Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan, memaparkan beberapa tantangan daerah kedepannya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah terutama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus peka dan jeli dalam menghadapi beberapa persoalan demi kemajuan daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Riau dan Institut Otonomi Daerah dalam memajukan otonomi daerah Riau, di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin (28/10).

Djohermansyah menyebutkan, beberapa tantangan tersebut yang paling utama yaitu korupsi politik dan birokrasi. Ungkapnya, Riau merupakan salah satu daerah yang rawan korupsi, itu menjadi tugas berat bagi Pemprov Riau untuk membangun citra positif Pemprov Riau.

"Setiap pemimpin Riau sudah terbentuk citranya di masyarakat akan korupsi, makanya perlu pembenahan supaya lebih baik," katanya.

Poin kedua, yang menjadi tantangan daerah ialah kualitas pelayanan publik salah satunya menuju pemerintahan berbasis digitalisasi. Selanjutnya, sebut Djohermansyah Djohan, yang tidak kalah penting yaitu perbaikan infrastruktur yang ada di masyarakat.

"Jika kualitas pelayanannya baik, infrastruktur nya sudah oke makanya permasalahan di masyarakat sudah teratasi," terangnya.

Berikutnya, ketimpangan sosial di masyarakat juga menjadi permasalahan sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial di masyarakat.

Untuk poin terakhir, Djohermansyah menyebutkan bahwa tugas pemerintah juga berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Ia menuturkan, setiap pembangunan daerah harus memperhatikan akibat dan dampaknya bagi lingkungan.

"Poin-poin di atas harus betul-betul diperhatikan, guna perbaikan bagi pemerintah kedepannya," katanya.

Ia menambahkan, adanya pemaparan ini bisa menjadi gambaran bagi Pemprov Riau untuk terus berbenah sehingga menjadi Pemerintahan yang maju dan berlandaskan kepentingan rakyat.

"Semoga bisa menjadi acuan untuk pemerintah Riau lebih baik," tutupnya. (mcr)