Riau menyambut baik rencana rekrutmen pejabat pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diprogramkan oleh pemerintah pusat.

"Rekrutmen ini kan khusus tenaga pendidik, dan kita memang kekurangan guru. Ini untuk menutup celah kekurangan guru. Logikanya harus disambut baik," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Rabu (13/2/2019).

Setakat ini, ia pun tidak mempermasalahkan persoalan hitung-hitungan gaji PPPK tersebut. Menurutnya, gaji mereka akan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

"Kalau beban gaji melalui dana alokasi khusus, tidak masalah. Nanti anggarannya kita konsolidasikan di penjabaran APBD-P. Itu juga secara aturan, boleh," terangnya.

Menurut hitung-hitungan sementara, kata Sekda, gaji PPPK berkisar Rp3 juta perorangannya. Sehingga jika dikalikan dengan 156 orang, maka jumlahnya akan berkisar Rp468 juta per bulan atau Rp5,6 miliar per tahun.

"Kali kan saja kalau gajinya sebulan Rp3 juta. Setahun mungkin sekitar Rp5 miliar untuk gaji mereka. Tapi itu belum hitung-hitungan pasti. Kita juga belum tahu lain-lainnya. Berapa pun itu, kalau demi kelancaran pendidikan di sekolah, nggak apa-apa," tuturnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Riau Ikhwan Ridwan mengungkapkan, perekrutan PPPK merupakan salah satu jalan bagi pemerintah untuk mengangkat pegawai honor yang diatas 35 tahun yang tidak bisa lagi PNS bagi guru. Dan untuk yang mengikuti seleksi, dimana pelamar yang sudah dinyatakan lulus akan diangkat dulu sebagai calon PPPK. Nantinya PPPK juga akan mendapatkan nomor induk yang diterbitkan oleh BKN. (mcr)