Pemerintahan desa kini setiap tahunya menerima asupan dana yang jauh lebih besar dari APBN. Untuk meminimalisir terjeratnya aparat ke ranah hukum, Pemprov menggelontorkan bantuan Rp100 juta per desa.

    Pemberlakuan Undang-undang Desa memberi angin segar bagi unit pemerintahan yang paling rendah, yaitu desa, di Indonesia. Tiap tahun anggaran desa-desa menerima asupan dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya, yang langsung digelontorkan dari APBN. Belum lagi asupan dana yang bersumber dari APBN kabupaten/kota.

    Tapi bukan tidak ada masalah dengan kebijakan itu. Akibat kebijakan itu, tidak sedikit kepala atau aparat desa yang terjerat persoalan hukum, terutama kasus dugaan korupsi. ''Sebagian di antara kepala atau aparat desa yang terjerat korupsi itu bukan disebabkan sengaja melakukan korupsi, melainkan lantaran tidak tahu dengan tata kelola keuangan atau anggaran,'' ujar Rahmad Rahim, Jumat (27/4/2018).

    Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau itu, celah ini yang dilihat oleh Pemerintah Provinsi Riau, untuk kemudian mengambil peran yang diperlukan. ''Kita tentu tidak ingin ada, apalagi banyak, kepala atau aparat desa di Riau yang terjerat kasus korupsi hanya lantaran ketidaktahuan,'' katanya.

    Makanya, ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau itu, Pemprov Riau mulai tahun anggaran 2018 mengeluarkan kebijakan untuk menggelontorkan bantuan keuangan buat semua desa yang ada di Riau dengan besaran masing-masing Rp100 juta/desa. Setakat ini jumlah desa di Riau tercatat sebanyak 1.592 buah.

    ''Peruntukan bantuan dari Pemprov Riau ini bukan buat kegiatan bersifat fisik, karena masing-masing desa sudah punya sumber-sumber dana lain untuk program yang semacam itu,'' beber Rahmad, sambil menambahkan, tujuan untuk pemberian bantuan masing-masing Rp100 juta/desa untuk memberi pembekalan kepala dan aparat desa tentang tata kelola keuangan yang baik. ''Semacam supervisi,'' kata Rahmad.

    Melalui dana itu, menurut Rahmad lagi, kepala dan aparat desa bisa diikutkan dalam kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, terutama tentang tata cara pengelolaan keuangan desa. “Bisa saja dengan mengikuti pelatihan atau bimtek yang diselenggarakan unit pemerintahan yang lebih tinggi (kecamatan atau kabupaten/kota), bisa juga dengan mendatangkan tutor dari luar desa,’’ beber Rahmad lagi.

    Yang jelas, dengan asupan dana Rp100 juta untuk masing-masing desa, para kepala dan aparat di semua desa di Riau diharapkan memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola keuangan desa. ‘’Sehingga praktek berupa kepala atau aparat desa dikibuli pihak lain lantaran ketidaktahuan, diharapkan tidak terjadi lagi,’’ tandasnya.

    Dengan upaya seperti itu, imbuh Rahmad, para kepala dan aparat desa di Riau tahu dan paham dengan tata kelola keuangan yang baik. Selain menghindari kepala dan aparat desa dari jerat hukum seperti kasus dugaan korupsi, bekal yang memadai tentang tata kelola keuangan yang baik juga memungkinkan kepala dan aparat desa bisa terlepas dari tindakan sejumlah oknum yang sengaja memanfaatkan ketidaktahuan itu.

    Dikisahkan Rahmad, menyusul ‘’membengkak’’-nya dana yang diterima desa, berbagai praktek tak benar pun mencuat. Antara lain, dengan memanfaatkan keawaman kepala dan aparat desa, ada saja oknum-oknum tertentu mendatangi kepala dan aparat desa, yang dengan berbagai modus berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak baik.

