Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi mewakil Gubernur Riau memuka acara sidang tahunan Dewan sumber daya Air Provinsi Riau Tahun 2018 di Hotel Premier Pekanbaru, Senin (23/7/2018). Dalam sambutannya Sekdaprov Riau menyambut baik kegiatan sidang tahunan dewan sumber daya air Provinsi Riau tahun 2018 ini sebagai wadah koordinasi dan silaturahmi diantara anggota dewan sumber daya air provinsi riau dalam membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Riau.
 
"Kami berharap dengan adanya kegiatan ini lahir kebijakan dan kesamaan pandangan tentang pengelolaan sumber daya air, maka dewan sumber daya air dalam merumuskan berbagai kebijakan maupun program kerja serta pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas dewan sumber daya air Provinsi Riau,"ungkapnyaKemudian Sekdaprov Riau berharap acara ini mampu memberikan nilai tambah bagi pengelolaan sumber daya air.

"Mari kita saling bersinergi guna menghasilkan terobosan-terobosan positif, baik pada skala lokal maupun nasional," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau Dadang Eko Purwanto mengatakan bahwa, berdasarkan surat keputusan gubernur riau tersebut sidang tahunan dewan sumber daya air provinsi riau tahun 2017 telah dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 oktober 2017 di pekanbaru dengan agenda utama pengukuhan kembali secara simbolis keanggotaan dewan sumber daya air provinsi riau dan merumuskan rekomendasi dewan sumber daya air provinsi untuk ditindaklanjuti oleh gubernur / pemerintah Provinsi Riau.

Kemudian ia menambahkan, Sidang tahunan dewan sumber daya air Provinsi Riau tahun 2017 merekomendasikan beberapa hal tentang sumber daya air, sebagai berikut :

1. Penertiban pemanfaatan air oleh peternak ikan atau usaha lainnya yang memanfaatkan air pada saluran sistem irigasi yang ada
2. Pengendalian dan pengawasan pencemaran sungai akibat limbah industri dan limbah domestik, 
3. Pencapaian target rehabilitasi lahan gambut kritis 2 juta hektar, 
4. Pencegahan dan penanganan abrasi pantai dan sungai.
5. Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau dengan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai.
6. Peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan dari Tenaga Air, 
7. Perlunya produk hukum agar setiap pengusahaan perkebunan baik perorangan ataupun perusahaan yang akan membuka lahan atau yang sudah ada untuk menyediakan kolam tampungan air untuk mempertahankan permukaan air tanah, 
8. Melakukan tindakan hukum terhadap kegiatan penambangan tanpa izin di Daerah Aliran Sungai. Serta, Perubahan dan peningkatan status Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Riau.
   

Diakhir sambutannya Kadis PUPR mengatakan,  sidang tahunan dewan sumber daya air Provinsi Riau tahun 2018 ini meliputi paparan dari narasumber dewan sumber daya air nasional dan sidang pleno anggota dewan sumber daya air yang terdiri dari 18 anggota dewan unsur pemerintah dan 18 anggota dewan unsur non pemerintah. (mcr)