    Untuk kondisi saat ini, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang sejak beberapa tahun memperlihatkan kecenderungan penurunan, menurut Rahmad, bantuan senilai Rp100 juta/desa sudah merupakan nilai yang memadai. ''Terasa naif bantuan untuk desa berkali lipat dari nilai itu karena tidak didukung oleh kondisi keuangan daerah,'' katanya.

    Selain nilai nomimal APBD Riau yang sejak beberapa tahun belakangan mengalami penurunan dampak dari pemangkasan dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang diterima Pemprov Riau, imbuh Rahmad, sejumlah pos pengeluaran di sumber dana yang sama merupakan kewajiban daerah yang harus dibayarkan. ''Anggaran yang bersifat mandatori merupakan keniscayaan yang harus dibayarkan,'' katanya.

    Ia menunjuk contoh alokasi dana untuk sektor pendidikan yang oleh GBHN digariskan minimal 20 persen dari APBD, Riau malah mengeluarkan lebih dari itu. Begitu juga anggaran untuk sektor kesehatan, yang juga digariskan minimal 20 persen. "Belum lagi sejumlah pengeluaran wajib lainnya seperti biasa, rutin dan gaji untuk para aparatur sipil negara," pungkas Rahmad. (Adv)



     
    Berita Terkini:
  • Yuyun Hidayat: Tahun 2020 Ini Kabupaten Kampar Dapat Bantuan 283 Rumah Layak Huni dari APBD Riau
  • Cek Kesiapan Pengawasan Pilkada, Anggota Komisi II DPR RI Andi Rachman Kunjungi Bawaslu Riau
  • Sebanyak 18 Prodi UIR Raih Premier Akreditasi International ASIC
  • Syahrul Aidi Ditunjukan Sebagai Ketua Grup Kerjasama Bilateral DPR RI Untuk Palestina
  • UIR Resmi Miliki S3 Program Doktor Hukum
  • Majelis KI Riau Tolak Lima Termohon Sidang Sengketa Informasi
  • RAPP-APR Datangkan Seniman Kriya dari Yogyakarta Latih Pembatik Rumah Batik Andalan
  • Gubri Upayakan Potensi Sawit Dapat Berbuah DBH
  • Gubri Usul DBH Kelapa Sawit 80 Persen Untuk Daerah
  • Riau dan Sumsel Sepakat Atasi Karhutla Bersama
  • Selama Lima Hari Masyarakat akan Nikmati Berbagai Makanan Khas Kampar
  • Panitia Perpanjang Waktu Penerimaan Biodata Buku Putih PWI Riau 2020
  • Sungai Siak, Gobah dan Sungai Tangkerang Tempat Main Wakapolri Masa Kecil
  • Putra Riau Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono Jabat Wakapolri
  • HWK Sumbar Canangkan 9 Program Unggulan 2020
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 22/11/2019 - 18:45 WIB
    PTPN V Menuju 100 Persen Sertifikasi ISCC Untuk Seluruh Unit
    Bakal Calon Bupati Pelalawan Budi Artiful Jalin Silahturrahmi Dengan Wartawan
    SKK Migas - Chevron dan UIR Bangun Migas Center Pertama di Riau
    Gangguan Tidur Karena Cemas Pada Ibu Hamil
    Petani Karet Desa Airpanas Rokan Hulu Merasa Lega Setelah MoU Dengan PT BRI AGRO dan PTPN V
    Junior PTPN 5 U11, Raih Juara Pemain Terbaik dan Top Skorer Pada FOPSSI di Yogyakarta
    Bupati HM.Wardan Hadiri Istighosah Kebangsaan Se-Provinsi Riau
    Bupati Wardan Hadiri acara Pisah Sambut Dandim 0314/Inhil
    HM Wardan Resmikan Rumah Tahfizd Desa Danau Pulai Kempas
    Hj. Zulaikhah Wardan Lantik Pengurus PMI Kecamatan Kuindra Masa Bakti 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
    Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
    Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved